BRIN dan Revolusi Sains
Lukas Luwarso
Jurnalis Senior, Kolumnis
berita
Berpikir Merdeka
Ilustrasi muid/watyutink.com 07 May 2021 15:30
Watyutink.com - “Revolusi sains dan teknologi” sedang terjadi di Indonesia beberapa hari terakhir. Namun bukan revolusi lahirnya teori atau temuan baru sains dan teknologi (Iptek) karya anak bangsa. Melainkan peleburan dan pembubaran sejumlah lembaga iptek. Tidak tanggung-tanggung, dua kementrian dimutilasi dan empat  lembaga iptek dipenggal kepalanya.

“Pisau guillotine” revolusi politik sains itu adalah Peraturan Presiden No. 33/2021 tentang Badan Riset dan Inivasi Nasional (BRIN). Menjadi maklumat resmi vonis mati, terpenggalnya empat lembaga iptek penting. Dan munculnya  BRIN sebagai lembaga baru dalam “tahta” kuasa politik iptek Indonesia.

Penetapan BRIN merupakan kelanjutan, konsekuensi, dari perombakan Kabinet Indonesia Maju pada 28 April 2021. Presiden Jokowi memangkas Kemenristek, dan mengintegrasikannya dengan Kemendikbud. Kementerian yang eksis sejak 1962 itu lebur menjadi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbud-Ristek). 

Kemenristek diintegrasikan dengan Kemendikbud agar BRIN menjadi badan otonom. BRIN sebenarnya praktis adalah Kemenristek baru, hanya bernama “Badan”. Ia mengambilalih tugas Kemenristek mengoordinasi dan mengurus penyelenggaraan riset, teknologi, dan inovasi. Apa beda Kementerian atau Badan? Salah satunya, Kementerian bisa membuat regulasi atau deregulasi. Badan hanya berfungsi sebagai fasilitator.

Munculnya BRIN harus dibayar dengan lenyapnya Lembaga Ilmu Pengatahuan Indonesia (LIPI, berdiri 1967); Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT, 1978), Badan Tenaga Nuklir Nasional (BATAN, 1958); dan Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN, 1963). Lembaga-lembaga yang memliki sejarah panjang itu dibubarkan, para ahli-nya akan menjadi pelaksana lapangan bagi policy BRIN.

Leviathan Iptek

BRIN akan menjadi “Leviathan” dunia iptek Indonesia. Gergasi yang akan menguasai, mengatur, mengurus, dan menjalankan segala bidang terkait riset iptek. Jabang bayi BRIN adalah anak kandung Kemenristek. Digagas sejak 2018, BRIN lahir dengan pengesahan UU No 11/2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (UU Sisnas-Iptek)

BRIN akan mengintegrasikan penelitian, pengembangan, pengkajian, penerapan, penemuan dan inovasi. Ada belasan fungsi yang dibebankan padanya, dari mengarahkan, merumuskan, mengkoordinasi, menyusun, memfasilitasi,  menetapkan, mengelola, membina, mengeluarkan perizinan, hingga mengawasi urusan dunia riset dan inovasi. 

Membaca Peraturan Presiden tentang BRIN, dari struktur logika kalimat isi ketentuannya, kuat sekali terkesan orientasi birokrasi, ketimbang murni soal iptek. BRIN tak ubahnya seperti Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) atau Badan Ekonomi Kreatif (Bekraf). Sebagaimana BPIP adalah fasilitator Pancasila dan Bekraf untuk kreativitas, BRIN akan menjadi fasilitator riset Iptek. Apakah melalui BRIN iptek Indonesia akan menjadi Pancasilais dan lebih kreatif, masih harus ditunggu. 

Setidaknya gagasan awal membentuk BRIN muncul dari niat baik. Presiden Jokowi pernah bertanya, pada masa awal jabatannya, apa yang telah dihasilkan dunia penelitian? Begitu banyak lembaga riset dan litbang, di berbagai kementerian dan lembaga pemerintahan, apa kontribusi dan manfaatnya. Sepertinya tidak ada inovasi atau terobosan nyata yang dihasilkan. Khususnya jika dibandingkan dengan negara maju, produk iptek Indonesia sama sekali “tidak bunyi”. Begitu banyak lembaga, begitu kecil manfaatnya.

Dari lontaran pertanyaan itu, kemudian bergulir gagasan untuk melakukan efisiensi. Perlu mereorganisasi dan melebur seluruh divisi litbang di berbagai kementerian dan lembaga pemerintahan. Menurut Menteri Keuangan, pada 2019 dana yang tersebar di berbagai litbang di 45 kementerian dan lembaga pemerintah, total mencapai Rp35 triliun.

Memang, lembaga riset dan litbang pemerintah terlalu banyak. Selain LIPI dan sejumlah lembaga riset pemerintah, di berbagai universitas dan kementerian, terdapat divisi litbang baik di pusat dan daerah. Dan litbang kerap hanya menjadi “tempat pembuangan” untuk pegawai yang dianggap tidak berprestasi atau tidak loyal pada atasan. Memunculkan istilah populer: “dilitbangkan”.

Problem lain adalah birokratisasi dunia riset, khususnya yang di bawah koordinasi pemerintah. Sistem administrasi dan manajemen di LIPI, misalnya, praktis tidak berbeda dengan instansi pemerintah pada umumnya. Dari soal keuangan, aturan personalia, hingga aturan jam kerja, tidak berbeda antara peneliti dengan pegawai klerikal. Peneliti diperlakukan sebagai pegawai, sehingga berkembang budaya birokrasi ketimbang budaya kreativitas.

