Demokrasi Digital dan Kiamat Informasi (Bagian 1)
Lukas Luwarso
Jurnalis Senior, Kolumnis
berita
Berpikir Merdeka
Ilustrasi watyutink (muid/watyutink.com) 25 November 2021 14:35
Watyutink.com - Beberapa akun media sosial Presiden Donald Trump (Twitter, Facebook dan Instagram) diblokir, pada 6 Januari 2020. Justru ketika ia sedang memerlukan untuk mengkomando pendukungnya menduduki Gedung Capitol. Satu ironi demokrasi era digital, figur paling berkuasa di dunia diberangus medianya. Dan ia tak berdaya untuk bisa mempersoalkan. Sarananya untuk memobilisasi pendukung, sebagai perlawanan politik, dibredel.  

Pembredelan bukan dilakukan oleh kekuasaan (karena Trump penguasanya), tapi oleh eksekutif perusahaan platform teknologi. Komando Trump untuk menggerakkan “kudeta” mampet. Twitter dan Facebook menyita megapone Trump. Aksi pendudukan pada simbol demokrasi Amerika, hanya berlangsung empat jam. Kongres bisa melanjutkan proses pengesahan penghitungan suara elektoral dan mensahkan kemenangan presiden terpilih, Joe Biden, dengan lancar.

Drama pendudukan Gedung Capitol, upaya “kudeta demokrasi” abad 21 di Amerika, adalah penjungkir-balikan wacana demokrasi dan kekuasaan di era digital. Presiden yang kalah mencoba “mengkudeta” sistem yang empat tahun lalu memenangkannya. Militer atau kekuatan bersenjata menolak terlibat dalam kudeta. Perusahaan teknologi memberangus media ekspresi presiden. Situasi karikatural ini berkebalikan dengan lazimnya kudeta tradisional atau revolusi politik abad 20.  

Reaksi cepat pemblokiran akun media sosial Trump menjadi salah satu momen penting, peristiwa unik demokrasi era digital. Teknologi yang memudahkan demagog, seperti Trump, merongrong demokrasi, tapi mudah pula berbalik membungkamnya. Pemblokiran itu membelah opini. Pihak yang setuju menilai Trump telah menyalahgunakan akunnya untuk menghasut, menyebar disinformasi dan mengancam demokrasi. 

Pihak yang tidak setuju mempersoalkan pembungkaman ekspresi—yang tentu tabu dalam demokrasi. Mempertanyakan, bolehkah korporasi bertindak menjadi hakim pemberangus ekspresi. Sementara banyak akun problematik, termasuk akun sejumlah figur politik kontroversial, yang tetap dibiarkan aktif. Akun Presiden Brazil, Jair Bolsonaro, atau Perdana Menteri India, Narendra Modi, misalnya. Dua figur politik yang juga dianggap kerap menyalahgunakan akun Twitternya untuk menyebarkan hasutan dan disinformasi politik.

Kanselir Jerman, Angela Markel, mempersoalkan pemblokiran tanpa melalui proses hukum. Kekhawatiran juga disuarakan oleh pihak yang mempersoalkan cengekeraman “kekuasaan Silicon Valley” di dunia maya. Demokrasi terancam jika korporasi pemilik platform memutuskan sepihak, tanpa melalui pertimbangan hukum dan alasan politis yang fair, juga tanpa berkonsultasi dengan lembaga resmi yang berwenang. 

Ada pelajaran yang bisa dipetik dari ironi kekuasaan (Donald Trump) di era demokrasi digital. Teknologi mudah mengangkat popularitas politisi yang mengekploitasi sentimen populis, namun bisa sebaliknya, mudah mengeliminasi. Teknologi seperti pedang bermata dua, bisa digunakan namun juga bisa mencelakakan. Demokrasi, seperti teknologi, hanyalah alat (sistem)—untuk meraih kekuasaan. Pada akhirnya, bagaimana politikus menggunakan demokrasi (dan teknologi) secara bijak, Era baru telah hadir: demokrasi digital. Ketika teknologi memfasilitasi dan menjadi proxy suara rakyat. Dan trias politika--eksekutif, legislatif dan yudikatif—mendapat mitra baru, korporasi teknologi.

