BPJS Kesehatan, Hak atau Kewajiban?
Anthony Budiawan
Managing Director Political Economy and Policy Studies (PEPS)
berita
Berpikir Merdeka
10 September 2019 10:00
Watyutink.com - Pada dasarnya, ada dua jenis pungutan yang dipungut pemerintah terhadap warga negaranya. Pajak dan Retribusi. Menurut Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Artinya, pajak itu bersifat memaksa, dan pembayar (wajib) pajak tidak mendapat imbalan apapun atas pembayaran pajaknya. Bersifat memaksa berarti penunggak pajak dapat dikenakan sanksi pidana, dan bisa dipenjara.

Sedangkan Retribusi adalah iuran yang dipungut oleh pemerintah (daerah) dengan disertai penyerahan barang atau jasa (dengan kontraprestasi). Misalnya retribusi untuk pelayanan kebersihan (persampahan), pelayanan kesehatan, pelayanan pemakaman, pelayanan pasar, pelayanan perpakiran, dan masih banyak lainnya. 

Perbedaan mendasar dengan pajak, retribusi bersifat sukarela dan tidak memaksa. Kalau ada warga yang tidak membayar retribusi pelayanan tertentu maka yang bersangkutan umumnya tidak dikucilkan dari jasa pelayanan tersebut. Dan anaknya masih boleh daftar sekolah. Dan semua anggota keluarganya masih bisa membuat KTP (Kartu Tanda Penduduk) atau juga SIM (Surat Izin Mengemudi). Kalau kita tidak bayar retribusi sampah, sanksi paling buruk, sampah di rumah tidak diangkut oleh petugas kebersihan. Artinya, yang bersangkutan tidak mendapatkan jasa kebersihan tersebut.

Nah, iuran BPJS Kesehatan itu masuk kategori yang mana? Pajak atau Retribusi? Karena BPJS kesehatan mempunyai sifat imbal (kontraprestasi) maka iuran BPJS Kesehatan seharusnya termasuk Retribusi. Bukan pajak. Sehingga, kalau seseorang tidak bayar iuran BPJS Kesehatan, konsekuensi paling buruk adalah yang bersangkutan tidak bisa mendapatkan jasa pelayanan kesehatan yang diberikan oleh BPJS Kesehatan. Pemerintah tidak bisa memberi sanksi lebih dari itu. Apalagi kalau sampai tidak membolehkan penunggak iuran BPJS Kesehatan membuat KPT atau SIM. Pemberian sanksi seperti ini berlawanan dengan hukum, dan melanggar undang-undang.

Karena mendapatkan KTP adalah hak setiap warga negara (yang sudah memenuhi persyaratan tertentu). Dan hak tersebut tidak bisa dihilangkan dalam kondisi apapun. Bahkan status terpidana sekalipun juga berhak mendapatkan KTP. Termasuk terpidana korupsi. Dan juga terpidana penunggak pajak, Di samping itu, mereka juga berhak mendapatkan SIM.

Hak ini dijamin oleh undang-undang. Pasal 8, huruf c, Undang-Undang No 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan mengatakan Instansi Pelaksana berkewajiban mencetak, menerbitkan, dan mendistribusikan Dokumen Kependudukan. Termasuk KTP.

Dan menurut Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, Paragraf 4 mengatur tata cara Penerbitan KTP (Elektronik). Antara lain, setiap orang yang telah berusia 17 tahun, atau sudah kawin, atau pernah kawin, berhak mendapatkan KTP. Tidak ada satu pasal pun mengatakan bahwa terpidana tidak boleh mendapatan KTP.

Jadi, sanksi tidak bisa memperoleh KTP (ataupun SIM) bagi penunggak iuran BPJS Kesehatan tidak bisa dibenarkan, karena melanggar undang-undang Administrasi Kependudukan.

Selain itu, jaminan sosial sebenarnya merupakan hak warga negara yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945 (Amandemen 2002). Melalui Pasal 34 ayat 2, negara wajib mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan. Jadi, sangat tidak tepat kalau kaum tidak mampu yang menunggak iuran BPJS diperlakukan secara tidak manusiawi, lebih dari terpidana, dengan menghilangkan hak-hak yang melekat sebagai warga negara, seperti hak untuk sekolah, dan hak untuk mendapatkan KTP. 

Bahkan, Pasal 34 ayat 1 mengatakan “Fakir Miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara”. Artinya, tunggakan iuran BPJS Kesehatan (oleh kaum miskin) harus ditanggung oleh negara. Bukan diperlakukan tidak manusiawi.

Secara kontras, penunggak pajak saja yang jelas-jelas sanksinya adalah pidana, masih diberi pengampunan, alias tax amnesty, bahkan disambut karpet merah. Ini terjadi pada 2008 (sunset policy), dan 2016/2017 (tax amnesty). Dan, dengar-dengar, sedang ada wacana lagi untuk diadakan tax amnesty lanjutan? Tidak salah kalau ada yang mengatakan, Indonesia adalah surga bagi si kaya. 

SHARE ON
close

TOPIK TERPOPULER

PENALAR

PENALAR TERPRODUKTIF

Christianto Wibisono

Analis Bisnis/ Pendiri Pusat Data Bisnis Indonesia (PDBI)

Didin S. Damanhuri, Prof., Dr., SE., MS., DEA

Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Manajemen (FEM) IPB

Riza Annisa Pujarama

Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (INDEF)

FOLLOW US

Presiden sedang Menggali Kuburnya Sendiri             Duet Tango DPR & KPK             Utamakan Tafsir Moral ketimbang Tafsir Hukum dan Ekonomi             Langkah Menkeu Sudah Benar dan Fokuskan pada SKM 1             Industri Rokok Harus Tumbuh atau Dibiarkan Melandai             Perizinan Teknis Masih Kewenangan Daerah             Kiat Khusus Pangkas Birokrasi Perizinan di Indonesia             Politik Etika vs Politik Ekstasi              Kebutuhan Utama : Perbaiki Partai Politik             Pengaruh High Class Economy dalam Demokrasi di Indonesia (Bagian-1)