BACK TO TOPIC
OPINI PENALAR
Managing Director Bahrain & Associates Law Firm, Wasekjen DPN Peradi
Imigrasi Tidak Boleh Ada Ruang Kompromi

Kalau izin tinggal turis lalu malah bekerja, rentan juga sebenarnya. Jika BGW dan MK pakai visa bekerja, justru dia bisa lebih leluasa dalam melakukan tindakan di Indonesia. Ada beberapa pekerja asing di Indonesia sampai punya KTP, meski KTP itu tidak bisa untuk memilih.

Sebenarnya, konsep WNA untuk menetap di Indonesia itu sudah ada. Kalau kasus suap pengurusan izin tinggal ini mau dilihat secara luas, mungkin petugas Imigrasi Klas I Mataram telah mencari celah-celah itu untuk dimanfaatkan. Belum lagi nilai suap sebesar Rp1,2 miliar hanya soal pengurusan izin tinggal WNA, itu berarti bisnisnya bukan main-main.

Jangka waktu izin tinggal itu bermacam-macam. Tapi yang jelas, kalau dia wisatawan pasti keluar lagi. Tergantung visa apa yang digunakan. Artinya, kalau izin tinggal tidak sesuai prosedur, biasanya langsung dideportasi. Tapi lain halnya dengan kasus pengalahgunaan izin tinggal yang dilakukan oleh dua WNA itu.

Keimigrasian itu yang notabene berada di bawah Kementerian Hukum dan HAM harusnya sudah bisa menjadi contoh. Keimigrasian ini ujung tombak. Mereka ada di bandara, di setiap pelabuhan, dan di tempat-tempat perbatasan. Artinya, imigrasi menjadi wajahnya Indonesia di mata orang asing.

Mestinya, imigrasi itu bebas dari praktik suap-menyuap. Karena tindakan ini akan mencoreng Indonesia di mata orang asing.

Karena ini berhubungan langsung dengan negara lain, skema izin tinggal itu harusnya dilakukan secara ketat. Tidak boleh ada ruang kompromi. Bukan berarti orang luar tidak boleh tinggal di Indonesia, tapi izin itu harus sesuai dengan aturan yang berlaku.

Setiap orang asing yang datang ke Indonesia, sudah pasti dia bertransaksi. Income juga sebenarnya untuk negara. Semakin banyak orang asing datang ke Indonesia, semakin meningkat devisa kita.

Kalau bicara moralitas agar keimigrasian terutama mengenai izin tinggal WNA terhindar dari praktik suap, susah berdebatnya. Yang jelas, untuk meminimalisir itu semua harus ada peraturan yang baku yang benar-benar dijalankan dengan benar. (mry)

SHARE ON
close

PENALAR

PENALAR TERPRODUKTIF

Christianto Wibisono

Analis Bisnis/ Pendiri Pusat Data Bisnis Indonesia (PDBI)

Riza Annisa Pujarama

Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (INDEF)

Didin S. Damanhuri, Prof., Dr., SE., MS., DEA

Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Manajemen (FEM) IPB

FOLLOW US

Langkah Menkeu Sudah Benar dan Fokuskan pada SKM 1             Industri Rokok Harus Tumbuh atau Dibiarkan Melandai             Perizinan Teknis Masih Kewenangan Daerah             Kiat Khusus Pangkas Birokrasi Perizinan di Indonesia             Politik Etika vs Politik Ekstasi              Kebutuhan Utama : Perbaiki Partai Politik             Pengaruh High Class Economy dalam Demokrasi di Indonesia (Bagian-1)             Pengaruh High Class Economy dalam Demokrasi di Indonesia (Bagian-2)             Perlu Revisi Undang-Undang dan Peningkatan SDM Perikanan di Daerah             Antisipasi Lewat Bauran Kebijakan Fiskal – Moneter