BACK TO TOPIC
OPINI PENALAR
Ketua Pusat Studi Politik dan Keamanan (PSPK) Universitas Padjdjaran dan Dosen Sarjana & Pascasarjana Politik dan Pemerintahan, FISIP UNPAD, Bandung
Pembangunan Kodim untuk Wilayah 3T Urgen

Menurut saya jika pembangunan kodim baru ini di Pulau Jawa, saya maklum kalau kebijakan ini diprotes. Tapi jika ini dilakukan di Pulau Sumatra, Kalimantan, Papua, Maluku, saya kira tidak lain itu adalah bagian dari membangun dan menjaga entitas NKRI.

Jika ada yang komplain terkait masalah anggaran, sebenarnya bisa kok. Misal contohnya, pembangunan makodim, makorem itu lebih banyak bantuan dari Pemda misal dengan tanah hibah. Sifanya dengan hibah.

Saya lihat kita punya potensi ancaman terhadap keutuhan NKRI. Menurut saya jika di Maluku, Papua, Kalimantan, fine fine saja. Itu memang sudah tempatnya. Tapi jika itu terjadi di Jawa, saya sepakat itu diprotes. Karena Jawa tidak butuh itu lagi karena secara postur dan alutsista itu sudah cukup. Dan ancamannya juga beda kalau di Jawa. Sementara kalau di perbatasan itu lebih rumit. Pembentukan 31 kodim baru ini merupakan bentuk penguatan untuk keamanan.

Terkait dengan pembangunan kodim ini terhadap traumatis masyarakat atas dwi fungsi ABRI saat orba, menurut saya tergantung prosesnya. Jika memang menyalahi ya boleh dilarang. Tapi faktualnya kan tidak. Semua ada mekanisme yang mereka lalui.

Saya selalu mengatakan bahwa model-model seperti itu memungkinkan, kalau memang kondisinya memungkinkan. Kalau tidak memungkinkan ya tidak boleh. Misal perwira aktif yang ada di jabatan normatif, itu tidak boleh karena dia sifatnya permanen. Tapi kalau sifatnya sementara, saya rasa tidak ada masalah. Sejauh itu tidak dalam kerangka yang terlalu berlebihan, maka saya kira jangan semua lantas dipukul rata alias gebyah uyah.  Saya rasa memang untuk pembangunan pertahanan (kodim) untuk daerah 3T ini sudah urgen dilakukan.(mkn)

SHARE ON
close

PENALAR

PENALAR TERPRODUKTIF

Andry Satrio Nugroho

Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (INDEF)

Ahmad Heri Firdaus

Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (INDEF)