BACK TO TOPIC
OPINI PENALAR
Pengamat Politik. Peneliti di Indo Survey & Strategy. Peneliti Senior Indonesian Public Institute (IPI)
Rekonsiliasi Transaksional Rusak Mental Bangsa

Pernyataan Amien Rais yang pembagian kursi 55:45 di kabinet sebagai syarat rekonsiliasi antara kubu Jokowi dan Prabowo, menurut saya bagian dari kebebasan berpendapat. Tapi menurut saya, tidak masuk akal jika syarat rekonsiliasi terkait pembagian kekuasaan seolah-olah harus berbanding lurus dengan perolehan suara Pilpres 2019.

Rumus matematika politik Pak Amien Rais itu terdengar lucu, karena terlalu menyederhanakan persoalan. Bahkan usulan itu justru semakin menjauhkan rekonsiliasi yang sedang diwacanakan.

Sebenarnya, rekonsiliasi tidak harus selalu berbagi jatah kursi kekuasaan. Bahwa tujuan politik untuk meraih kekuasaan, iya. Tapi yang perlu dikedepankan dalam konteks rekonsiliasi, itu adalah kepentingan bangsa dan negara, salah satunya demi menjaga persatuan dan kesatuan agar tidak terjadi segregasi sosial yang bisa menimbulkan disintegrasi bangsa.

Jika rekonsiliasi dimaknai sekadar bagi-bagi kekuasaan dijadikan budaya politik, maka bisa merusak tatanan demokrasi. Kalau ini yang terjadi, tentu akan menjadi preseden buruk. Artinya, kalau proses rekonsiliasi harus berujung bagi-bagi kekuasaan, rekonsiliasi bisa menjadi industri kedepannya. Jika ini terus terjadi, setiap kelompok bahkan setiap orang bisa menciptakan instabilitas politik dengan sengaja dikondisikan yang tujuannya untuk mendapatkan posisi kekuasaan/keuntungan pribadi.

Rekonsiliasi yang selalu dimaknai bagi-bagi kekuasaan itu pemahaman yang keliru. Betul, dalam politik ada power sharing. Tapi, itu jangan jadi syarat utama yang terbuka di tengah masyarakat.

Proses rekonsiliasi yang sedang dibangun mencerminkan rekonsiliasi yang berujung transaksional. Rekonsiliasi transaksional itu bisa merusak mental bangsa. Saya berharap, elite politik tidak mempertontonkan hal-hal yang tidak mendidik masyarakat. (mry)

SHARE ON
close

TOPIK TERPOPULER

PENALAR

PENALAR TERPRODUKTIF

Ujang Komarudin, Dr., M.Si.

Pengamat Politik dan Dosen Universitas Al Azhar Indonesia

Jerry Massie, Dr., M.A., Ph.D.

Direktur Eksekutif Political and Public Policy Studies

Yahya Agung Kuntadi, Ir., M.M.

Kepala Kantor UGM Kampus Jakarta, Institute of Research and Community LPPM UGM

FOLLOW US

Konsep Sudah Benar, Implementasinya Gagal             Tugas Terbesar Negara, Mencerdaskan Bangsa!             Indonesia Butuh Terobosan-terobosan Progresif Bidang SDM             Penekanan pada Memobilisasi Kapasitas Modal Manusia Lokal Secara Otentik             Meritokrasi vs Kabilisme             Kendalikan Harga Pangan untuk Menekan Inflasi             Utang Semakin Besar, Kemampuan Membiayai Pembangunan Berkurang             Perhatikan Belanja Non K/L yang Semakin Membesar             GBHN Isu Elite Politik Saja             Kepentingan Politik Lebih Menonjol