Kapolri Non-Muslim dan Penguatan Pancasila
Al-Zastrouw
Budayawan, Dosen Pasca Sarjana UNSIA Jakarta, Kepala UPT Makara Art Center UI Jakarta
berita
Berpikir Merdeka
Ilustrasi muid/watyutink.com 20 January 2021 13:00
Watyutink.com - Hari ini, 20 Januari 2021 dilakukan uji kelayakan calon Kapolri, Komjen Listyo Sigit Prabowo, oleh DPR RI. Jika terpilih, maka Sigit merupakan Kapolri ketiga yang berasal dari kalangan non-Muslim. Sebelumnya ada dua non-Muslim yang menjadi Kapolri, yaitu Soetjipto Danoekoesoemo yang menjabat Kapolri tahun 1964-1965 dan Widodo Budidarma yang menjabat Kapolri tahun 1974 sampai 1978.

Kebijakan Presiden Jokowi menunjuk calon Kapolri non-Muslim merupakan langkah berani. Di tengah maraknya tudingan adanya kriminalisasi ulama, penyingkiran umat Islam dan berbagai tekanan politik yang dilakukan oleh kaum islamis-politis Indonesia presiden justru mengangkat seorang non-Muslim menjadi Kapolri.

Langkah Presiden Jokowi ini sontak mendapat protes dan perlawanan dari kaum islamis politik. Penolakan disampaikan secara halus, sampai yang sarkas dan kasar. Sebagaimana pernyataan Wakil Ketua MUI, Muhyiddin Junaedi yang menganggap aneh bila Kapolri dijabat oleh seorang yang bukan beragama Islam atau non-Muslim. Pernyataan yang sangat sarkas dan kotor disampaikan akun facebook Hady Al-Jawi yang menyatakan: “Si iblis Jokowi mengangkat Kapolri Kafir Listyo Sigit yang melangkahi 2 angkatan. Si Iblis biadab Jokowi biang kericuhan dan kekacauan di NKRI yang wajib dibinasakan”.

Sebenarnya kalau menilik data sejarah, pengangkatan seorang pejabat non-Muslim di kalangan penduduk mayoritas Muslim bahkan di negara Islam sekalipun sudah biasa terjadi. Apalagi di negara yang bukan negara agama, seperti Indonesia. Dalam catatan sejarah Islam, Khalifah Mua’wiyah pernah mengangkat Pendeta John, seorang Pendeta Kristen dari Damaskus menjadi bendahara.

Pada masa pemerintahan Sultan Buwaihiyah sering mengangkat orang Kristen menjadi menteri luar rnegeri, menteri pertahanan serta menteri keuangan. Demikian juga pada masa kekuasaan Abbasiyah, seorang penganut Kristen taat bernama Umar bin Yusuf diangkan menjadi Gubernur Provinsi an-Anbar, Irak oleh al-Mu’tadhid, khalifah ke-16 daulah Abbasiyah. Ada  juga seorang non-Muslim yang diangkat menjadi perdana menteri yaitu Nashir bin Harun, pada masa Adud ad-Daulah dari dinasti Buyid di Iran (949-982). Bahkan beberapa kali jenderal Kristen memimpin tentara Muslim, sebagaimana yang terjadi pada masa pemerintahan al-Mu’tamid, khalifah ke-15 dan al-Muqtadir, khalifah ke-18 dari dinasti Abbasiyah.

Jika berkaca dari sejarah Islam masa khilafah, maka pernyataan Wakil Ketua MUI Muhyidin Junaedi itu tidak relevan. Di negara yang berbentuk khalifah saja banyak posisi strategis dijabat oleh oleh orang non-Muslim, apalagi di negara Indonesia yang berdasarkan Pancasila dengan derajad keberagaan yang tinggi dan secara normatif yuridis memberikan hak pada  setiap warga negara untuk menjadi pejabat publik.

