BACK TO TOPIC
OPINI PENALAR
Pengamat Politik. Peneliti di Indo Survey & Strategy. Peneliti Senior Indonesian Public Institute (IPI)
Rekonsiliasi Transaksional Rusak Mental Bangsa

Pernyataan Amien Rais yang pembagian kursi 55:45 di kabinet sebagai syarat rekonsiliasi antara kubu Jokowi dan Prabowo, menurut saya bagian dari kebebasan berpendapat. Tapi menurut saya, tidak masuk akal jika syarat rekonsiliasi terkait pembagian kekuasaan seolah-olah harus berbanding lurus dengan perolehan suara Pilpres 2019.

Rumus matematika politik Pak Amien Rais itu terdengar lucu, karena terlalu menyederhanakan persoalan. Bahkan usulan itu justru semakin menjauhkan rekonsiliasi yang sedang diwacanakan.

Sebenarnya, rekonsiliasi tidak harus selalu berbagi jatah kursi kekuasaan. Bahwa tujuan politik untuk meraih kekuasaan, iya. Tapi yang perlu dikedepankan dalam konteks rekonsiliasi, itu adalah kepentingan bangsa dan negara, salah satunya demi menjaga persatuan dan kesatuan agar tidak terjadi segregasi sosial yang bisa menimbulkan disintegrasi bangsa.

Jika rekonsiliasi dimaknai sekadar bagi-bagi kekuasaan dijadikan budaya politik, maka bisa merusak tatanan demokrasi. Kalau ini yang terjadi, tentu akan menjadi preseden buruk. Artinya, kalau proses rekonsiliasi harus berujung bagi-bagi kekuasaan, rekonsiliasi bisa menjadi industri kedepannya. Jika ini terus terjadi, setiap kelompok bahkan setiap orang bisa menciptakan instabilitas politik dengan sengaja dikondisikan yang tujuannya untuk mendapatkan posisi kekuasaan/keuntungan pribadi.

Rekonsiliasi yang selalu dimaknai bagi-bagi kekuasaan itu pemahaman yang keliru. Betul, dalam politik ada power sharing. Tapi, itu jangan jadi syarat utama yang terbuka di tengah masyarakat.

Proses rekonsiliasi yang sedang dibangun mencerminkan rekonsiliasi yang berujung transaksional. Rekonsiliasi transaksional itu bisa merusak mental bangsa. Saya berharap, elite politik tidak mempertontonkan hal-hal yang tidak mendidik masyarakat. (mry)

SHARE ON
close

PENALAR

PENALAR TERPRODUKTIF

Andry Satrio Nugroho

Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (INDEF)

Ahmad Heri Firdaus

Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (INDEF)