BACK TO TOPIC
OPINI PENALAR
Dosen Fakultas Hukum Universitas Trisakti
Polisi Perlu Transparan

Apa yang dirasakan kepolisian saat ini, tentu sangat dilematis. Di satu sisi, kepolisian ingin dilihat bekerja secara profesional. Namun di lain sisi, sulit menghindarkan diri dari tuduhan pilih-pilih kasus yang diselesesaikan.

Akan tetapi, sulit untuk menutup mata bahwa kepolisian memang begitu responsif dan cepat dalam menuntaskan dugaan kasus hukum yang dilakukan oleh oposan. Tidak seperti biasanya, gerak kepolisian begita super cepat membuktikan sebuah kasus sehingga menimbulkan kecurigaan. Ini tentu perlu diapresiasi, namun jika memang betul kepolisian tidak profesional, maka sangat membahayakan terhadap perjalanan demokrasi. 

Hal itu mengindikasikan, lembaga penegak hukum secara tidak langsung telah dijadikan alat kekuasaan demoriter, yaitu upaya melanggengkan kekuasaan oleh elite melalui instrumen demokrasi (kepolisian) namun dengan cara-cara yang otoriter. Oleh karenanya, guna membuktikan bahwa kepolisian bersikap profesional, maka perlu melakukan langkah antisipatif.

Salah satu langkahnya, ialah transparansi kasus. Pada aspek ini, sepertinya kepolisian perlu membuka secara terang benderang telah sampai tahapan mana terhadap kasus yang pernah dilaporkan oleh pihak oposisi. Hal itu penting untuk dilakukan sebagai data komparasi dan bukti atas tuduhan yang dilayangkan kepada lembaganya. 

Transparansi kasus juga harus dilakukan terhadap kasus-kasus yang tidak berkaitan dengan delik hate speech dan makar yang kental dengan latar belakang politis. Artinya, kasus-kasus hukum lain perlu dibuka kepada publik bahwa kepolisian memprosesnya secara cepat dan tuntas serta profesional. (mry)

SHARE ON
close

PENALAR

PENALAR TERPRODUKTIF

Ujang Komarudin, Dr., M.Si.

Pengamat Politik dan Dosen Universitas Al Azhar Indonesia

Tabrani Yunis

Pengelola majalah POTRET dan Majalah Anak Cerdas. Direktur Center for Community Development and Education (CCDE) Banda Aceh

FOLLOW US

People Power and Power of Love             Polisi Tak Boleh Berpolitik             Laksanakan Reformasi Perpajakan Secara Konsekuen             Tunjukkan Sikap Politik yang Matang             Menagih Janji Deregulasi dan Perbaikan Infrastruktur Investasi             Perlu Inventarisasi Perundangan dan Peraturan             Bukan Jumlah Peraturan Tapi Korupsinya Yang Penting             Sektor Pertanian Masih Gunakan Paradigma Lama             Gelombang Spekulasi Politik             Demokrasi Tanpa Jiwa Demokrat