BACK TO TOPIC
OPINI PENALAR
Direktur Pusat Studi Konstitusi (PUSaKO) Universitas Andalas
Parpol Segera Membenahi Sistem Kaderisasi

Gagasan pilkada oleh DPRD adalah gagasan ketakutan partai menghadapi realita politik saat ini, di mana pemilih lebih tertarik kepada figur-figur non-partai sebagai kepala daerah. Selain itu, pilkada oleh DPRD hanya menyangkut kepentingan parpol untuk membangun kekuasaan dengan mudah. Tentu salah satunya dengan memanfaatkan tabiat Orde Baru, di mana dengan kekuatan uang dapat menguasai kursi-kursi kekuasaan

Yang menjadi persoalan selanjutnya bagi parpol, pilkada langsung itu tingkat meyakini para pemilih yang jumlahnya besar dibandingkan meyakinkan anggota DPRD. Jadi, perhitungan politik meyakini massa dalam jumlah besar menjadi tantangan yang rumit bagi parpol dan kader-kader partai tidak mampu menjelaskan visi dan misinya dengan baik kepada masyarakat.

Padahal permasalahan pilkada langsung yang sebenarnya adalah parpol gagal membangun kader-kadernya, sehingga yang diminati pemilih adalah figur-figur non-kader. Hal itu karena kader tidak membumi dan bekerja untuk rakyat. Kader lebih banyak dipekerjakan menjadi mesin partai. Mestinya kader dirancang untuk bekerja melayani rakyat. Tak heran jika tidak ada kader partai dalam layanan kesehatan, bencana alam, dan permasalahan-permasalahan sosial kemasyarakatan.

Seharusnya parpol berbenah memperbaiki kadernya bukan malah mengubah proses pemilihan kepala daerah menjadi dipilih oleh DPRD. Bagaimanapun, berdasarkan Pasal 1 ayat (2) UUD kedaulatan ada di tangan rakyat, bukan di tangan DPRD. Tugas DPRD hanyalah membantu rakyat mengawasi pemerintahan agar berjalan efektif. Artinya, pilkada langsung tidak melanggar sistem demokrasi perwakilan. Sebab wakil-wakil kita di DPR dan DPRD tetap berperan dalam mewakili kepentingan rakyat, tapi untuk memilih kepala daerah tidak perlu diwakilkan. (mry)

SHARE ON
close

TOPIK TERPOPULER

PENALAR

PENALAR TERPRODUKTIF