InfoTink - Watyutink

INFOTINK

Read Article

InfoTink

DPP GMNI Ragukan Komitmen Anti Korupsi Jokowi Jilid II

KPK harus steril dari pusaran Oligarki.
14, September 2019

OPINI (0)
Read Article

InfoTink

Master Plan Aseanapura (Usulan Nama Ibu Kota Baru di Kaltim) 2020-2025

Master Plan 2020 -2025 Pembangunan Aseanapura, Ibu Kota Baru Republik Indonesia.
12, September 2019

OPINI (0)
Read Article

InfoTink

Prof. Habibie Wafat

Prof Dr Didik J Rachbini: Indonesia berduka tokoh besar meninggalkan kita
12, September 2019

OPINI (0)
Read Article

InfoTink

DPP GMNI Angkat Bicara Soal Penyelesaian Konflik Papua

Harusnya pemerintah mau melibatkan generasi Milenial atau perwakilan Mahasiswa untuk dapat hadir karena gelombang aksi tersebut atas inisiasi pemuda Papua.
11, September 2019

OPINI (0)
Read Article

InfoTink

Deputi Pengkajian dan Materi Paparkan Pokok-Pokok Pikiran GBHIP kepada Internal BPIP

Garis Besar Haluan Ideologi Pancasila (GBHIP) adalah dokumen yang disusun oleh Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP).
10, September 2019

OPINI (0)

foto

DPP GMNI Ragukan Komitmen Anti Korupsi Jokowi Jilid II

KPK harus steril dari pusaran Oligarki.

foto

Master Plan Aseanapura (Usulan Nama Ibu Kota Baru di Kaltim) 2020-2025

Master Plan 2020 -2025 Pembangunan Aseanapura, Ibu Kota Baru Republik Indonesia.

foto

Prof. Habibie Wafat

Prof Dr Didik J Rachbini: Indonesia berduka tokoh besar meninggalkan kita

foto

DPP GMNI Angkat Bicara Soal Penyelesaian Konflik Papua

Harusnya pemerintah mau melibatkan generasi Milenial atau perwakilan Mahasiswa untuk dapat hadir karena gelombang aksi tersebut atas inisiasi pemuda Papua.

foto

Deputi Pengkajian dan Materi Paparkan Pokok-Pokok Pikiran GBHIP kepada Internal BPIP

Garis Besar Haluan Ideologi Pancasila (GBHIP) adalah dokumen yang disusun oleh Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP).

foto

DPP GMNI Minta Evaluasi Kinerja Terkait Kenaikan Iuran BPJS

DPP GMNI merekomendasikan kepada Pemerintahan Presiden Joko Widodo untuk segera mengevaluasi dan membatalkan usulan kenaikan iuran kepesertaan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan.

TOPIK TERPOPULER

Alternative title

Proklamasi Korupsi

18 September 2019

Alternative title

Malaikat KPK vs Elite Pinokio

0 OPINI | 17 September 2019

Alternative title

Cukai Rokok Selamatkan Perokok

17 September 2019

PENALAR

Alternative title

Selengkapnya

Gusman Nawi

Budayawan Betawi, penulis buku "Maen Pukulan Khas Betawi"

Alternative title

Selengkapnya

Lily Chodidjah Wahid, Hj.

Politisi/Inisiator Koalisi Politisi Perempuan di Parlemen

Alternative title

Selengkapnya

Suteki, Prof., Dr., S.H., M.Hum.

Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Diponegoro

Alternative title

Selengkapnya

.

Melky Nahar

Ketua Kampanye Jaringan Advokasi Tambang (Jatam)

Alternative title

Selengkapnya

Tri Rismaharini, Dr.(H.C.), Ir., M.T.

Wali Kota Surabaya

Alternative title

Selengkapnya

Nadiem Makarim

CEO Go-Jek

Alternative title

Selengkapnya

Riska Carolina

Peneliti HAM ELSAM, Konsultan Hukum Federasi Arus Pelangi, Deputi Hubungan Internal Support Group and Research Centre on Sexuality Studies (SGRC Indonesia)

Alternative title

Selengkapnya

.

Liza Marielly Djaprie

Psikolog Klinis

Alternative title

Selengkapnya

.

Zuhad Aji Firmantoro

Ketua PB HMI MPO 2018-2019

Alternative title

Selengkapnya

.

Lukman Hakim Piliang

Dosen Administrasi Publik Universitas Prof. Dr. Moestopo (Beragama)

PENALAR TERPRODUKTIF

Alternative title

Christianto Wibisono

Analis Bisnis/ Pendiri Pusat Data Bisnis Indonesia (PDBI)

Alternative title

Riza Annisa Pujarama

Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (INDEF)

Alternative title

Didin S. Damanhuri, Prof., Dr., SE., MS., DEA

Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Manajemen (FEM) IPB

Langkah Menkeu Sudah Benar dan Fokuskan pada SKM 1 Industri Rokok Harus Tumbuh atau Dibiarkan Melandai Perizinan Teknis Masih Kewenangan Daerah Kiat Khusus Pangkas Birokrasi Perizinan di Indonesia Politik Etika vs Politik Ekstasi Kebutuhan Utama : Perbaiki Partai Politik Pengaruh High Class Economy dalam Demokrasi di Indonesia (Bagian-1) Pengaruh High Class Economy dalam Demokrasi di Indonesia (Bagian-2) Perlu Revisi Undang-Undang dan Peningkatan SDM Perikanan di Daerah Antisipasi Lewat Bauran Kebijakan Fiskal – Moneter