BACK TO TOPIC
OPINI PENALAR
Pengelola majalah POTRET dan Majalah Anak Cerdas. Direktur Center for Community Development and Education (CCDE) Banda Aceh
Indonesia Bakal Menuai Musibah Electronic Sports

Akhir-akhir ini, merebaknya permainan (game) online di tengah masyarakat kita, terutama di kalangan kaum muda yang kita kenal sebagai kaum milenial telah membuat banyak orang yang gusar alias khawatir di kalangan generasi tua yang kita sebut generasi X atau generasi baby boomers itu. Bukan hanya merasa gusar dan khawatir, tetapi juga diselimuti rasa takut, karena melihat realitas bahwa game online, PUBG yang semakin meluas di kalangan kaum muda tersebut, menimbulkan candu.

Bahkan, untuk menyikapi menjamurnya game online PUBG selama ini, Majelis Ulama Indonesia sudah mewacanakan game online PUBG haram,  bahkan Di Aceh malah Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh sudah mengeluarkan fatwa haram terhadap PUBG tersebut, namun masih banyak yang mengabaikan fatwa ulama tersebut dan terus menikmati PUBG, tanpa merasa berdosa.

Kegalauan dan ketakutan orangtua dan ulama terhadap game online tersebut, sebenarnya juga cukup beralasan, karena persoalan yang disebabkan oleh game online seperti PUBG tersebut. Banyak yang menilai bahwa keberadaan game online selama ini lebih banyak membawa mudharat dari pada manfaatnya. Game online hadir bagai hadirnya buah simalakama, dimakan mati mama, tidak dimakan mati ayah.

Artinya, disatu sisi game online merupakan produk teknologi mutakhir yang mengasyikan dan bisa dimanfaatkan untuk menciptakan lapangan pekeraan, namun di sisi lain, membuat para penikmat game tersebut mengalami banyak gangguan baik jiwa, raga, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan serta agama. Dampak buruknya sangat besar terhadap generasi muda saat ini dan di masa depan. Apalagi, mainan-mainan tersebut sulit untuk dihentikan atau diblokir di era yang serba canggih ini.

Kita tidak bisa mengelak dari kemajuan teknologi tersebut. Namun, ketika terus mengikuti dan terlibat aktif dalam game online, kaum milenial saat ini tampak semakin santai dan lalai, menjadi malas membaca, malas belajar dan terus menghabiskan waktu mereka untuk bermain game online. Mereka cenderung meninggalkan kewajiban yang harus mereka lakukan.

Kalaupun ada yang menjadikan keberadaan esports untuk berkarir di bidang itu, berapa banyak orang yang bisa menjadi produktif, dibandingkan mereka yang terpapar sebagai pemain yang hanya untuk bersenang-senang saja. Padahal, di usia mereka yang harusnya belajar secara optimal, lebih produktif dan kompetitif berusaha, berbalik menjadi semakin malas belajar, membaca dan sulit mengelola hidup dan terinfeksi budaya kekerasan menjadi generasi yang tidak sehat dan produktif dalam membangun kehidupan yang lebih baik di masa depan.

Kini bahkan semakin memburuk dan meresahkan generasi tua dan para ulama, karena game tersebut menjadi salah satu cabang olahraga baru yang dikenal dengan Electronic Sports (esports) berbasis online. Bukan hanya diakui sebagai cabang olah raga, tetapi lebih dahsyat lagi menjadi bagian dari kurikulum pendidikan nasional. Gila bukan?

Ya, bagi kaum tua dan ulama, bisa jadi itu adalah sebuah sikap dan tindakan gila, dan tidak seharusnya dijadikan sebagai sebuah cabang olahraga dan apalagi menjadi bagian dari kurikulum pendidikan di Indonesia. Celakanya lagi, pemerintah pun seperti kehilangan akal sehat dan ikut terperdaya dengan trend saat ini, dimana pemerintah sendiri hanya melihat bahwa kehadiran esports tersebut memberikan keutungan finansal yang begitu besar, dan merasa esport mendorong banyak orang bisa berkarir di bidang itu.

Hingga pemerintah kita bahkan seperti ditulis oleh Galuh Ratnatika di laman ini bahwa pemerintah kita tidak tanggung-tanggung dalam membuat program pemberdayaan esports. Salah satunya dengan memberikan dukungan penuh dan memfasilitasi penyelenggaraan turnamen esports di kalangan pelajar. Seperti Youth National Esports Championship 2019 misalnya, yang saat ini sudah masuk dalam tahap penyisihan di tingkat regional.

Kita juga bisa melihat keseriusan pemernitah menggelar turnamen esports di 600 sekolah yang ada di 22 kota, yang pesertanya diantaranya adalah pelajar SMP dan SMA. Lebih dahsyat lagi, turnamen tersebut juga merupakan program dari Garena Goes to School, dimana setiap sekolah yang terdaftar bertanding dalam game Arena of Valor dan Free Fire, untuk memperebutkan piala Menpora pada September mendatang. Pokoknya masyarakat dan pemerintah kita saat ini sedang demam esports. Berbahaya bukan?

Kita memang tidak bisa menjauhkan diri dari esports, namun mengingat kualitas SDM bangsa Indonesia yang masih tertinggal dan belum siap memanfaatkan esports secara benar dan produktif, serta melemahkan generasi bangsa ini, semua pihak harusnya bisa lebih berhati-hati, cerdas dalam bertransformasi dan mengadopsi esports di tanah air.

Pemerintah bahkan tidak harus terlalu cepat mengadopsi dan mengintegrasikan esport dalam kurikulum pendidikan. Tindakan ini bukan memperbaiki kualitas pendidikan di Indonesia, tetapi sebaliknya akan menjadi musibah bagi dunia pendidikan, karena tidak semua hasil teknologi yang kini hadir, akan membuat suatu bangsa menjadi lebih baik, tetapi sebaliknya menjadi bangsa yang lalai, lemah dan mudah dihancurkan. Mari kita berpikir dan bertindak lebih cerdas dan rasional dalam mengadopsi teknologi, termasuk esports. (grh)

SHARE ON
close

TOPIK TERPOPULER

PENALAR

PENALAR TERPRODUKTIF

Ujang Komarudin, Dr., M.Si.

Pengamat Politik dan Dosen Universitas Al Azhar Indonesia

Jerry Massie, Dr., M.A., Ph.D.

Direktur Eksekutif Political and Public Policy Studies

Yahya Agung Kuntadi, Ir., M.M.

Kepala Kantor UGM Kampus Jakarta, Institute of Research and Community LPPM UGM

FOLLOW US

Konsep Sudah Benar, Implementasinya Gagal             Tugas Terbesar Negara, Mencerdaskan Bangsa!             Indonesia Butuh Terobosan-terobosan Progresif Bidang SDM             Penekanan pada Memobilisasi Kapasitas Modal Manusia Lokal Secara Otentik             Meritokrasi vs Kabilisme             Kendalikan Harga Pangan untuk Menekan Inflasi             Utang Semakin Besar, Kemampuan Membiayai Pembangunan Berkurang             Perhatikan Belanja Non K/L yang Semakin Membesar             GBHN Isu Elite Politik Saja             Kepentingan Politik Lebih Menonjol