BRIN digagas untuk mengurai kekusutan dunia iptek itu. Menjadi koordinator dan fasilitator dunia iptek, semacam holding company dalam dunia korporasi. Untuk menyemai kultur kreatif dan inovatif, BRIN merencanakan, merumuskan kebijakan, menyusun prioritas riset untuk menjawab kebutuhan pembangunan. Menjadi semacam “Bappenas” untuk dunia iptek. 

Namun bagaimana memastikan BRIN bisa merealisasikan peran idealnya, alih-alih hanya menjadi struktur birokrasi besar, Leviathan baru? Itulah persoalannya. Belajar dari negara maju, sentralisasi dunia iptek adalah hal yang tidak lazim, dan cenderung kontra-produktif. Kreativitas dan inovasi iptek memerlukan independensi dan otonomi.

Misi Nir-Visi?

Terlepas dari keberadaan BRIN sebagai formalitas kelembagaan. Pertanyaan yang lebih relevan adalah, adakah visi, misi, dan fokus strategi pemerintah terkait dengan iptek? Visi dan misi, misalnya, melepaskan ketergantungan Indonesia dari produk iptek negara lain, keseriusan agar Indonesia bukan cuma menjadi konsumen iptek.

Pemerintah sudah memliki Rencana Induk Riset Nasional (RIRN) 2017-2045. Disusun untuk menyelaraskan kebutuhan riset jangka panjang sesuai arah pembangunan nasional terkait iptek. RIRN dirumuskan dengan pendekatan holistik, lintas institusi, lintas ranah dan fokus riset. Sebagai rumusan RIRN sudah memada, namun problem utama adalah mengubah ekosistem watak birokratis dunia iptek.

Mendesak bagi Presiden Jokowi untuk merevolusi kultur birokratisasi, menerapkan slogan “revolusi mental” dalam dunia iptek. Karena perubahan mentalitas lebih substansial ketimbang merombak kelembagaan. Jika mental tidak berubah, BRIN hanya akan menjadi gergasi baru sentralisasi birokratisasi iptek. Menjadi kemasan baru untuk budaya lama.

Kegemaran Presiden Jokowi merombak kelembagaan (kemasan) sangat kuat. Periode 2014 - 2020 presiden membubarkan 37 berbagai lembaga non-struktural, dan kecenderungan ini akan terus berlanjut. Pembubaran lembaga yang tidak produktif, seperti sejumlah komite dan badan adhoc, memang perlu dilakukan.

Namun, pembubaran atau perubahan kelembagaan yang bersifat superficial, justru membuat persoalan baru. Perubahan nomenklatur kementerian, misalnya, tujuh tahun  terakhir kerap terjadi. Sedikitnya ada perubahan pada 10 nomenklatur kementerian. Contoh perombakan yang tidak esensial adalah pada Badan Ekonomi Kreatif (Bekraf), yang “dikeluar-masukkan” dalam kementerian. 

Langkah pemerintahan mengutak-atik Kemenristek bukan cuma terjadi pada 2021. Pada 2014, presiden mencopot Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi (Dikti) dari Kemendikbud dimasukkan ke Kemenristek, menjadi Kemenristekdikti. Kemudian pada periode 2019, presiden kembali mencopot Dikti dari Kemenristek dan mengembalikan ke Kemendikbud. Kemenristek balik kembali ke nama semula. Dan kini, 2021, Kemenristek dicopot dan dimasukkan ke Kemendikbud.

Melakukan reorganisasi untuk efisiensi, streamlining, mengurai tumpang tindih, dan membangun sistem koordinasi yang lebih baik memang penting. Namun, dalam dunia iptek, reorganisasi perlu sejauh tidak menghilangkan nilai strategis dari substansi upaya inovasi iptek-nya. Solusi superficial, menata dan menghapus lembaga, berpotensi melenyapkan substansi, jika hanya berorientasi efisiensi.

Situasi reorganisasi yang kontroversial terjadi di LIPI tiga tahun terakhir. Proses reorganisasi diwarnai aksi unjuk rasa dan keresahan para peneliti, laiknya proses restrukturisasi pekerja pabrik. Menunjukkan kegagalan pimpinan LIPI membangun komunikasi dan kesamaan persepsi dalam melakukan reorganisasi. Banyak peneliti LIPI yang justru menilai lembaga riset ini menjadi semakin birokratis setelah direorganisasi. Dan, bukan satu kebetulan, jika ketua LIPI kini justru ditunjuk menjadi kepala BRIN.

BRIN berpotensi akan menjadi problem ketimbang solusi, karena kuatnya indikasi intervensi politik dalam penetapannya. Orkestrasi pembubaran Kemenristek, LIPI, BPPT, BATAN dan LAPAN, kuat bernuansa politis, produk kepentingan lobi-lobi politik, ketimbang murni soal upaya memajukan iptek. 

Namun, memang masih harus ditunggu, seperti apa nanti karakter sejati BRIN. Ada waktu transisi dua tahun bagi BRIN untuk menyusun struktur organisasi dan  personalia. Banyak pengangkatan dan pemangkasan posisi bakal terjadi. Drama emosi dan demoralisasi di kalangan peneliti bakal muncul. Sementara itu, dua tahun lagi Indonesia akan mulai gegap gempita dengan perhelatan politik Pilpres 2024.

Mampukah “revolusi politik dunia sains”, yang kini dikomando BRIN, mengubah budaya dan lanskap iptek Indonesia? Atau apakah revolusi ini cuma “pergolakan posisi” yang—dalam analogi revolusi Perancis—hanya “memakan anak-anaknya?” 

Semoga revolusi ini benar akan membuat ekosistem dunia iptek membaik. Waktu, dan dinamika politik, yang akan membuktikan.

SHARE ON
close

PENALAR

PENALAR TERPRODUKTIF