BACK TO TOPIC
OPINI PENALAR
Peneliti Indef
Pelaku Bisnis E-commerce Tak Perlu Berbadan Hukum

Digital economy adalah fenomena baru, namun kita tidak bisa menafikan peran digital ekonomi dalam perekonomian.  Perkembangannya dari hari ke hari makin pesat. Transaksi perdagangan melalui elektronik (online) makin banyak dibandingkan offline karena konsumen dimanjakan dengan kemudahan yang diberikan. Konsumen dapat membeli barang kebutuhannya dengan harga yang paling murah hanya dengan duduk manis dan scroll melalui gadgetnya.

Jika dilihat dari peranannya terhadap peningkatan kesempatan kerja, transaksi perdagangan lewat sistem elektronik akan membuka kesempatan kerja di sektor informal lebih banyak. Sebagai contoh, digital economy mempekerjakan sebagian besar wanita dan masyarakat Indonesia bagian timur.

Pada 2018, sektor transportasi meningkatkan kesempatan kerja (employment) sebesar 17 persen. Kontribusi digital economy dalam sektor perdagangan, restoran dan akomodasi sebesar 4,96 persen. Total kontribusi digital ekonomi terhadap PDB Indonesia pada 2018 adalah Rp814 trilliun (56,4 miliar dolar AS) atau 5,5 persen dari PDB. 

Digital economy juga meningkatkan nilai tambah manufaktur sebesar Rp 100 trlliun. Namun produk lokal yang diperjualbelikan dalam perdagangan elektronik (e-commerce) sebesar 25 persen dari total nilai transaksi.

Dapat dipahami mengapa pemerintah mengeluarkan PP Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik yang ditandatangani pada 20 November 2019. Ada beberapa alasan mengapa pemerintah meregulasi hal ini, antara lain:

1. Minat masyarakat terhadap  online shopping besar, transaksi perdagangan via online menawarkan kemudahan, dan konsumen pun bisa memilih barang yang sesuai dengan kebutuhannya dengan harga paling murah.

2. Ekosistem keuangan digital, berbagai sistem pembayaran pun sudah ditawarkan dalam bentuk digital finance, tanpa kartu ATM, kartu kredit masyarakat bisa melakukan transaksi.

3. Inovasi yang bertanggung jawab, inovasi financial technology tetap harus dipertanggungjawabkan, aman, ada perlindungan konsumen, dan well-managed risiko

4. Mencegah hal negatif terkait dengan digital economy di era disrupsi.

Digital economy memang perlu diregulasi karena selama ini database tentang pelaku bisnis dalam perdagangan elektronik sulit diperoleh baik oleh pemerintah maupun masyarakat. Tidak ada database berupa identifikasi pelaku bisnis, produk yang diperjualbelikan, segmentasi pasar, volume dan nilai transaksi perdagangan.

Perdagangan elektronik nampak seperti bola liar, hanya penyedia platform saja yang mengetahui detil berapa besar kue digital economy. Selama ini mereka belum mau berbagi data dengan pemerintah karena masalah trust dan takut kena pajak.

Tetapi yang dikhawatirkan jika pelaku bisnis dalam perdagangan elektronik harus berbadan hukum dan menjadi PKP, hal ini akan mendorong mereka  beralih menggunakan media sosial maka tentunya akan lebih sulit lagi pemerintah untuk mengidentifikasi para pelaku bisnis dalam perdagangan elektronik dan seberapa besar kuenya.

Seperti halnya pemerintah Indonesia yang meregulasi transaksi perdagangan elektornik, pemerintah Malaysia pun akan mengenakan 6 persen pajak digital atas layanan digital untuk penjualan dan service tax legislation. Kebijakan di Malaysia ini dimulai sejak 1 Januari 2020. Tetapi dampaknya baru dapat dilihat setelah penerapan digital tax ini. (msw)

SHARE ON
close

PENALAR

PENALAR TERPRODUKTIF

Andry Satrio Nugroho

Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (INDEF)

Ahmad Heri Firdaus

Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (INDEF)