BACK TO TOPIC
OPINI PENALAR
Direktur Centre of Reform on Economic (CORE) Indonesia
Kebijakan RI Perbanyak Barang Impor Masuk

Masuknya produk China ke Indonesia berawal dari perjanjian perdagangan negara tersebut dengan negara-negara di Asean melalui China - Asean Free Trade Area yang memberi akses pasar dan penurunan sejumlah tarif bea masuk antarnegara.

Indonesia belakangan membuat kebijakan yang lebih membuat arus barang masuk dari luar negeri semakin besar. Awal 2018, pemerintah menerapkan kebijakan border dan post border, yakni pemindahan pemeriksaan barang dari sebelumnya di kawasan kepabeanan pelabuhan ke luar  kawasan tersebut.

Pemindahan pemeriksaan tersebut untuk mengurangi dwelling time yang dikeluhkan terlalu lama karena harus diperiksa di pelabuhan.  Untuk mengurangi beban di pelabuhan maka untuk barang yang diperkirakan tidak sensitif maka pemeriksaannya dipindahkan ke luar kawasan kepabeanan/pelabuhan.  Walaupun kadang tidak diperiksa karena barangnya sudah masuk ke pasar.

Skema border dan post border ini mulai berlaku 1 Februari 2018. Kebijakan ini untuk memperlancar proses dari pelabuhan hingga masuk ke dalam negeri. Pemeriksaan border dilakukan oleh petugas bea cukai dengan menyertakan dokumen kepabeannya. Sementara komoditas yang dimasukan ke post border diperiksa oleh kementerian dan lembaga terkait.

Adapun bagi importir yang jenis komoditas masuk dalam post border harus membuat self declaration atau pernyataan tentang dokumen impor melalui laman resmi Intrade milik Kementerian Perdagangan secara online.

Di samping itu, pemerintah juga mengeluarkan kebijakan relaksasi  atas produk dalam kategori larangan dan pembatasan (Lartas) yang penyebarannya di pasar dibatasi karena sejumlah alasan seperti daya saing produk dalam negeri atau eksternalitas negatif.

Kebijakan tersebut membuat produk impor menjadi gampang  masuk.  Barang dari China diuntungkan dengan adanya kebijakan tersebut, karena daya saingnya yang kuat dan merupakan sumber impor paling besar bagi Indonesia.

Untuk membuat keseimbangan dalam neraca perdagangan dengan China, Indonesia tidak perlu meniru kebijakan Presiden AS Donald Trump yang secara sepihak mengenakan tarif bea masuk terhadap produk yang masuk dari China sehingga menimbulkan perang dagang.

Indonesia bisa membuka dialog, menegosiasikan perdagangan dengan China dengan alasan defisit yang semakin dalam agar terjadi keseimbangan dalam neraca perdagangan.  Perlu diatur kerja sama teknis untuk meningkatkan nilai ekspor Indonesia ke China dalam bentuk barang, jasa atau investasi untuk menutup defisit tersebut.

Melalui negosiasi tersebut Indonesia diharapkan dapat mengekspor produk ke China, tidak hanya CPO tetapi juga produk manufaktur yang memiliki nilai tambah tinggi lebih banyak lagi. (sar)

SHARE ON
close

PENALAR

PILIHAN REDAKSI

PENALAR TERPRODUKTIF

Ujang Komarudin, Dr., M.Si.

Pengamat Politik dan Dosen Universitas Al Azhar Indonesia

Nanang Djamaludin

Direktur Eksekutif Jaringan Anak Nusantara (JARANAN), Konsultan Keayahbundaan dan Perlindungan Anak.

Ahmad Heri Firdaus

Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (INDEF)

FOLLOW US

Rekonsiliasi ala Amien Rais Tidak Beretik Demokrasi             Indonesia Butuh Rupiah Kuat             Pembangunan Kodim untuk Wilayah 3T Urgen             Harus Disesuaikan dengan Kebutuhan dan Ancamanya             Rekonsiliasi Transaksional Rusak Mental Bangsa             Tak Ada Rekonsiliasi Tanpa Power Sharing             Polisi Tunduk Pada Hukum             Inovasi Kebijakan yang Tidak Menjual             Kebijakan Tergantung Tujuan Awalnya             Kebaya Tak Perlu Dipertanyakan