BACK TO TOPIC
OPINI PENALAR
Pakar hukum Administrasi Negara
Perda Dulu Baru IMB

Menurut pendapat saya, saya sepakat, reklamasi (atau menyetop reklamasi) dan terbitnya IMB adalah dua hal yang berbeda. Menyetop reklamasi sudah dilakukan oleh Gubernur, nah penerbitan IMB "hanya" merupakan kelanjutan dari "hasil" reklamasi tersebut.

Sementara itu, dasar hukum penerbitan IMB tersebut tidak bisa hanya berdasarkan Pergub. Semua perizinan pada hakekatnya adalah menyangkut sesuatu yang dilarang (dikendalikan). Maka pengecualianya, dalam bentuk izin harus berdasarkan pendapat rakyat. Artinya harus ada peran DPRD dan bentuk hukumnya adalah Peraturan Daerah.

Menurut saya perda yang harus ada adalah Tata Ruang Pulau di Pantai Utara Jakarta.  Itu yang kemudian menjadi dasar keluarnya Izin atau IMB.

Terkait dengan nelayan, IMB Pulau tidak ada hubungannya dengan mereka. Hal ini karena nelayan tersebut tidak tinggal di Pulau. Hanya keberadaan pulau memang dapat menimbulkan dampak pada nelayan.

Terkait NJOP 15%, kalau skema Gubernur BTP atau Ahok berjalan, dengan kopensasi 15% yang ada di Raperda (yang kemudian dibatalkan), maka akan didapatkan sejumlah dana dari pengembang atau penghuni pulau. Dana tersebut salah satunya untuk kepentingan pembangunan tanggul Jakarta. Siapa yang diuntungkan? Tentunya masyarakat Jakarta.

Skema kompensasi tersebut sudah berjalan dalam pembangunan simpang susun Semanggi yang memanfaatkan dari dana kompensasi atas kelebihan koefisien luas bangunan (KLB). Siapa yang diuntungkan dengan simpang Susun Semanggi? Masyarakat Jakarta kan. (mkn)

SHARE ON
close

PENALAR

PILIHAN REDAKSI

PENALAR TERPRODUKTIF

Ujang Komarudin, Dr., M.Si.

Pengamat Politik dan Dosen Universitas Al Azhar Indonesia

Nanang Djamaludin

Direktur Eksekutif Jaringan Anak Nusantara (JARANAN), Konsultan Keayahbundaan dan Perlindungan Anak.

Ahmad Heri Firdaus

Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (INDEF)

FOLLOW US

Rekonsiliasi ala Amien Rais Tidak Beretik Demokrasi             Indonesia Butuh Rupiah Kuat             Pembangunan Kodim untuk Wilayah 3T Urgen             Harus Disesuaikan dengan Kebutuhan dan Ancamanya             Rekonsiliasi Transaksional Rusak Mental Bangsa             Tak Ada Rekonsiliasi Tanpa Power Sharing             Polisi Tunduk Pada Hukum             Inovasi Kebijakan yang Tidak Menjual             Kebijakan Tergantung Tujuan Awalnya             Kebaya Tak Perlu Dipertanyakan