BACK TO TOPIC
OPINI PENALAR
Kepala Kantor UGM Kampus Jakarta, Institute of Research and Community LPPM UGM
Perlu Inventarisasi Perundangan dan Peraturan

Menyoal perizinan usaha di Indonesia memang sudah seperti benang kusut. Namun benang kusut bisa diurai jika konsisten dan sabar dikerjakan karena memang akan memerlukan waktu yang tidak singkat, apalagi kekusutan sudah menahun.

Pembenahan benang kusut perizinan usaha sudah dilakukan sejak tahun pertama pemerintahan Joko Widodo yang melanjutkan usaha sebelumnya dari pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono, dan harus tetap dilakukan pada pemerintahan presiden periode 2019-2024.

Secara umum dapat dikatakan bahwa apa yang dilakukan pemerintahan Joko Widodo sejak 2014 hingga sekarang sudah pada jalur yang tepat. It has been on the right track. Hal ini dibuktikan dengan kenaikan peringkat Indonesia dalam Ease on Doing Business index, dari posisi 120 di tahun 2014 menjadi posisi 73 pada 2018. Namun demikian, terakhir dicatat oleh media ekspresi kegeraman Joko Widodo di pertemuan Ikatan Notaris Indonesia pada April 2019, bahwa menurut Jokowi, persoalannya ada pada diri pemerintah sendiri, terlalu banyak peraturan-peraturan dan izin-izin yang harus dipenuhi agar dapat mulai usaha di Indonesia.

Kemenko Bidang Perekonomian sudah membuat website khusus Doing Bussines in Indonesia agar memudahkan investor memulai usaha di Indonesia. Namun masih banyak hal yang perlu disempurnakan pada website tersebut setidaknya tersedia dalam bahasa Inggris dan Indonesia, bukannya bercampur antara bahasa Inggris dan Indonesia.

Selain itu dalam proses perizinan yang disebutkan dalam kurun waktu tertentu, perlu dicantumkan bila hal itu tidak tercapai maka pihak mana yang perlu dituju investor untuk menyampaikan keluhannya sehingga kepastian usaha didapatkan.

Hal lain dalam website yang perlu disempurnakan adalah daftar peraturan-peraturan terkait proses izin usaha mulai Undang-Undang hingga peraturan Bupati/Walikota yang masih belum terisi semua.

Memang tidak mudah mendata semua peraturan perizinan yang mungkin jumlahnya ribuan, namun dengan inventarisasi perundangan dan peraturan pada website tersebut maka diperoleh potret diri (self-portrait) tata perundangan dan peraturan perizinan usaha di Indonesia. Apabila sudah mendapat potret diri itu maka sekarang tinggal tergantung pada kemauan dan komitmen pemerintah pusat dan daerah untuk memangkasnya sehingga proses perizinan usaha menjadi lebih sederhana namun efektif dan akuntabel.

Untuk lebih memotivasi pemerintah daerah dalam memudahkan proses perizinan usaha maka dapat disusun indeks Ease on Doing Business per propinsi, per kabupaten/kota yang kemudian dapat digunakan sebagai insentif dalam penghitungan dana alokasi umum dan dana alokasi khusus.

Hal ini diharapkan akan memacu pemerintah daerah untuk bersungguh-sungguh menata peraturan di tingkat daerah agar memudahkan perizinan usaha. BKPM dapat menjadi ujung tombak dalam mendorong OPD yang menangani investasi dan perizinan usaha agar senantiasa mencermati berbagai peraturan yang berlaku sehingga tidak menghambat usaha di daerah tersebut. Hal ini sudah dilakukan dengan pemberian penghargaan (award) bagi PTSP daerah yang perizinannya tidak berbelit dan pelayanannya baik. Namun perlu ditegaskan bagi PTSP yang tidak mencapai standar harus dirumuskan sanksi yang membuat terpacu untuk meningkatkan kinerjanya.

Terakhir, penggunaan teknologi informasi menjadi keniscayaan agar semua PTSP di daerah terkoneksi dengan pemerintah pusat (BKPM dan Kemenko Bidang Perekonomian) sehingga dapat mendeteksi jika ada penyimpangan proses perizinan dari standar yang sudah ditetapkan.

Penyempurnaan sistem informasi proses perizinan usaha di Indonesia harus terus dilakukan dan seperti mengurai benang kusut maka konsistensi dan kesabaran diperlukan untuk melaksanakan program simplifikasi proses izin usaha di Indonesia. Semoga satu saat nanti benang-benang perizinan sudah dapat terurai. (pso)

SHARE ON
close

PENALAR

PENALAR TERPRODUKTIF

Christianto Wibisono

Analis Bisnis/ Pendiri Pusat Data Bisnis Indonesia (PDBI)

Riza Annisa Pujarama

Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (INDEF)

Didin S. Damanhuri, Prof., Dr., SE., MS., DEA

Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Manajemen (FEM) IPB

FOLLOW US

Langkah Menkeu Sudah Benar dan Fokuskan pada SKM 1             Industri Rokok Harus Tumbuh atau Dibiarkan Melandai             Perizinan Teknis Masih Kewenangan Daerah             Kiat Khusus Pangkas Birokrasi Perizinan di Indonesia             Politik Etika vs Politik Ekstasi              Kebutuhan Utama : Perbaiki Partai Politik             Pengaruh High Class Economy dalam Demokrasi di Indonesia (Bagian-1)             Pengaruh High Class Economy dalam Demokrasi di Indonesia (Bagian-2)             Perlu Revisi Undang-Undang dan Peningkatan SDM Perikanan di Daerah             Antisipasi Lewat Bauran Kebijakan Fiskal – Moneter