Erosi Demokrasi

Krisis demokrasi yang melanda Amerika di era Presiden Trump adalah contoh gejala yang juga terjadi berbagai negara lain, termasuk Indonesia. Di seluruh dunia, demokrasi mengalami erosi. Sedikitnya tujuh aspek erosi demokrasi: peran partai politik; kepercayaan publik; minoritas yang terpinggirkan, apatisme politik, politikus korup; oligarki-aristokrasi politik; dan kesenjangan sosial. Ancaman pandemi lain: teknologi digital.

Secara semantik, demokrasi sebagai “kekuasaan oleh rakyat” sesungguhnya hanya simbolik. Konstitusi negara demokrasi, seperti Amerika, Perancis atau Indonesia, dirumuskan oleh para elite “founding fathers” (bukan oleh rakyat biasa).  Kekuasaan rakyat hanya berlaku saat pemilihan umum berlangsung. Demokrasi sekedar menjadi prosedur pemilihan dan pergantian kekuasaan. Sistem pemilihan juga cenderung “aristokratif”, rakyat memilih wakil yang berasal dari elit politik. Melalui proses yang elitis. 

Rakyat tidak mengambil peran, bahkan diabaikan, dalam pengambilan keputusan politik di parlemen. Rakyat biasa, yang coba-coba ikut pemilihan sebagai calon independen, bakal sulit menang jika tidak memiliki relasi, koneksi atau dukungan di kalangan aristokrasi oligarki politik. Belum lagi proses pencalonan politik yang mahal. Itu sebabnya demokrasi modern cenderung melahirkan “dinasti politik”. Ini berlaku di Amerika, India, atau Indonesia. 

Premis demokrasi liberal, sebagai produk pemikiran Era Pencerahan, adalah kekuasaan cenderung disalahgunakan. Untuk itu perlu sistem “kontrol dan keseimbangan” (checks and balances), memilah kekuasaan agar saling mengawasi. Dengan pemilahan dan pergantian kekuasaan secara teratur diharapkan penyalahgunaan bisa diminimalisasi. Ini sejalan dengan dalil Lord Acton, kekuasaan cenderung korup (power tend to corrupt). Demokrasi yang umumnya ditopang sistem ekonomi kapitalistik juga memiliki sisi buruk, munculnya politisi ambisius, rakus dan penuh vested interest.

Bahwa demokrasi adalah sistem yang kontradiktif sudah sejak lama diidentifikasi oleh sejumlah pemikir dan filsuf. Sistem berbasis suara mayoritas ini inheren banyak persoalan. Socrates, Plato dan Aristoteles pernah memperingatkan, demokrasi bisa menghasilkan figur tidak kompeten. Terpilihnya sembarang orang menjadi pemimpin, sebagai konsekuensi hak pilih warga. Hak pilih yang mudah dimanipulasi di kalangan warga yang tak berpendidikan, pragmatis dan fanatis.

Plato memimpikan negara dipimpin oleh filsuf yang kompeten (Philosopher Kings), agar negara tertib. Aristoteles menilai demokrasi adalah produk utopia, kepemimpinan berbasis opini mayoritas yang bakal gagal. Para pemikir besar itu meragukan nalar suara warga yang umumnya banal, abai, egois dan intoleran terhadap argumen dan perbedaan. Demokrasi secara inheren berpotensi tidak efisien, korup, dan berpeluang terjadi mob-rule. Jika tidak disertai penegakan hukum dan aparat yang bersih-berintegritas. 

Para filsuf itu tidak sepenuhnya salah. Proses demokrasi memang terbukti bisa menghasilkan figur buruk. Demokrasi pernah menempatkan seorang psikopat-maniac, Adolf Hitler, menjadi penguasa pada 1933. Jerman yang semula demokratis, dengan mudah terjerumus dalam tirani. Hitler yang pilihan rakyat mengobarkan Perang Dunia II demi mewujudkan ambisi despotisme untuk menegakkan Third Reich. Ambisi yang dipuja dan didukung rakyat. Demokrasi era digital juga memenangkan Donald Trump di Amerika pada 2016, juga rakyat Inggris memilih Brexit. Sebagaimana naiknya Hitler, terpilihnya Trump dan menangnya Brexit dipicu oleh kekecewaan pada situasi politi, juga pada demokrasi.

