BACK TO TOPIC
OPINI PENALAR
Direktur Institute for Security and Strategic Studies (ISeSS)
Kodim Lakukan Pendekatan Pembinaan Teriorial Bukan Pendekatan Operasi Tempur

Menurut saya jika secara normatif, pembentukan 31 Kodim baru ini mestinya tidak ada masalah. Itu kan pemandu territorial yang dibentuk di kabupaten-kabupaten yang memang selama ini belum ada Kodimnya. Terutama kabupaten-kabupaten hasil pemekaran dan ada di daerah-daerah terluar yang dianggap kehadiran TNI menjadi penting untuk menunjukkan kedaulatan. Dari sudut itu memang tidak ada masalah.

Hanya saja memang kita tidak bisa mengesampingkan begitu saja suara-suara kontra yang mempertanyakan kebijakan itu. Ini harusnya dijawab TNI dengan menunjukkan bahwa kehadiran kodim-kodim itu tidak dalam rangka memperburuk situasi di daerah-daerah tersebut. Dan TNI juga harus mengerti, bahwa sebagai komando territorial, kodim-kodim ini melakukan pendekatan-pendekatan yang pembinaan territorial bukan pendekatan skema operasi tempur.

Jadi ya harus dilaksanakan dengan itikda baik untuk ‘merebut’ hati rakyat. Saya kira itu yang harus digaris bawahi bahwa ini. Jangan sampai digunakan untuk menjadikan aksi kekerasan di daerah-daerah tersebut makin mudah dan sering.

31 Kodim ini terasa mengagetkan karena seolah-olah diluncurkan serentahk dan terlihat besar. Padahal jika ini dimulai sejak kabupaten-kabupaten baru itu terbentuk, kemudian mulai didesain rencana pembentukan organisasinya, saya kira tidak ada masalah. Ini kesannya memang ‘wow’ karena bersamaan dan banyak.

Artinya dari cara mengelola pengembangan organisasinya yang masih perlu dibenahi. Saya kira jika dilakukan secara bertahap tidak akan jadi masalah. Ini terlihat besar karena jumlahnya besar yang memiliki konsekuensi pada anggaran yang besar juga. Mungkin jika ini dilaksanakan bertahap saya kira ini tidak ada masalah.

Menghadapi traumatis masyarakat terhadap adanya TNI di sekitar mereka menurut saya memang itu harus menjadi catatan penting. Penolakan dan pendapat yang kontra ini harus menjadi catatan yang penting bagi TNI dan ditekankan pada aparat atau personelnya yang akan dikirim ke satuan baru ini. agar mereka memperhatikan betul aturan main dan memperhatikan betul komunikasi sosialnya supaya tidak mencederai upaya-upaya yang sedang diupayakan pemerintah untuk menyelesaikan Papua Tanpa Kekerasan. Itu yang harus diingatkan terus.

Saya berharap dalam kerangka penegakan keamanan di Papua ini tetap leading sektornya tetap Polri bukan TNI. Artinya jelas skemanya penegakan hukum yang melakukan aktifitas criminal ditindak, kan begitu. Bukan dalam kerangka yang lebih menarik perhatian jika dilakukan oleh TNI. Artinya personel yang ditempatkan disana harus menjadi wajah TNI yang ramah bukan yang garang. Jadi jangan terus digunakan untuk mempermudah terjadinya aksi kekerasan terhadap masyarakat. Itu akan mempersulit upaya kita menyelesaikan Papua dengan damai.

Saya yakin TNI secara teori punya cara untuk pembinaan territorial ini. Tapi kita harus ingatkan terus, karena ini nanti kan personelnya datang dari mana-mana. Jangan sampai yang ditempatkan disana itu adalah personel yang ‘dibuang’. Itu bisa menimbulkan masalah. Pembentukan kodim baru ini jangan digunakan untuk ‘membuang’ personel yang misal melakukan pelanggaran atau tidak disiplin. Itu nanti jelek hasilnya. Karena ini masalah besar, maka figure-figur yang mengisinya harus mampu meraih simpati masyarakat. Jangan justru menambah masalah di sana.

Terkait adanya anggapan ajang supaya pemerintah lebih mudah represif terhadap masyarakat menurut saya mestinya itu tidak terjadi. Karena ini kan Kodim, bukan operasi tempur melainkan territorial. Konteksnya pembinaan territorial. Kodim ini kan satuan territorial bukan satuan tempur. Jadi memang terus diingatkan untuk hati-hati jangan sampai salah langkah.

Tergantung pimpinan lapangannya bagaimana mengelolanya. Makanya komandan Kodimnya harus orang yang punya kemampuan terotorial bagus, kemampuan komunikasi sosial, dan leadership yang bagus baik ke internal maupun eksternal. (mkn)

SHARE ON
close

TOPIK TERPOPULER

PENALAR

PENALAR TERPRODUKTIF

Ujang Komarudin, Dr., M.Si.

Pengamat Politik dan Dosen Universitas Al Azhar Indonesia

Jerry Massie, Dr., M.A., Ph.D.

Direktur Eksekutif Political and Public Policy Studies

Yahya Agung Kuntadi, Ir., M.M.

Kepala Kantor UGM Kampus Jakarta, Institute of Research and Community LPPM UGM

FOLLOW US

Konsep Sudah Benar, Implementasinya Gagal             Tugas Terbesar Negara, Mencerdaskan Bangsa!             Indonesia Butuh Terobosan-terobosan Progresif Bidang SDM             Penekanan pada Memobilisasi Kapasitas Modal Manusia Lokal Secara Otentik             Meritokrasi vs Kabilisme             Kendalikan Harga Pangan untuk Menekan Inflasi             Utang Semakin Besar, Kemampuan Membiayai Pembangunan Berkurang             Perhatikan Belanja Non K/L yang Semakin Membesar             GBHN Isu Elite Politik Saja             Kepentingan Politik Lebih Menonjol