BACK TO TOPIC
OPINI PENALAR
Dosen Fakultas Hukum Universitas Trisakti
Sistem Pilkada Seakan-akan Biang Kerok Korupsi

Pola perbaikan pencegahan korupsi yang menjerat kepala daerah, pasca pilkada langsung selalu saja tertuju pada sistem pilkadanya. Simulasi wacana antara pilkada langsung dan tidak langsung, masih saja menjadi titik fokusnya. Hal itu, seakan-akan sistem itu yang menjadi biang kerok lahirnya korupsi. Padahal, jika membandingkan sistem pilkada melalui DPRD, pun tidak sedikit kepala daerah yang tejebak pada kubangan korupsi.

Dalam praktiknya, pilkada melalui DPRD juga banyak terjadi penyimpangan-penyimpangan yang melukai gagasan luhur kehidupan bernegara dan merusak tatanan budaya politik ketimuran. Karena itu, titik lemah suburnya praktik korupsi sesungguhnya bukan terletak pada sistem pilkadanya. Melainkan pada aspek hilirnya, yaitu peran partai politik yang cenderung terpesona pada sosok popular dan kaya modal ketimbang kualifikasi andal dalam memimpin.

Aspek yang perlu diperbaiki oleh pemerintah, seharusnya pada parpolnya bukan malah terus-menerus fokus pada persoalan hulunya atau sistem pilkadanya. Sayangnya, sejak digulirkannya pilkada langsung, pemerintah lebih sibuk mengutak-atik sistem pilkadanya yang belum tentu berkorelasi positif terhadap lahirnya sosok kepala daerah yang amanah.

Padahal, sentral permasalahan korupsi tidak dapat dilepaskan dari peran parpol yang orientasi utamanya ialah “mempunyai orang” dalam lembaga-lembaga perwakilan dan pemerintahan. Konstruksi tersebut, maka sesungguhnya mengharuskan adanya pengawalan serius terhadap parpol agar dalam melakukan rekruitmen calon perwakilannya dapat menyodorkan “wakli-wakil” parpol yang memiliki sikap modern dan mempunyai kesadaran politik serta yang selalu sadar atas pentingnya kebangsaan.  

Dengan demikian, pemerintah sudah saatnya mengalihkan orientasi pencegahan korupsi di daerah, tidak lagi hanya fokus pada sistem pilkadanya. Hal itu setidaknya dapat didasarkan pada dua alasan; Pertama, dua model sistem pilkada yang digunakan, baik pilkada melalui DPRD maupun langsung nyatanya memiliki sisi kelemahan dan timbulnya penyimpangan-penyimpangan. Kedua, sebaik apapun sistemnya namun jika individu yang masuk ke dalamnya bobrok maka akan ikut bobrok pula sistem tersebut.

Demikian pula dalam sistem pilkda, jika melalui pilkada langsung kontestannya merupakan individu berintegritas maka korupsi sangat kecil terjadi. Demikian juga ketika memakai sistem pilkada melalui DPRD, jika antara pemilih (DPRD) dan yang dipilih sama-sama memiliki vis-misi membangun dan memajukan daerah, maka kongkalikong uang tidak akan terjadi.

Bukti nyata bahwa sistem pilkada tidak begitu erat kaitannya dapat melahirkan pemimpin lokal yang berkualitas, ialah dengan melihat Yogyakarta (Gubernur). Sungguhpun polanya menggunakan sistem yang berbeda dari dua sistem pilkada yang ada, namun figur Sultan sebagai pemimpin lokal yang didaulat melalui mekanisme penetapan merupakan sosok yang melebihi standar para pemimpin lokal produk pilkada. Karena itu dapat ditarik kesimpulan, persoalan korupsi kepala daerah yang dikaitkan dengan sistem pilkadanya tidak seutuhnya korelatif. Persoalan intinya, justru terletak pada parpol yang sering kali tidak siap menyiapkan kader yang memiliki kualifikasi unggul untuk memimpin daerah.

Bahwa betul Pasal 18 ayat (4) UUD 1945 menegaskan kepala daerah dipilih secara demokratis, sehingga meniscayakan untuk bebas mendesain sistemnya sepanjang prinsip demokrasi membalutinya. Akan tetapi, sepanjang parpol enggan mendemokratisasikan diri dengan keukeuh pada politik oligarki atas dasar spoil system bukan merit system maka sedemokratis apapun sistem pilkadanya, dapat dipastikan hasilnya tetap pada pemimpin lokal yang tamak.

Dengan demikian, dapat ditegaskan bahwa demokratisnya sistem pilkada juga harus dibarengi dengan implementasi demokrasi pada internal parpol, khususnya dalam pengisian jabatan-jabatan publik yang dipilih seperti pengisian kepala daerah. (mry)

SHARE ON
close

TOPIK TERPOPULER

PENALAR

PENALAR TERPRODUKTIF