Ketidakpuasan pada demokrasi di berbagai negara, satu dekade terakhir, didorong oleh sejumlah faktor. Antara lain, kejengkelan terhadap kinerja elit politik, kesenjangan ekonomi, dan kecemasan pada cepatnya perubahan sosial. Survei Pew Research Center di 34 negara, pada Februari 2020, menunjukkan ketidakpuasan pada demokrasi 52%. Kepuasan cuma 44%.   

Demokrasi di Indonesia, dalam perspektif kajian Pusat Penelitian Politik – Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI, Mei 2020), dinilai bersifat elitis dan oligarkis. LIPI menyebut dengan istilah “demokrasi tanpa demos (rakyat)." Fenomena ini terjadi sejak awal reformasi, tercermin dari berbagai istilah pejoratif yang dikenakan pada praktik demokrasi oleh para peneliti asing tentang Indonesia. Selain tidak terkonsolidasi, demokrasi Indonesia dinilai bernuansa patrimonial, patronase, kartel, clientelis, dan oligarkis. 

Demokrasi Era Digital

Sebagai sistem, demokrasi dikenal kontradiktif. Di era digital, kontradiksi itu semakin jelas tampak, dan terbukti telah mengambil korban. Ironi demokrasi digital justru mendera negara yang dikenal sebagai kampiun demokrasi, Amerika dan Inggris. Terpilihnya Donald Trump, aktor Reality Show, sebagai presiden Amerika, dan Inggris memilih Brexit pada 2016. Trump menang dalam pemilu yang kuat bernuansa ultra-partisan, berwacana rasial, berkesenjangan sosial, dan berwatak populisme. Dalam Referendum Inggris memilih lepas dari di Uni Eropa. Terdorong isu identitas nasional, kedaulatan, imigrasi, ekonomi dan populisme. Terpilihnya Trump dan Brexit adalah sinyal krisis demokrasi era digital. 

Problem yang sama dihadapi demokrasi di berbagai negara lain. Selain Amerika dengan Donald Trump dan Inggris dengan Brexit (2016), Sejumlah politikus kontroversial memenangi pemilu dengan memakai isu populisme. Perdana menteri Inggris  Boris Johnson (2019); Presiden Brazil Jair Bolsonaro (2018); Presiden Philipina Rodrigo Duterte (2016); Presiden Turki Tayyip Erdogan (2014), Perdana Menteri India Narendra Modi (2014), Perdana Menteri Hungaria, Viktor Orban (2010), sekadar beberapa contoh.

Di era digital, mantra demokrasi--memperjuangkan kebebasan, keadilan, dan kesetaraan--terlihat jomplang. Derasnya arus informasi yang penuh sentimen, memunculkan fakta kesenjangan dan polarisasi yang gamblang. Demokrasi digital membawa kecemasan akibat maraknya misinformasi dan disinformasi. Teknologi digital memungkinkan setiap individu mudah mengakses informasi dan beropini. Media sosial (medsos) menjadi sarana meluapkan kegusaran, sebagai katalis bagi perseteruan pandangan. Masyarakat terbuka di era digital tidak memupuk pikiran nalar, malah menyuburkan pemikiran tertutup dan ekstrimitas.   

Perbenturan opini atau “ideologi” berlangsung tanpa henti di medsos. Demokrasi era digital terasa anarkis. Polarisasi politik dan fanatisme tidak memungkinkan terjadinya diskusi soal fakta secara beradab. Kecenderungan bias konfirmasi, menyebarkan dan memilih informasi yang hanya membenarkan diri, sembari mengabaikan info yang berlawanan atau berbeda. Bias ini biasanya terkait keyakinan atau fanatisme politik yang berlebihan. Politik menjadi tribalistik, soal kawan atau lawan. Itu sebabnya Umberto Eco, filsuf dan novelis Italia, menyebut serbuan ekspresi di medsos sebagai “the invasion of the idiots.”

