BACK TO TOPIC
OPINI PENALAR
Pengamat Politik dan Dosen Universitas Al Azhar Indonesia
Polisi Tak Boleh Berpolitik

Hak kubu Prabowo-Sandi untuk menolak hasil Pilpres 2019. Namun penolakan tersebut jangan sampai memperkeruh suasana. Penolakan tersebut menandakan kubu 02 tidak mengakui kemenangan kubu 01.

Tentu dinamika penolakan hasil pilpres itu akan berimplikasi kepada situasi politik. Politik masih akan hangat dengan segala dinamikanya. Dan selama Jokowi dengan Prabowo belum bertemu. Dan belum melakukan rekonsiliasi, maka kondisi politik masih akan tetap hangat.

Setiap warga negara punya hak untuk melakukan demonstrasi, termasuk yang dilakukan oleh pendukung oposisi. Dan pemerintah juga aparat tak boleh melarang-larang bagi masyarakat yang ingin menyampaikan aspirasi dan pendapatnya. Asalkan demonstrasi dilakukan dengan tertib, aman, nyaman, dan tidak anarkis ya sah-sah saja.

Dan saya memiliki keyakinan. Mereka yang melakukan demonstrasi akan menjaga tata tertib dan etika. Mereka yang berdemonstrasi adalah anak-anak bangsa yang harus dijaga. Mereka jangan dimusuhi. Namun demonstrasinya harus dijaga oleh polisi agar aman, damai, tertib, dan tidak membuat kegaduhan.

Untuk kepolisian bekerja secara profesional saja. Artinya tugas polisi menjaga dan mengamankan mereka. Agar demonstrasinya berjalan dengan aman dan tertib.

Polisi tak boleh berpolitik. Dan tak boleh jadi alat kekuasaan. Tugas polisi salah satunya untuk menjaga keamanan negara. Jadi jika ada demonstran yang melanggar hukum silahkan ditindak sesuai dengan ketentuan berlaku. Kita ingin memiliki Kepolisian yang cinta kepada negaranya. Juga cinta pada rakyatnya. (mry)

SHARE ON
close

PENALAR

PENALAR TERPRODUKTIF

Christianto Wibisono

Analis Bisnis/ Pendiri Pusat Data Bisnis Indonesia (PDBI)

Riza Annisa Pujarama

Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (INDEF)

Didin S. Damanhuri, Prof., Dr., SE., MS., DEA

Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Manajemen (FEM) IPB

FOLLOW US

Langkah Menkeu Sudah Benar dan Fokuskan pada SKM 1             Industri Rokok Harus Tumbuh atau Dibiarkan Melandai             Perizinan Teknis Masih Kewenangan Daerah             Kiat Khusus Pangkas Birokrasi Perizinan di Indonesia             Politik Etika vs Politik Ekstasi              Kebutuhan Utama : Perbaiki Partai Politik             Pengaruh High Class Economy dalam Demokrasi di Indonesia (Bagian-1)             Pengaruh High Class Economy dalam Demokrasi di Indonesia (Bagian-2)             Perlu Revisi Undang-Undang dan Peningkatan SDM Perikanan di Daerah             Antisipasi Lewat Bauran Kebijakan Fiskal – Moneter