BACK TO TOPIC
OPINI PENALAR
Guru Besar Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia
Kematian Petugas KPPS Tidak Ada Yang Aneh

Jadi pertama-tama yang harus diperhatikan terlebih dahulu adalah jumlah total petugas KPPS dan jumlah yang meninggal dunia. Ada sekitar 7,3 juta petugas KPPS seluruh Indonesia. sementara jumlah yang meninggal sampai saat ini berdasarkan rilis Kemenkes sebanyak 527 orang.

Memang kematian anggota KPPS ini menjadi ramai tergantung dari sudut pandang apa kita melihatnya. Jika dilihat dari sudut pandang kusnudzon (prasangka baik) ya semua orang akan meninggal. Namun kalau dilihat dari prasangka buruk, ini ada banyak rumor mulai dari paksaan sampai diracun.

Nah, sebagai nilai obyektif, kita harus bandingkan jumlah total petugas KPPS dan petugas yang meninggal. Jika sekitar 600an orang petugas KPPS yang meninggal dibanding dengan jumlah total petugas KPPS maka presentasenya sangat kecil. Tidak sampai 1 persen.

Lalu kemudian, hal lain yang juga harus diperhatikan adalah umur dari petugas KPPS ini. Kebanyakan yang saya baca, umur petugas ini memang di atas 40 tahun. Banyak pensiunan yang mengambil kerja ini. Orang-orang dengan umur segini memang sudah banyak penyakitnya.

Berapa angka kematian pada orang-orang itu yang usianya diatas atau yang sama dengan usia itu. Itu namanya adjusted death rate atau angka kematian yang terkoreksi. Tidak bisa itu hitung angka kematian seluruh penduduk karena seluruh penduduk itu ada bayi, anak-anak yang angka kematiannya rendah. Jadi kalau mau membandingkan harus apple to apple.

Nah setelah itu baru bisa kita lihat. Kalau terjadi perbedaan yang sangat tinggi atau mencolok misalnya angka kematian selama 1 atau 2 bulan kerja pada kelompok ini baru kita cari apa sebabnya. Itu yang prasangka baik, tidak pakai macam-macam.

Tapi kalau mulai dari prasangka buruk, bisa macam-macam itu justifikasi. Saya pernah tulis sebelumnya, ini kalau saya hitung-hitung, ini angka kematian normal saja. Orang normal juga meninggalnya pada umur-umur itu juga. Ga ada yang istimewa.

Bahwa kemudian mereka memiliki riwayat penyakit seperti diabetes, jantung atau hipertensi, lalu bekerja lebih berat, ya tambah besar kemungkinan dia terkena serangan. Karena harusnya kerjanya tidak seberat itu. Itu satu hal.

Tapi juga jika dilihat dari beban kerja, memang saya amati, beban kerja panitia ini cukup berat. Oleh karena itu saya usulkan bahwa untuk pemilu yang akan datang disatukan jauh lebih bagus. Tetapi pilegnya yang dirubah. Kalau pilpres ga papa segitu. Karena untuk membuat rekapitulasi ga sulit ini. karena calon hanya dua atau tiga calon.

Nah begitu pilih pileg, DPR pusat di satu dapil bisa 80-100 orang. Belum untuk DPRD provinsi dan kabupaten kota. Itu jumlahnya menjadi ribuan. Oleh karena itu yang paling bagus, pileg itu dirubah tidak memilih orang tapi partai. Dengan begitu kan hanya memilih 16 partai. Rekapnya menjadi lebih mudah. Jadi partai sekali dipilih mau di pusat, provinsi atau kabupaten kota ya sama. Ga usah dibeda-bedain.

Nah tapi dulu kan kita pernah memilih partai. Tapi di partainya main, misal cuma saudaranya yang dikasih. Partainya yang seharusnya diwajibkan menyeleksi secara terbuka, diumumkan calon-calon mana yang akan diunggulkan. Siapa dan bagaimana kredibilitasnya. Dengan begitu justru kita akan punya wakil yang memang sesuai dengan kepentingannya.