Medsos dipenuhi dengan amarah. Perseteruan banal mengambil alih percakapan dan pemikiran nalar. Teknologi pintar dipakai untuk menyebar sensasi, mencari atensi atau mengumbar emosi. Demokrasi menjadi sinonim kontradiksi dan konspirasi. Situasi kesenjangan ekonomi, berkelindan dengan hilangnya lapangan kerja akibat digitalisasi, menyulut rasa frustrasi. Terakumulasi menjadi sekam, dan mudah disulut oleh politikus yang gemar mengeksploitasi untuk meraih kekuasaan.

Teknologi digital telah terbukti menyumbang maraknya disinformasi, frustrasi sosial, polarisasi politik dan macetnya dialog. Apa implikasinya bagi masa depan demokrasi, dan arah globalisasi? Apakah globalisasi sejalan, bisa sinkron, dengan demokratisasi berbasis negara kebangsaan? Ketika aliran informasi, perdagangan dan mobilisasi manusia semakin cepat melibas batas Negara kebangsaan. Adakah korelasi kecepatan informasi, erosi demokratisasi, dan kesenjangan ekonomi?

Globalisasi, dengan teknologi informasi, mengandaikan warga dunia sebagai satu entitas kosmopolitan, tidak lagi dibatasi wilayah negara. Batas wilayah negara memang masih ada, namun bukan lagi faktor penting. Aliran informasi dan finansial, tidak lagi mengenal batas negara. Informasi real time, membuat kesenjangan dan perbedaan semakin real. “Digital divide” menjadi semakin gamblang.

Yang lebih menonjol justru “digital undemocratic”. Kisah sukses politikus yang menang dengan menebar sentimen politik identitas. Menjadi template taktik bagaimana memenangkan pemilihan. Klaim politik asal-asalan atau sentimen rasial tidak soal sejauh membuat popularitas dan elektabilitas meningkat. Taktik kemenangan Donald Trump di Amerika segera ditiru oleh politikus di berbagai negara. Politikus mengeksploitasi kerentanan semangat identitas kultural (agama, ras, etnis) dan menebar janji palsu gampangan, yang disambut dengan antusias. 

Infodemi Demokrasi

Infodemi singkatan dari “informasi dan epidemi”, menjadi istilah popular satu dekade terakhir. Merujuk pada cepatnya penyebaran misnformasi dan disinformasi yang “viral” menginfeksi publik. Istilah ini muncul saat wabah SARS 2003, dan menjadi populer saat wabah Pandemi Covid-19 tahun 2020.  Sebagaimana Virus Corona memicu pandemi yang mengerikan, demokrasi juga terinfeksi “infodemi”. Berupa info hoax, misinformasi, disinformasi, berita palsu, dan maraknya teori konspirasi. 

Infodemi terkait pandemi, misalnya, teori konspirasi menyangkut asal muasal virus. Teori konspirasi yang paling populer, virus Corona adalah “senjata biologis” yang dikembangkan di sebuah laboratorium biologi di Wuhan, China. Teori lainnya menyebut virus itu dibuat di Amerika, dan diam-diam disebarkan oleh militer Amerika di Wuhan untuk memfitnah, atau memerangi, China. 

Kesamaan dua versi konspirasi itu adalah, virus Corona sengaja dibuat di laboratorium sebagai senjata perang (dagang) antara Amerika vs China. Perbedaannya cuma soal siapa yang membuat? Pilihan negara mana yang membuat virus tergantung kecenderungan pemihakan si penyusun atau penyebar konspirasi itu. Keyakinan penganut teori konspirasi pada narasi virus Corona sebagai medium perang antara Amerika vs China, seolah memiliki dasar “bukti yang kuat”. Antara lain, karena memang sedang ada perseteruan dagang antara dua negara adi daya ini.   

Kecenderungan “infodemi” partisan politik penuh teori konspirasi terjadi di Indonesia saat ini. Segala hal dikaitkan dan dipakai untuk mendukung atau menyerang, perkubuan poltik partisan berbasis pada pemujaan figur politisi. Medsos justru berperan menjadi faktor tidak terjadinya dialog demokrasi. Dalam Pilpres 2014 Twitter terbukti bukan medium dialog demokratik, melainkan sarana monolog sentimen politik. 

