BACK TO TOPIC
OPINI PENALAR
Gelombang Spekulasi Politik

Ketegangan politik menjelang pengumuman hasil pemilu 22 Mei 2019 ini melahirkan banyak kontroversi, sekaligus spekulasi. Situasi ini kian terdramatisasi, saat persebaran informasi di media sosial telah menyedot perhatian publik, umumnya kelas menengah dan elite.

Apakah akan terjadi peristiwa chaotic yang diwarnai kekerasan? Mungkinkah sekadar demontrasi dan aksi di kantor KPU?Ataukah hanya bagian perang urat syaraf semata?

Pemilu 2019 sejak awal diliputi perselisihan kelompok yang terus mengeras. Ada upaya mendelegitimasi penyelenggara pemilu. Itu memang agak aneh.

Semenjak dirilis hasil quick count beberapa lembaga survei tentang hasil sementara pemilu, rata-rata menginformasikan kemenangan kubu 01 (Jokowi-Ma’ruf). Begitu cepat muncul reaksi negatif kubu 02 (Prabowo-Sandi), yang intinya tidak percaya hasil Pemilu 2019. Kemudian membuat tandingan hasil, mirip kejadian tahun 2014.

Sejak itu beragam manuver yang dilancarkan kubu 02 terus muncul, isinya tuduhan pada penyenggaraan Pemilu yang dinilai tidak kredibel. Kita bisa berspekulasi, andai saja hasil quick count itu Prabowo-Sandi menang, kira-kira ditolak tidak hasil kerja KPU itu?

Ada-ada saja. Kini munculnya matra baru, people power, sebagai bagian dari babak manuver ancaman atas hasil pemilu. Pertanyaanya, power siapa? Power elit yang menggerakkan dengan spirit ketidakpuasan hasil pemilu, ataukah gerakan kolektif power dari massa rakyat pemilih?
Lagi-lagi penuh spekulasi.

Tengoklah misalnya, sejak deklarasi sepihak klaim kemenangan Prabowo nampaknya mulai diwarnai ketidakkompakan. Gabungan partai penopang 02  tidak hadir saat konferensi pers.

Sebagian  partai secara simbolik menarik diri, itu pertanda mereka memang tidak kompak bersikap. Bisa jadi yang ada dalam pikiranya, lebih baik menyelamatkan hasil pileg di mana kursi jelas dikantongi dibandingkan ngotot dengan pilpres yang jelas kalah.

Pada dasarnya, kompetisi dalam demokrasi menyaratkan sikap negarawan dan konsistensi menjaga aturan main. Ini memang pekerjaan besar.

Mendukung dan sekaligus mengawal pemilu itu hukumnya wajib, jika kita memilih demokrasi sebagai sistem penyelengaraan bernegara. Selain
membutuhkan aturan main yang dibuat secara bersama, konsensus nilai yang mendasari demokrasi bekerja, juga mental para pelaku juga harus kompatibel dengan aturan demokrasi.

Bukanlah aturan pemilu produk bersama oleh DPR bersama Pemerintah? Bukankan penyelenggara pemilu juga mereka yang membentuk? Bukankah semua didukung dan diawasi bersama oleh publik nasional dan internasional?

Jika dari sisi proses dan hasilnya dinilai menggunakan perundangan yang ada, keharusan bersikap untuk menghormati menjadi prasyarat penting bagi pelaku demokrasi. Mengapa menjadi berbeda dan tidak konsisten?

Nampaknya, ancam-mengancam itu bagian dari bargaining dalam proses pemilu yang belum usai. Namun demikian, tindakan menciptakan ketegangan dengan menakut-nakuti masyarakat dengan menstimulasi kekerasan hanya karena ketidakpuasan atas hasil pemilu itu jelas bagian dari tindakan anti demokrasi.

Disitulah kita bertanya, jangan-jangan ada komponen anti demokrasi yang memanfaatkan proses demokrasi ini agar rontok digantikan sistem lain yang otoriter. Spekulasi politik menjadi tantangan untuk diuji. (mkn)

SHARE ON
close

PENALAR

PENALAR TERPRODUKTIF

Christianto Wibisono

Analis Bisnis/ Pendiri Pusat Data Bisnis Indonesia (PDBI)

Riza Annisa Pujarama

Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (INDEF)

Didin S. Damanhuri, Prof., Dr., SE., MS., DEA

Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Manajemen (FEM) IPB

FOLLOW US

Langkah Menkeu Sudah Benar dan Fokuskan pada SKM 1             Industri Rokok Harus Tumbuh atau Dibiarkan Melandai             Perizinan Teknis Masih Kewenangan Daerah             Kiat Khusus Pangkas Birokrasi Perizinan di Indonesia             Politik Etika vs Politik Ekstasi              Kebutuhan Utama : Perbaiki Partai Politik             Pengaruh High Class Economy dalam Demokrasi di Indonesia (Bagian-1)             Pengaruh High Class Economy dalam Demokrasi di Indonesia (Bagian-2)             Perlu Revisi Undang-Undang dan Peningkatan SDM Perikanan di Daerah             Antisipasi Lewat Bauran Kebijakan Fiskal – Moneter