Nah saat ini dengan cara seperti ini, sudah panitianya kerja mati-matian, terlalu cape, hasilnya yang terpilih adalah orang yang bisa jadi serangan fajar, bisa jadi sekadar artis terkenal akhirnya tidak sesuai kebutuhan. Akhirnya kita memilih kucing dalam karung. Mending kalau kucing, kalau malah tikus bagaimana?

Jadi memang ada sistem yang menurut saya keliru. Menurut saya yang terbaik ya itu, pilih partai. Partai wajib membuka, partai juga wajib dikasih denda jika misal ternyata anggotanya tidak mewakili kepentingan masyarakat, tidak representative dan tidak performance. Cuma cari projek dapat komisi. Itu harus diblacklist, baru bisa beres.

Jadi terkait kematian ratusan orang petugas KPPS ini menurut saya tidak ada yang macam-macam. Memang orang kerja berat nisa mempermudah, tapi bukan matinya bukan karena kelelahan. Kalau orang bekerja 3 hari 3 malam itu sebetulnya masih kuat. Itu kan juga bisa gantian atau sistem shift.  

Terkait apakah pemerintah abai terhadap aspek atau kriteria kesehatan ini menurut saya memang bangsa ini bangsa yang belum cukup patuh dengan aturan. Baik di panitia ataupun di masyarakatnya. Peraturannya kan memang harus sehat jasmani dan rohani. Tapi peraturan oleh bangsa ini kan diakalin melulu. Baik oleh panitia ataupun pesertanya.

Dan juga kadang tenaga kesehatannya. Mereka mudah kasih surat keterangan sehat kadang malah tanpa pemeriksaan. Menurut saya, yang ada sekarang menurut saya sudah bagus cuma perlu penegakan atau sanksi. Misal jika terbukti membuat surat palsu, harus diberi sanksi.

Untuk batas atas umur petugas KPPS, menurut saya juga tidak perlu. Pekerjaan ini bukan pekerjaan yang membutuhkan kaya tentara mau perang pakai batas umur. Ini pekerjaan orang pensiunan juga bisa. Hanya ya itu tadi diperingan dengan pilihan pileg langsung partai. Itu akan jauh memudahkan. Itu paling nanti bebannya cuma 15 persen dari sekarang.

Namun kini, peristiwa sudah terlanjur terjadi. Sebetulnya menurut saya jika sistem jaminan sosial sudah jalan, sudah tidak perlu diapa-apain. Karena di situ saat petugas ini meninggal itu dimasukkan dalam kecelakaan kerja, dijamin ya selesai. Kita kan sudah ada UU jaminan sosial. Di situlah UU itu perlu ditaati. Bertugas dan bayar iuran. Dengan sudah membayar ke BPJS, selesai tugas pemerintah. (mkn)

SHARE ON
close

PENALAR

PILIHAN REDAKSI

PENALAR TERPRODUKTIF

Ujang Komarudin, Dr., M.Si.

Pengamat Politik dan Dosen Universitas Al Azhar Indonesia

Nanang Djamaludin

Direktur Eksekutif Jaringan Anak Nusantara (JARANAN), Konsultan Keayahbundaan dan Perlindungan Anak.

Ahmad Heri Firdaus

Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (INDEF)

FOLLOW US

Rekonsiliasi ala Amien Rais Tidak Beretik Demokrasi             Indonesia Butuh Rupiah Kuat             Pembangunan Kodim untuk Wilayah 3T Urgen             Harus Disesuaikan dengan Kebutuhan dan Ancamanya             Rekonsiliasi Transaksional Rusak Mental Bangsa             Tak Ada Rekonsiliasi Tanpa Power Sharing             Polisi Tunduk Pada Hukum             Inovasi Kebijakan yang Tidak Menjual             Kebijakan Tergantung Tujuan Awalnya             Kebaya Tak Perlu Dipertanyakan