Temuan riset Dewan Pers tentang pengunaan Twitter dalam pemilihan presiden 2014 menyimpulkan hal itu. Twitter rawan disalahgunakan untuk mengarahkan opini atau membentuk trending topic. Banyaknya akun berbayar, akun yang dikelola oleh mesin robot dan mobilisasi cyber-troops juga memainkan peran uatama dalam “perang” disinformasi di medsos selama Pilpres 2014. Riset menunjukkan, 20 akun dengan jumlah tweet terbanyak dari masing-masing pendukung calon presiden adalah akun Bot atau dikelola oleh Cyber-Troops. Akun palsu, atau anonim, yang paling meramaikan percakapan di Twitter selama Pilpres 2014. 

Media sosial dalam demokrasi digital kerap dipakai hanya untuk mendukung dan menyerang, mengangkat popularitas calon yang didukung atau menurunkan elektabilitas pesaing. Di Twitter, dialog demokrasi sebagai salah satu indikator kualitas partisipasi publik, tertutup oleh hiruk pikuk olok-olok kampanye dan persaingan figur ketimbang gagasan. Twitter bukan menjadi medium dialog nalar, melainkan alat perseteruan. Selama Pilpres 2014 Twitter mendorong netizen terpolarisasi secara tajam dalam kubu-kubu pendukung Capres.  

Banjir informasi di era demokrasi digital bagi sebagian kalangan terasa membingungkan. Psikolog Barry Schwartz mengidentifikasinya sebagai adanya “paradoks pilihan”. Menurutnya, banyak pilihan, menuntut banyak pertimbangan dan keputusan, sementara waktu terbatas untuk melakukan apa yang lebih penting. Demokrasi mengasumsikan banyak pilihan akan lebih menyenangkan dan lebih banyak harapan. Ketika ekspektasi tidak sesuai realita, orang akan mencari-cari kesalahan, memilih memercayai kelompok yang disukai, dan pada akhirnya memicu depresi. 

Kontradiksi inheren demokrasi adalah mengasumsikan orang menyukai kebebasan memilih. Tidak adanya batasan apa yang bisa dipilih, sesuai keinginan, membuat orang bahagia. Situasi ini, menurut Schwartz, berkebalikan dengan realitas psikologis. Bebas memilih begitu banyak alternatif pilihan justru membawa ketidakpuasan dan ketidakbahagiaan. Memakai teori “paradoks pilihan” Schwartz, banyaknya pilihan (baca: janji) politik menggiring ketidakpuasan ekspektasi politik. Ini menjelaskan mengapa pemilih pada akhirnya cenderung menyukai partai politik atau politisi populis yang berkampanye dengan pesan-pesan yang sederhana dan gampang dicerna.

Demokrasi digital juga memfasilitasi munculnya “ruang gema” (echo chamber) politik. Media sosial bukannya menjadi saluran untuk mengkomunikasikan perbedaan, justru menggemakan keseragaman prasangka. Keyakinan politik diteriakkan dan disebarkan dalam jaringan tertutup, tidak membuka pandangan yang berbeda. Orang yang berpartisipasi dalam ruang gema politik hanya mencari informasi yang memperkuat sentimen politiknya.  

Corak demokrasi digital yang kental dengan misinformasi, disinformasi, info-konspirasi dan polarisasi menyebabkan politik tidak ubahnya pertunjukan sensasi untuk menguras emosi publik. Sukses politikus adalah sejauhmana berhasil memancing perhatian dan menggaet dukungan populer, politik populis. Sejumlah nama politkus dunia yang mengeksploitasi isu populis, antara lain Marine Le Pen (Perancis), Donald Trump (Amerika), Subramanian (India). Politik populis, di era demokrasi digital, menjadi ancaman laten. Acaman yang tidak kasat mata karena dalam wujud teknologi digital. Publik tidak merasa sedang berada dalam ancaman tirani dan kedikatoran teknologi digital. 

(Bersambung ke bagian kedua, "Demokrasi Digital dan Kiamat Informasi (Bagian 2)")

SHARE ON

PILIHAN REDAKSI

close

PENALAR

PILIHAN REDAKSI

PENALAR TERPRODUKTIF