BACK TO TOPIC
OPINI PENALAR
Ketua Dewan Penasehat MKEK IDI, Dekan FK UPN
Daerah Terpencil Sebagai Indikator Keberhasilan

Seorang tenaga kesehatan sesungguhnya dilindungi oleh Undang-Undang Tenaga Kesehatan dan juga Undang-Undang Ketenagakerjaan. Jika petugas medis adalah Aparatur Sipil Negara (ASN), juga dilindungi oleh Undang-Undang tentang Aparatur Sipil Negara.

Seseorang yang ditempatkan didaerah terpencil harus menjadi tanggung jawab negara, karena kriteria terpencil negara yang menetapkan. Ada peraturan tersendiri bahkan sistem skoring tingkat keterpencilannya yang diatur oleh Permenkes Nomor 90/2015 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Kawasan Terpencil Dan Sangat Terpencil.

Menteri, gubernur, bupati atau walikota bertanggung jawab atas pembinaan dan pengawasannya. Jadi, sudah ada Standar Operasional Prosedur (SOP) ketika mengirimkan petugas medis atau petugas sosial lainnya ke daerah terpencil. Problemnya adalah keteledoran, dan ketidakpatuhan akan SOP yang sudah ada.

Umumnya orang yang dikirim sudah paham akan keterpencilan dan tingkat kesulitan. Yang sering terjadi masalah adalah monitoring dan evaluasi secara berkala dari institusi yang membina dan mengawasi. Daerah terpencil dengan skoring yang tinggi harusnya SOP monevnya ketat dan dilakukan secara berkala. Supaya dapat mengantisipasi permasalahan yang akan timbul.

Seringkali kalau sudah mengirim tidak pernah atau lupa melakukan monitoring. Untuk daerah terpencil, mestinya dinilai apakah akan selamanya terpencil atau tidak. Untuk itu pengawasannya harus jalan. Kalau sampai terjadi kecelakaan berarti monitoringnya tidak mulus.

Pengalaman saya 35 tahun dahulu diletakan di daerah terpencil kepala dinas yg harus mengawasi saya saja enggan karena saking terpencilnya. Jangan jangan budayanya masih sama sehingga tingkat kecelakaan bahkan kematian petugas medis masih bisa dikatakan lumayan.

Solusinya adalah jadikan daerah terpencil menjadi salah satu indikator keberhasilan gubernur, bupati atau walikota serta menteri terkait dalam membuatnya menjadi daerah tidak terpencil secepat cepatnya dalam waktu 5 tahun misalnya. Jika dalam 5 tahun kinerja tetap masih jadi daerah sangat terpencil atau terpencil. Dalam artian tidak naik kelas ke arah yang lebih baik (menjadi tidak terpencil), maka dapat dipakai sebagai indikator kegagalan.

Setiap pimpinan harus melakukan upaya untuk membuka keterpencilan. Jika itu dikerjakan otomatis monevnya jalan dan SOPnya jalan. Dengan demikian persoalan seperti ini tidak akan terulang lagi dan lagi. (yed)

SHARE ON
close

PENALAR

PENALAR TERPRODUKTIF

Yahya Agung Kuntadi, Ir., M.M.

Kepala Kantor UGM Kampus Jakarta, Institute of Research and Community LPPM UGM

Defiyan Cori, Dr.

Ekonom Konstitusi

Fithra Faisal Hastiadi, Dr., S.E., MSE., M.A

Direktur Eksekutif Next Policy, Dosen FEB UI

FOLLOW US

Revisi Aturan-aturan yang Tidak Pro Kepada Nelayan!             Kebijakan KKP yang Baru Harus Didukung             Figur Menjadi Penting untuk Melaksanakan Dua Peran BUMN             Restrukturisasi, Reorganisasi untuk Efisiensi dan Efektivitas BUMN             Kembalikan Proses Pemilihan Pejabat BUMN kepada Spirit Reformasi             Tidak Pada Tempatnya Meragukan Data BPS             Harus Disadari, Ada Akar Masalah yang Tidak Diselesaikan             Sektor Konsumsi Harus Tetap Didorong             Data Angka Konsumsi dan Investasi Masih Menunjukkan Peningkatan             Rakyat Harus Diuntungkan dalam Jangka Pendek