Delusi Dana Abadi Pembangunan
Sarwani
Jurnalis Watyutink.com
berita
Berpikir Merdeka
Ilustrasi muid/watyutink.com 21 January 2020 10:00
Watyutink.com – Indonesia bakal kebanjiran dolar AS. Pasalnya, sejumlah negara menyampaikan komitmennya dalam mendukung pembentukan dana abadi atau Sovereign Wealth Funds (SWF) yang akan digunakan untuk pembangunan di Indonesia.

Negara yang sudah masuk daftar penyandang dana abadi adalah Uni Emirat Arab (UEA), Jepang, dan negerinya Donald Trump, AS. UEA bahkan disebut-sebut akan menjadi donatur terbesar dari dua negara itu. Berapa jumlahnya belum disebutkan secara pasti, namun ancer-ancernya 10-20 miliar dolar AS.

Keistimewaan UEA, negara itu tidak mencampurkan dukungan untuk SWF dengan program pembangunan lain yang ada di Indonesia. Nafsi-nafsi alias sendiri-sendiri. Di luar SWF, UEA menandatangani 16 perjanjian kerja sama dengan Indonesia.

Sebanyak lima perjanjian berupa kerja sama antarpemerintah di bidang keagamaan, pendidikan, pertanian, kesehatan, dan penanggulangan terorisme. Sementara sisanya merupakan kerja sama bisnis di bidang energi, migas, petrokimia, pelabuhan, telekomunikasi, dan riset yang diperkirakan menelan dana 22,89 miliar dolar AS atau sekitar Rp320 triliun dengan kurs Rp14.000 per dolar AS.

Jepang sebagai mitra lawas Indonesia tak mau ketinggalan menunjukkan komitmennya dalam mendukung dana abadi. Apalagi negara Matahari Terbit ini punya kisah sukses SWF di Filipina dan di negara sendiri. Dua lembaga yang menyatakan kesiapannya adalah Japan Bank for International Cooperation (JBIC) dan Softbank.

Belum ada kepastian berapa total dana yang bakal masuk dari Jepang. Baru dari JBIC yang disebut-sebut bakal menggelontorkan dana hingga 10-20 miliar dolar AS atau sekitar Rp140 triliun-Rp280 triliun dengan kurs Rp14.000 per 1 dolar AS.

Di luar jumlah dana yang akan dibenamkan di Tanah Air, setiap negara memiliki minat investasi yang berbeda-beda. Jepang mengincar proyek hilirisasi komoditas, khususnya nikel yang bisa diolah jadi baterai. Negara itu paham kalau Indonesia adalah produsen nikel terbesar. Ditambah lagi, Indonesia akan mengembangkan mobil listrik secara besar-besaran.

UEA lebih tertarik membiayai pembangunan proyek strategis infrastruktur. Salah satu proyek potensial yang dibidik adalah pemindahan ibu kota ke Kalimantan Timur yang diperkirakan menelan anggaran sedikitnya Rp400 triliun.

Pemerintah sendiri akan menggunakan SWF untuk pembangunan infrastruktur, pengembangan kota-kota di seluruh Nusantara, mulai dari pembangunan perumahan hingga transportasi massal, seperti moda raya terpadu (MRT).

Sebelum SWF ramai diwacanakan belakangan ini, pemerintah sudah sangat getol mencari pinjaman, menumpuk utang. Hingga akhir November tahun lalu utang luar negeri pemerintah sudah mencapai 198,6 miliar dolar AS atau sekitar Rp2.780,4 triliun, naik 10,1 persen secara tahunan. Dengan utang sebesar ini, pemerintah harus membayar biaya dana yang nilainya sudah lebih besar dari pinjaman baru yang didapat. Bukan lagi gali lobang tutup lobang, tapi gali lobang tutup jurang.

Tidak ada makan siang gratis. Negara atau lembaga yang mengisi pundi-pundi SWF akan meminta return atas investasi yang telah ditanamkan. Selama pemerintah bisa memberikan hasil yang menjanjikan, mereka akan betah, bahkan dananya bisa beranak pinak. Namun jika tidak sesuai dengan komitmen awal, tidak ada jaminan modal mereka akan abadi di sini.

Pemerintah tengah membangun delusi dana abadi untuk partisipasi modal para donatur membiayai pembangunan di Tanah Air seolah-olah uang mereka akan betah selamanya. Pemerintah lebih banyak berkampanye mengenai prospek, dibungkus dalam paket pembangunan produktif, menyembunyikan prospektus yang seharusnya juga menjelaskan hal ihwal risiko dari pembentukan SWF.

Penghimpunan dana publik oleh perusahaan atau lembaga begitu ketat diawasi, bahkan diwajibkan menyampaikan prospektus. Menjadi keharusan pemerintah mencontohkan hal yang sama. Komitmen pendanaan sejumlah negara itu tidak kecil. Jika salah pengelolaan, akan ada tsunami terhadap perekonomian.

Dana abadi bisa menjadi diksi yang menjebak pemerintah untuk memberikan return sesuai kemauan investor, bukan kemampuan, dan menjadikan Indonesia budak investasi, bukan tuan di negeri sendiri.

SHARE ON

PILIHAN REDAKSI

close

PENALAR

PILIHAN REDAKSI

PENALAR TERPRODUKTIF