BACK TO TOPIC
OPINI PENALAR
Ahli Hukum Tata Negara, Pengamat Politik Indonesia
Tahan Dulu Pembentukan TGPF 22 Mei

Pembentukan TGPF 22 Mei ini bisa dilakukan kalau seandainya sudah tidak ada lagi pihak yang dapat dipercaya sebagai tim untuk mencari fakta independen. Dengan adanya tim gabungan ini diharapkan terdiri dari berbagai unsur sehingga nanti hasilnya bisa dipercaya. Karena kalau kita lihat dinamika di masyarakat, sepertinya saling klaim apa yang menjadi penyebab kerusuhan. Kecenderungannya saling menuduh dan saling memberikan informasi akan kebenaran masing-masing secara sepihak di masyarakat. 

Kubu 02 terutama menyatakan ini masalah yang terkait perlakuan aparat. Sementara aparat dan pihak 01 menyatakan ada penunggang gelap. Bahkan ada berbagai cerita yang seram seperti rencana pembunuhan itu.  

Jadi menurut saya tim itu dimasukkan dari berbagai unsur. Sehingga hasilnya tidak sepihak begitu. Ini kan masih dalam nuansa persaingan.  

Namun masalahnya adalah siapa anggota tim itu? Kalau kita lihat semua orang saat ini masing-masing punya standing semua. Hampir tidak lagi menyisakan intelektual atau orang cakap yang betul-betul netral. Kalau tidak ada ya terpaksa ya gabungan dari unsur-unsur itu.  

Tapi siapa yang menunjukknya? Presiden? Sementara saat ini presiden ikut terlibat kompetisi politik juga. Apakah DPR? DPR sangat tergantung konstelasi terkuat. Tetapi DPR masih sangat mungkin karena masih menggambarkan polarisasi.

Cuma takutnya malah ga bisa kerja. Jadi itu persoalan mencari siapa pihak yang terpercaya. Mau tidak mau menurut saya DPR yang membentuk. Cuma masalahnya DPR kan menyangkut logistik dan sebagainya. Ya, lazimnya yang membentuk presiden. Jadi ya kalau Presiden mau membentuk, harus menunjuk orang yang independen. 

Jika seandainya jadi dibentuk TGPF maka hasilnya harus diumumkan kepada masyarakat. Itu yang penting. Tidak hanya di bawah meja. 

Selama ini tim- tim seperti itu kurang transparan karena menyangkut orang atau tokoh tertentu. Misal Tim pencari fakta tentang Munir. Itu tidak disiarkan ke publik temuannya. 

Ini nanti juga bisa mengalami hal yang sama, temuannya tidak diumumkan ke publik. Karena memang ada dilema di sana kalau memang menyangkut orang tertentu. 

Padahal kalaupun diumumkan, padahal ini kan belum menjadi process of law. Jadi itu bisa akan membuat orang dihukum tanpa sebuah proses hukum yang fair. 

Tapi ya sudahlah, kalau mau transparan dan terbuka ya mau tidak mau. Toh kalau orang dinyatakan bertanggung jawab, bukan berarti dia bersalah. Masih ada proses hukum yang harus dilalui. 

Untuk ini tantangannya sekali lagi penegak hukumnya yang independen. Padahal kita tahu dalam kasus ini kan yamg terlibat ya penegak hukumnya. 

Sebenarnya kalau mau, TGPF ini perlu dibentuk tapi setelah nanti putusan MK. Kalau MK menolak permohonan, maka Jokowi yang akan menjadi presiden. Tapi kalau mengabulkan permohonan, kita lihat, terkabulnya seperti apa. Apakah diskualisifikasi atau pemilihan ulang, dan sebagainya. 

Kalau masih seperti ini situasinya ya belum bisa dibentuk saat ini. Karena masih akan terombang ambing dalam badai politik. Tapi kalau sudah pasti jokowi, mungkin Jokowi yang harus legowo untuk mencari orang yang independen. Tapi siapa tokoh netral saat ini? Pasti adalah tokoh yang selama ini tidak terlibat di kedua kubu. Misal saja Komnas HAM. Itu alternatifnya. Walaupun pemerintah belum tentu mau karena Komnas HAM suaranya lebih menyalahkan aparat. Tapi mau tidak mau itu institusi yang memang concern masalah pelanggaran HAM. (mkn)

SHARE ON
close

PENALAR

PENALAR TERPRODUKTIF

Christianto Wibisono

Analis Bisnis/ Pendiri Pusat Data Bisnis Indonesia (PDBI)

Riza Annisa Pujarama

Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (INDEF)

Didin S. Damanhuri, Prof., Dr., SE., MS., DEA

Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Manajemen (FEM) IPB

FOLLOW US

Langkah Menkeu Sudah Benar dan Fokuskan pada SKM 1             Industri Rokok Harus Tumbuh atau Dibiarkan Melandai             Perizinan Teknis Masih Kewenangan Daerah             Kiat Khusus Pangkas Birokrasi Perizinan di Indonesia             Politik Etika vs Politik Ekstasi              Kebutuhan Utama : Perbaiki Partai Politik             Pengaruh High Class Economy dalam Demokrasi di Indonesia (Bagian-1)             Pengaruh High Class Economy dalam Demokrasi di Indonesia (Bagian-2)             Perlu Revisi Undang-Undang dan Peningkatan SDM Perikanan di Daerah             Antisipasi Lewat Bauran Kebijakan Fiskal – Moneter