BACK TO TOPIC
OPINI PENALAR
Peneliti, Redaktur LP3ES dan Penulis Buku Politik Antikorupsi di Indonesia
Harus Disadari, Korupsi akan Mengikuti Kemana Uang Mengalir

Dalam masalah dana desa yang menyimpang dalam penggunaanya di daerah atau bahkan dicoba curi dengan data fiktif desa, maka point nya adalah, memang mungkin saja ada pengawasan yang mengendur. Selama ini Pusat menganggap mereka sudah memberikan banyak kebaikan-kebaikan ke daerah sampai pada tingkat paling bawah, tetapi kemudian tidak disertai dengan pengawasan yang ketat.

Pusat agaknya lupa satu hal, bahwa “korupsi itu mengikuti kemana uang mengalir”. Itu prinsip yang dilupakan sejak dulu. Dalam bahasa sehari-hari, Pusat kita sebut selalu menggunakan positif thingking.

Repotnya, kalau penegak hukum selalu menggunakan prinsip positif thingking maka dia tidak akan menemukan kasus. Padahal dalam Negara yang penyakit korupsinya sudah sedemikian parah seperti di Indonesia, tidak perlu menggunakan positif thingking. Harus negatif thingking. Bahwa setiap aliran uang akan selalu potensial untuk dikorup ketimbang tidak. Maka pada titik itulah perlunya pengawasan yang harus diperketat.

Ihwal sudah adanya kerjasama pengawasan dana desa oleh tiga lembaga Polri, Kemendes PDT dan Kemendagri, kadang kita tidak percaya akan efekftivitas pengawasan. Sebabnya, harus disadari bahwa kesadaran itu baru ada pada tingkat Pusat. Kesadaran Pusat sepertinya sudah cukup tinggi karena mungkin mereka yang menghasilkan produk tersebut.

Sementara di bawah banyak hanya melaksanakan dan banyak elemen desa tidak pernah mendengar hal tersebut.

Kita sebaiknya percaya bahwa kalau mau ada perubahan, harus diupayakan bagaimana tangan Pusat itu sampai ke daerah-daerah. Selama ini kontrol yang dilaksanakan hanya dari pusat melalui himbuan, juga edaran. Jadi ini masalah yang memang berat.

Sedihnya, kadang kita mendengar ada kongkalingkong antara badan pemeriksa pusat dengan terperiksa di daerah. Kerjasama auditee dengan auditor. Kita tidak tahu kenapa bisa selalu terjadi seperti itu. Tetapi itulah yang terjadi.

Ada juga faktor desa yang “kaget” karena tiba-tiba mendapat kucuran dana segar rata-rata Rp700 juta per desa. Sementara itu intensitas hubungan desa dan kota saat ini hampir tidak ada jarak lagi. Infrastruktur dan fasos komunikasi sudah lumayan baik, dan dalam interaksi itu kemudian orang kota menunjukkan keberpunyaan.

Oleh karena itu begitu mendapatkan guyuran dana pusat, maka bisa merubah niat dan pikiran warga desa. Padahal sudah ratusan aparat desa yang ditangkap dan di KPK sendiri sejak beberapa tahun lalu sudah masuk 10 ribuan laporan penyimpangan dana desa.

Memang yang bisa mengatasi dan mencegah penyelewengan itu adalah para pimpinan atau kepala daerah (Bupati dan Walikota), yang memimpin langsung pengawasan penggunaan dana desa. Agar jangan sampai terjadi, maka pemerintah harus kembali mengingat bahwa korupsi itu mengikuti kemana uang mengalir. Itu prinsip yang harus dipegang. Karena sekarang riil orang desa juga ikut-ikutan menjadi koruptor.

Usulan agar KPK membuka perwakilan di setiap propinsi sudah diakomodasi dalam UU KPK 19 tahun 2019 Pasal 6 dan 7 disebutkan dalam 3 elemen bahwa KPK akan menjadi garda terdepan dalam memperkuat fungsi pencegahan korupsi. Pada sisi itu sebenarnya cukup melegakan. Tapi nanti akan bisa dilihat bagaimana sepak terjang KPK selanjutnya.

KPK sekarang agak rumit, karena berada pada posisi yang tersudutkan dan bingung mau berbuat apa lagi ke depan. Jika KPK diarahkan hanya untuk mencegah, maka itu harus dilakukan sampai ke desa.

Mencegah dana desa di korupsi oleh aparat paling bawah di daerah adalah sebuah persoalan besar. Jadi bukan hanya soal statistik bahwa kasus penyimpangan dengan desa fiktif itu hanya berkisar nol koma sekian persen. Itulah perlunya memahami bahwa korupsi akan terus mengikuti kemana uang mengalir.

Belum lagi ke depan jika ada dana RT RW, itu akan kembali terjadi percobaan penyimpangan dana. Hal itulah yang dikatakan bahwa bangsa ini sudah mengalami dekadensi moral akut. Apapun yang akan digunakan pasti akan disalahgunakan juga.

Dana desa harus diakui adalah satu niat baik pemerintah pusat. Bagaimana mengembangkan pembangunan sampai ke desa-desa atau membangun dari pinggiran.

Sekarang penting bagi KPK untuk segera mengambil tindakan terhadap masalah itu. Untuk mengcounter lembaga lain misalnya Kemendes yang membantah  terjadinya penyimpangan di desa, dan menyatakan yang terjadi hanya mal adminitrasi.(pso)

SHARE ON
close

PENALAR

PENALAR TERPRODUKTIF

Andry Satrio Nugroho

Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (INDEF)

Ahmad Heri Firdaus

Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (INDEF)