BACK TO TOPIC
OPINI PENALAR
Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (INDEF)
Industri Rokok Harus Tumbuh atau Dibiarkan Melandai

Persoalan alokasi pendapatan negara dari cukai yang dialokasikan ke subsidi BPJS, maka terlebih dulu harus dicari korelasinya secara ilmiah dan akademik. Apakah memang benar-benar rokok merupakan penyumbang penyakit paling besar sehingga harus ada kompensasi. Tetapi kalau hanya mengira-ngira sepertinya kebijakan alokasi bagi BPJS dari cukai rokok akan tidak punya dasar yang kuat sebagai alibi bagi pengalokasian untuk menutup subsidi BPJS.

Di negara lain yang telah menerapkan alokasi cukai rokok bagi kesehatan masyarakat, mereka juga pasti sudah mempunyai dasar/justifikasi/kajian ilmiah. Maka dari itu sebetulnya pemerintah harus punya kajian serupa, setidaknya harus ada korelasi secara akademik bahwasanya merokok merupakan penyebab penyakit degeneratif tertentu. Baiklah kita percaya bahwa merokok itu tidak sehat, tapi seberapa besar angkanya dan seberapa jauh dampaknya, hal itu yang perlu hasil kajian yang punya presisi tinggi.

Kalau itu sudah ada, maka nilai yang diperoleh dari hasil kajian dari seberapa besar angka dan seberapa jauh dampak merokok yang bisa dijadikan nilai dasar bagi pengalihan alokasi pungutan cukai rokok.

Memang, pada rilis inflasi BPS harga rokok merupakan penyumbang kemiskinan nomor dua setelah harga beras. Hal itu karena memang sifat rokok yang in-elastis, jadi seberapapun besarnya harga rokok, dia pasti dicari konsumennya. Karena perokok adalah konsumen loyal.

Jadi industri IHT/rokok sebetulnya harus ada empat aspek yang dikedepankan. Pertama, Ihwal pertumbuhan industri yang merupakan hal yang harus diutamakan. Kedua, Penyerapan tenaga kerja. Hal itu juga harus diutamakan. Ketiga, Aspek Pengendalian. Mengapa harus dikendalikan, karena wajib memperhatikan kesehatan masyarakat. Keempat, ihwal penerimaan negara.

Jadi dalam kebijakan apapun pemerintah harus melihat empat aspek tersebut di atas. Dalam hal rencana kenaikan cukai rokok, tentunya harus diperhatikan agar jangan sampai industri rokok mem PHK karyawan, karena hal itu bertentangan dengan aspek yang kedua, yakni penyerapan tenaga kerja. Khususnya industri SHT (Sigaret Kretek Tangan). Kalau misalnya kebijakan pemerintah akan membuat produsen rokok menjadi enggan untuk berinvestasi di industri SHT, maka tenaga kerja yang dI PHK dari industri SHT tentu akan kebingungan akan bekerja di sektor mana lagi. Sementara skill para buruh SHT tersebut juga terbatas.

Jadi sekali lagi, pemerintah harus punya kebijakan, industri IHT sebetulnya hendak dianggap sebagai industri sunset period atau industri yang perlu dipertahankan. Kalau dianggap industri yang sunset, maka pemerintah harus menyiapkan penggantinya. Khususnya yang punya kemampuan menyerap tenaga kerja yang banyak. Dan pengganti untuk sektor dengan penerimaan negara yang paling besar, misalnya dari cukai rokok.

Kalau dianggap sebagai industri yang masih harus tumbuh, maka harus tetap memperhatikan empat aspek yang telah disebutkan di atas. (pso)

SHARE ON
close

TOPIK TERPOPULER

PENALAR

PENALAR TERPRODUKTIF

Lana Soelistianingsih, Dr., S.E., M.A.

Ekonom Universitas Indonesia, Kepala Riset/ Ekonom Samuel Aset Manajemen

Mohammad Faisal

Direktur Centre of Reform on Economic (CORE) Indonesia

Ahmad Heri Firdaus

Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (INDEF)

FOLLOW US

Perubahan Nomenklatur Tak Efektif dalam Jangka Pendek             Ketergantungan pada Komoditas Dikurangi, Perbanyak Industri Olahan Berbasis Komoditas             Setia Ekspor Komoditas Alam, atau Diversifikasi Ekspor?             Perlu, Optimalisasi Non Tariff Measure (NTM)             Kebijakan NTM akan Bermanfaat, Selama Tidak Berlebihan.             Sesuaikan pilihan jenis NTM dengan karakteristik produk impor             Kebijakan Mandek Terganjal Implementasi, Koordinasi, Eksekusi               Pemerintah Sibuk Urusi Poliitk             Tinjau Kembali Struktur Industri Nasional             Benahi Dulu ICOR Indonesia