BACK TO TOPIC
OPINI PENALAR
Pengamat Politik dan Dosen Universitas Al Azhar Indonesia
Tak Ada Rekonsiliasi Tanpa Power Sharing

Ide Amien Rais soal syarat rekonsiliasi sah-sah saja. Dan boleh-boleh saja. Namun sepertinya ide pertama terkait power sharing 55:45 di kabinet akan sulit diterima dan direalisasikan oleh kubu Jokowi-Ma’ruf. Karena seperti kita tahu, koalisi Jokowi merupakan koalisi gemuk, di perlemen pun mereka menguasai 60 persen kekuatan politik. Jadi sulit bagi Jokowi-Ma’ruf untuk menerima usulan dan ide Amien Rais tersebut. Kecuali usulan terkait visi-misi Prabowo-Sandi. Terkait hal ini masih bisa diimplementasikan. Hanya tinggal meleburkan visi-misi Jokowi-Ma’ruf dengan visi-misi Prabowo-Sandi.

Rekonsiliasi pasti arahnya power sharing. Pasti ujung-ujungnya bagi-bagi kekuasaan. Tak ada rekonsiliasi tanpa power sharing. Karena politik itu pada dasarnya persoalan siapa mendapat apa kapan dan bagaimana.

Memang tidak etis jika bagi-bagi kekuasaan jadi prasyarat rekonsiliasi. Tapi itulah realita politik yang tidak bisa dihindari. Tak mungkin Gerindra masuk koalisi Jokowi-Ma’ruf, tanpa mendapatkan kekuasaan. Jika tak dapat kekuasaan, Gerindra rugi. Dan sejatinya partai politik dibentuk untuk memperebutkan kekuasaan dengan cara-cara konstitusional. Nah kalau bukan kekuasaan, lalu apa yang dicari.

Meski rekonsiliasi menggunakan model power sharing, pasti mereka semua mengklaim demi NKRI dan demi merah putih. Power sharing pasti akan terjadi jika rekonsiliasi disepakati. Model power sharing merupakan bagian dari kesepakatan politik. Dan itu tak akan bisa terhindarkan.

Rekonsiliasi, ya bagi-bagi kekuasaan. Rekonsiliasi akan berjalan jika bagi-bagi kekuasaan tersebut disepakati. Tak ada kata lain. Walaupun memang terkesan tak etis. Tapi itulah politik. Rekonsiliasi pasti akan berbuah bagi-bagi kekuasaan. (mry)

SHARE ON
close

TOPIK TERPOPULER

PENALAR

PENALAR TERPRODUKTIF

Ujang Komarudin, Dr., M.Si.

Pengamat Politik dan Dosen Universitas Al Azhar Indonesia

Jerry Massie, Dr., M.A., Ph.D.

Direktur Eksekutif Political and Public Policy Studies

Yahya Agung Kuntadi, Ir., M.M.

Kepala Kantor UGM Kampus Jakarta, Institute of Research and Community LPPM UGM

FOLLOW US

Konsep Sudah Benar, Implementasinya Gagal             Tugas Terbesar Negara, Mencerdaskan Bangsa!             Indonesia Butuh Terobosan-terobosan Progresif Bidang SDM             Penekanan pada Memobilisasi Kapasitas Modal Manusia Lokal Secara Otentik             Meritokrasi vs Kabilisme             Kendalikan Harga Pangan untuk Menekan Inflasi             Utang Semakin Besar, Kemampuan Membiayai Pembangunan Berkurang             Perhatikan Belanja Non K/L yang Semakin Membesar             GBHN Isu Elite Politik Saja             Kepentingan Politik Lebih Menonjol