BACK TO TOPIC
OPINI PENALAR
Psikolog Pemerhati Anak, Ketua Umum Lembaga Perlindungan Anak Indonesia (LPAI)
Anak, Tanggung Jawab Bersama

Bagaimanapun juga perlindungan anak masih perlu untuk terus dikembangkan. Kekerasan terhadap anak misalnya, diperlukan pemberdayaan masyarakat. Untuk perlindungan anak yang bertanggungjawab adalah orang tua, masyarakat dan pemerintah.

Jadi, masyarakat jangan dilupakan dalam kegiatan apapun. Perlu dilakukan pembentukan perlindungan anak di tingkatan RT bahkan RW. Jadi bukan hanya KPAI, namum pemberdayaan itu harus melibatkan masyarakat dengan membentuk seksi perlindungan anak.

KPAI perlu diberikan kewenangan lebih, sehingga tidak hanya pada batasan pemantauan dan pelaporan saja, hal ini justru mengurangi esensi perlindungan anak itu sendiri. Contohnya KPK, diberikan kemampuan penyelidikan bahkan peyidikan dengan melibatkan unsur Kepolisian. Untuk perlindungan anak juga demikian jika tidak diberikan wewenang yang lebih maka seperti ‘singa ompong’.

Perlu dibenahi kedepan implementasi di lapangan bagaimana kontrol masyarakat di lapangan. Pembentukan seksi perlindungan anak tingkat RT dan RW atau disingkat Sparta, bisa melaporkan berbagai hal seperti, laporan anak yang menganggur, laporan anak yang putus sekolah dan sebagainya. Jadi laporan kepada pemerintah menjadi lancar dengan adanya seksi ini, apakah laporan ditujukan kepada kepolisian, dinas pendidikan atau dinas sosial tergantung pada duduk permasalahannya.

Masalah utamanya adalah pemberdayaan masyarakat yang belum optimal karena masyarakat cenderung cuek dan tidak perduli. Padahal, dalam UU tegas dinyatakan bahwa, ‘siapapun yang diam saja ketika melihat diskriminasi atau kekerasan terhadap anak dan tidak melaporkan, bisa dihukum sampai dengan lima tahun kurungan penjara’. Jadi masyarakat harus dilibatkan sebagai corong ataupun telinga pemerintah. Masyarakat ini sesuatu yang sangat potensial namun perlu dilupakan.

Selanjutnya, kebijakan apapun yang akan dibuat oleh pemerintah harus selalu mengutamakan yang terbaik bagi anak. Sekarang banyak anak-anak yang mogok sekolah, bukan karena tidak ada biaya namun karena pendidikan dianggap terlalu sulit, kurikulumnya terlalu berat, anak pulang sekolah sampai sore. Sebaiknya pendidikan dibuat menjadi lebih mudah dan menyenangkan dengan jalur formal maupun nonformal.

Bagaimanapun, pemberdayaan masyarakat menjadi hal terpenting untuk dapat mengontrol kebijakan secara optimal. Kemudian, lembaga yang sudah ada dibenahi, misalnya KPAI diberikan wewenang lebih agar dapat bertindak lebih lagi. (yed)

SHARE ON
close

TOPIK TERPOPULER

PENALAR

PENALAR TERPRODUKTIF

Ujang Komarudin, Dr., M.Si.

Pengamat Politik dan Dosen Universitas Al Azhar Indonesia

Jerry Massie, Dr., M.A., Ph.D.

Direktur Eksekutif Political and Public Policy Studies

Yahya Agung Kuntadi, Ir., M.M.

Kepala Kantor UGM Kampus Jakarta, Institute of Research and Community LPPM UGM

FOLLOW US

Konsep Sudah Benar, Implementasinya Gagal             Tugas Terbesar Negara, Mencerdaskan Bangsa!             Indonesia Butuh Terobosan-terobosan Progresif Bidang SDM             Penekanan pada Memobilisasi Kapasitas Modal Manusia Lokal Secara Otentik             Meritokrasi vs Kabilisme             Kendalikan Harga Pangan untuk Menekan Inflasi             Utang Semakin Besar, Kemampuan Membiayai Pembangunan Berkurang             Perhatikan Belanja Non K/L yang Semakin Membesar             GBHN Isu Elite Politik Saja             Kepentingan Politik Lebih Menonjol