Ekonomi Indonesia Bagaikan Telur di Ujung Tanduk
Anthony Budiawan
Managing Director Political Economy and Policy Studies (PEPS)
berita
Berpikir Merdeka
16 October 2019 10:40
Watyutink.com - BPS (Badan Pusat Statistik) baru saja mengumumkan data ekspor dan impor Indonesia untuk bulan September 2019. Hasilnya, sangat mengecewakan. Data ekspor-impor ini menunjukkan ekonomi Indonesia masih dalam kondisi rentan. Bagaikan telur di ujung tanduk, setiap saat siap tergelincir. Tanpa daya.

Neraca perdagangan September 2019 masih membukukan defisit sebesar 160,5 juta dolar AS. Ekspor September 2019 turun 5,74 persen dibandingkan September 2018. Untuk periode Januari-September 2019, ekspor bahkan anjlok 8 persen. 

Data ekspor nonmigas juga mengecewakan. Ekspor nonmigas pada September 2019 turun 2,7 persen dibandingkan bulan sama 2018. Dan secara keseluruhan, ekspor nonmigas Januari-September 2019 turun 6,22 persen dari periode sama tahun lalu. Yaitu dari 134,96 miliar dolar AS menjadi 124,17 miliar dolar AS. Sebuah jumlah yang cukup besar.

Nampaknya, neraca perdagangan tahun ini masih akan melanjutkan defisit tahun lalu. Neraca perdagangan sampai akhir September 2019 membukukan defisit 1,9 miliar dolar AS. Memang defisit ini agak sedikit menurun dibandingkan periode sama 2018. Tetapi, penyebab penurunan ini karena harga minyak bumi tahun ini relatif lebih rendah dari tahun lalu. Sehingga defisit migas sampai akhir September 2019 turun 3,01 miliar dolar AS dibandingkan periode sama tahun 2018. Yaitu, dari defisit 9,45 miliar dolar AS turun menjadi defisit 6,44 miliar dolar AS.

Defisit neraca perdagangan ini menambah beban neraca transaksi berjalan yang sudah mengalami defisit sejak 8 tahun yang lalu, secara berturut-turut. Defisit transaksi berjalan pada triwulan II 2019 kembali melewati batas psikologis defisit sebesar 3 persen dari PDB. Defisit ini memberi tekanan besar kepada kurs rupiah. Yang saat ini diselamatkan melalui penarikan utang negara secara berlebihan hanya untuk intervensi nilai tukar. 

Kabar buruk ekonomi bukan saja datang dari ekspor-impor. Realisasi data penjualan dari beberapa sektor lainnya juga masih mengecewakan. Menunjukkan ekonomi dalam kondisi rentan. Penjualan mobil (wholesale) sampai akhir Agustus 2019 anjlok 13,4 persen. Artinya terjadi kontraksi yang sangat besar sekali. Penjualan mobil turun dari 763.444 unit (2018) menjadi 660.286 unit (2019).

Selain itu, penjualan semen di dalam negeri (Januari-September 2019) juga anjlok 2,2 persen. Data ini menunjukkan pembangunan infrastruktur stagnan. Pemerintah nampaknya sudah kehabisan bahan bakar (baca: uang) untuk memelopori pertumbuhan ekonomi melalui pembangunan infrastruktur. Karena penerimaan pajak pemerintah sedang anjlok. Realisasi penerimaan pajak sampai akhir Agustus 2019 hanya 51,51 persen dari target. Shortfall-nya sangat besar sekali. Yang mana bisa membuat krisis APBN, alias krisis keuangan negara.

Kondisi di atas menunjukkan pemerintah sudah kehabisan daya untuk menopang pertumbuhan ekonomi dari kemerosotan. Dengan demikian, kita harus pasrah menunggu siklus menanjak ekonomi selanjutnya, yang kita tidak tahu kapan akan terjadi. Sebaliknya, dalam waktu dekat kita malah harus bersiap siaga menghadapi kenyataan pahit, di mana ekonomi kita bisa terpuruk lebih dalam. Ancaman resesi ekonomi global bukan ilusi lagi, tetapi sudah nyata terjadi di beberapa negara maju. Jerman secara resmi sudah masuk resesi. Data selanjutnya Inggris, yang juga sangat rentan masuk resesi. Semoga Uni Eropa dapat menahan laju resesi, dan menopang pertumbuhan ekonomi global.

Data lainnya yang menunjukkan ekonomi Indonesia stagnan yaitu konsumsi listrik. Pertumbuhan konsumsi listrik di sektor industri sampai akhir September 2019 hanya 1,13 persen saja: dari 56,26 TWh (Terawatt hour) menjadi 56,9 TWh. Dan kenaikan tersebut sudah termasuk penambahan jumlah pelanggan industri baru. Artinya, konsumsi listrik oleh pelanggan industri lama dapat dikatakan stagnan, bahkan mungkin tumbuh negatif. Hal mana, menunjukkan aktivitas ekonomi memang sedang mandek.

Kebijakan ekonomi yang akan diambil ke depannya sangat kritikal. Sayangnya, kebijakan ekonomi yang diambil saat ini malah menuju salah arah. Kebijakan yang diambil jauh dari kepentingan rakyat banyak, dan sangat tidak profesional. Yaitu lebih mengutamakan mengurangi defisit atau meningkatkan pendapatan negara, melalui penaikan berbagai macam pungutan dan atau tarif yang memberatkan keuangan masyarakat khususnya kelompok bawah. Misalnya, cukai rokok, iuran BPJS, tarif listrik 900 VA, tarif tol. Kenaikan pungutan dan tarif tersebut membuat daya beli masyarakat merosot, dan pada gilirannya akan berdampak negatif pada konsumsi masyarakat, membuat pertumbuhan ekonomi melambat. Alias mempercepat menuju resesi, dan krisis.

SHARE ON
close

PENALAR

PENALAR TERPRODUKTIF

Fithra Faisal Hastiadi, Dr., S.E., MSE., M.A

Direktur Eksekutif Next Policy, Dosen FEB UI

Andry Satrio Nugroho

Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (INDEF)

Yahya Agung Kuntadi, Ir., M.M.

Kepala Kantor UGM Kampus Jakarta, Institute of Research and Community LPPM UGM

FOLLOW US

Tidak Pada Tempatnya Meragukan Data BPS             Harus Disadari, Ada Akar Masalah yang Tidak Diselesaikan             Sektor Konsumsi Harus Tetap Didorong             Data Angka Konsumsi dan Investasi Masih Menunjukkan Peningkatan             Rakyat Harus Diuntungkan dalam Jangka Pendek             Jangan Kejar Target Pembangunan Fisik Saja             Kemampuan Investasi dalam Menyerap Tenaga Kerja Semakin Rendah             Sektor UKM Masih Bisa Diandalkan             Masih Harus Banyak Dilakukan Pembenahan             Tantangan Besar Meningkatkan Tenaga Kerja Menjadi SDM Berkualitas