Refly Harun, Dr, SH., M.H., LL.M.
Penalar
news
Ahli Hukum Tata Negara, Pengamat Politik Indonesia
Opini ( 10 )
Alternative title

linkSelengkapnya

Politika

TGPF 22 Mei, Urgenkah?

Watyutink.com - Wacana pembentukan Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) mengemuka menanggapi kasus kerusuhan 22 Mei silam. TGPF ini nantinya bertugas menginvestigasi dugaan ... - 31 Mei 2019

OPINI (2)
Alternative title

linkSelengkapnya

Politika

Sistem Pemilu Masih Coba-Coba?

Watyutink.com - Pemilu Serentak 2019 harus dikaji ulang! Begitu keinginan sejumlah kalangan, termasuk para penyelenggara negara. Semula pemilu serentak diharapkan dapat m... - 27 April 2019

OPINI (3)
Alternative title

linkSelengkapnya

Politika

Usai Pungut Suara, Bersatu atau Terbelah?

Watyutink.com - Pemungutan suara Pemilu 2019 sudah usai. Tinggal menunggu hasil rekapitulasi suara secara nasional, yang bakal diumumkan KPU paling lambat sekitar sebulan... - 18 April 2019

OPINI (5)
Alternative title

linkSelengkapnya

Politika

Pencalonan DPD: OSO Tersingkir, OSO Melawan

Komisi Pemilihan Umum (KPU) menyatakan Oesman Sapta Odang tidak memenuhi syarat pencalonan anggota DPD, Kamis (20/9/2018). Hal ini lantaran OSO tidak menyerahkan surat pengunduran diri da... - 21 September 2018

OPINI (3)
Alternative title

linkSelengkapnya

Politika

73 Tahun Merdeka, Musyawarah-Mufakat Terpinggirkan

Di usia 73 tahun kemerdekaan Republik Indonesia, musyawarah-mufakat tampaknya sudah mulai terpinggirkan dalam kehidupan bernegara. Padahal itu merupakan ajaran leluhur dalam menjalankan m... - 15 Agustus 2018

OPINI (3)
Alternative title

linkSelengkapnya

Politika

MK Abaikan Uji Materi Presidential Threshold?

Nasib uji materi ambang batas pencalonan presiden (presidential threshold) masih terkatung-katung. Meski uji materi syarat capres-cawapres itu sudah dilayangkan sejak Juni 2018, ... - 05 Agustus 2018

OPINI (3)
Alternative title

linkSelengkapnya

Politika

Kedaulatan Rakyat Koyak, Hukum Mustahil Tegak (?)

Di era Reformasi, Indonesia adalah Negara hukum. Pasca beleid tersebut diatur dalam UUD 1945, istilah hukum sebagai panglima kian menggema. Istilah itu untuk menegaskan supremasi hukum at... - 02 Agustus 2018

OPINI (1)
Alternative title

linkSelengkapnya

Politika

RUU Ormas: Didukung, Lalu Diabaikan

Perppu Ormas (Perppu Nomor 2 Tahun 2017) menjadi polemik beberapa bulan lalu. Rakyat dan parlemen terbelah dua. Wacana menaikan Perppu jadi UU melahirkan pro kontra di parlemen. Sebagian ... - 11 Desember 2017

OPINI (4)
Alternative title

linkSelengkapnya

Politika

Setnov, Kesaktian yang Menembus Jeruji Penjara

Setya Novanto beneran sakti. Dari balik jeruji penjara, dia masih bisa meminta agar tidak dicopot dari posisinya sebagai Ketua Umum Partai Golkar dan Ketua DPR. Permintaan itu ha... - 22 November 2017

OPINI (6)
Alternative title

linkSelengkapnya

Politika

Sebesar-besar Ongkos Pilkada, Lebih Berat Terjaring OTT KPK

Hingga September 2017 setidaknya lima kepala daerah terjaring Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang digelar KPK. Mendagri menyebut OTT KPK selama ini telah menjaring 77 kepala daerah. Itu bel... - 26 September 2017

OPINI (5)
search
close

PENALAR

PILIHAN REDAKSI

PENALAR TERPRODUKTIF

Ujang Komarudin, Dr., M.Si.

Pengamat Politik dan Dosen Universitas Al Azhar Indonesia

Nanang Djamaludin

Direktur Eksekutif Jaringan Anak Nusantara (JARANAN), Konsultan Keayahbundaan dan Perlindungan Anak.

Ahmad Heri Firdaus

Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (INDEF)

FOLLOW US

Rekonsiliasi ala Amien Rais Tidak Beretik Demokrasi             Indonesia Butuh Rupiah Kuat             Pembangunan Kodim untuk Wilayah 3T Urgen             Harus Disesuaikan dengan Kebutuhan dan Ancamanya             Rekonsiliasi Transaksional Rusak Mental Bangsa             Tak Ada Rekonsiliasi Tanpa Power Sharing             Polisi Tunduk Pada Hukum             Inovasi Kebijakan yang Tidak Menjual             Kebijakan Tergantung Tujuan Awalnya             Kebaya Tak Perlu Dipertanyakan