BACK TO TOPIC
OPINI PENALAR
Peneliti Konstitusi dan Demokrasi (KODE Inisiatif)
Mengubah Sistem Pilkada Bukan Solusi

Partai politik (parpol) sebagai peserta pemilu punya peran penting untuk menghasilkan dan menyodorkan calon kepala daerah yang berkualitas. Parpol harus selektif dalam menentukan calon kepala daerah yang diusung, yang berdasarkan rekam jejak dan prestasi yang baik. Hal ini sebagai bentuk berjalannya fungsi kaderisasi bagi tiap-tiap parpol.

Melihat maraknya fenomena korupsi yang menyeret kepala daerah, terlebih calon kepala daerah (dari petahana) yang akan ikut kembali pada Pilkada 2018 mendatang. Permasalahan ini disebabkan tingginya ongkos politik yang harus dikeluarkan calon. Pendekatan finansial yang digunakan hanya untuk memenangi pilkdada, sehingga menimbulkan praktik curang seperti mahar politik, suap-menyuap, dan money politic. Hal ini membuat calon terjebak dalam praktik-praktik korupsi.

Dengan begitu, persoalan mendasar yang mnyebabkan banyaknya korupsi calon kepala daerah tidak sama sekali terkait pada sistem pemilihannya, tapi lebih pada sistem pengawasannya. Terhadap kasus korupsi, mengubah sistem pilkada tidak menjadi solusi.

Yang harus didorong adalah evaluasi pilkada langsung, memecahkan permasalahan pelaksanaan pilkada langsung yang sudah berjalan lebih dari satu dekade, seperti sistem pengawasan dari tahapan persiapan, pelaksanaan dan pasca pilkada. Kemudian mendorong penegakan hukum pemilu dan aspek-aspek preventif lain yang dapat meningkatkan kualitas pilkada.

Sehingga evaluasi yang dilakukan oleh pemerintah dan DPR hendaknya bukan untuk mengembalikan sistem pilkada-nya melalui sistem perwakilan oleh DPRD atau pilkada tidak langsung. Secara keseluruhan, kekurangan pada pelaksanaan pilkada menjadi tanggung jawab seluruh stakeholder untuk mencari solusi yang tepat. (mry)

SHARE ON
close

TOPIK TERPOPULER

PENALAR

PENALAR TERPRODUKTIF