Dalam perspektif ideologis, apa yang dilakukan Presiden Jokowi memilih Kapolri non-Muslim merupakan sikap tegas dalam mengamankan ideologi negara, Pancasila. Sebagaimana kita ketahui bersama, sebelumnya presiden telah bersikap tegas terhadap kelompok yang melakukan gerakan mengancam ideologi negara seperti pembubaran HTI, pelarangan aktivitas FPI, mengeluarkan Perppu 2/2017 tentang Ormas yang kemudian disahkan menjadi UU oleh DPR, dan terakhir presiden menerbitkan Peraturan Presiden No 7 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanggulangan Ekstrimisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme (RAN PE). Dalam Perpres tersebut secara jelas disebutkan “Keberadaan RAN PE diharapkan dapat menjadi panduan dalam mengatasi pemacu (driver) ekstrimisme berbasi kekerasan, khususnya yang mengarah pada tindak pidana terorisme di Indonesia.

Pengangkatan Kapolri non-Muslim bisa dilihat sebagai bagian dari upaya merealisasikan langkah-langkah memperkuat ideologi negara tersebut. Apa yang dilakukan Jokowi ini sejalan dengan usulan Wakil Ketua MUI, Anwar abbas yang menyatakan bahwa untuk memilih Kapolri, sebagai presiden tidak hanya mempertimbangkan profesionalitas tapi juga kemaslahatan umat. Sebagaimana kita ketahui bersama yang menggangu kemaslahatan umat saat ini adalah persoalan radikalisme-terorisme yang menggunakan simbol Islam dan korupsi yang sering juga memanfaatkan sentimen agama. Bisa dikatakan, dalam memilih Kapolri saat ini Jokowi memperhatikan usulan Anwar Abbas yang menekankan pada pentingnya pertimbahan kemaslahatan umat. Oleh karenanya menjadi aneh kalau ada pengurus MUI yang menolak keberadaan Kapolri non-Muslim.

Pemilihan Kapolri non-Muslim juga merupakan angin segar dalam penerapan nilai-nilai Pancasila. Selama ini banyak pemimpin yang tidak berani mengangkat non-Muslim menduduki jabatan publik strategis, karena takut ditekan dan direcoki (di-bully) sehingga kehilangan popularitas politik. Akibatnya mereka mendiamkan dan berkompromi dengan kelompok-kelompok tertentu, sekalipun hal itu bisa melemahkan sendi-sendi kehidupan berbangsa dan ideologi negara Pancasila.

Di sisi lain banyak non-muslim yang merasa prestasi dan kerier politiknya tertutup karena alasan agama. Sebagai seorang non-Muslim mereka merasa tidak akan bisa menduduki jabatan publik yang strategis, sekalipun mereka memiliki prestasi dan skill yang baik. Sebagai non-muslim mereka merasa menjadi warga negara kelas dua. Perasaan seperti ini tidak saja bisa menurunkan etos dan spirit generasi muda non-Muslim untuk berprestasi tetapi juga bisa mengancam keutuhan bangsa san ideologi negara.

Kapolri non-muslim terakhir adalah Widodo Budidarma yang menjabat tahun 1974-1978, ini artinya perlu jeda waktu 43 tahun seorang non-Muslim bisa menjadi Kapolri. Penunjukan Kapolri non-Muslim kali ini oleh Presiden Jokowi kali ini mencerminkan negara menghargai meritokrasi demi kemaslahatan umat sekaligus juga membuktikan bahwa negara tidak tunduk pada tekanan kaum radikal sektarian yang selalu menggunakan simbol agama untuk menjadikan simbol agama sebagai pertimbangan utama dalam mengangkat seseorang menjadi pejabat publik dengan mengabaikan profesionalitas dan komitmen kebangsaan dan ideologi negara. Pemilihan Kapolri non-Muslim kali ini memberikan harapan bagi semua anak bangsa, bahwa meritokrasi sebagai bagian dari napas Pancasila masih ada. Sebagai anak bangsa mereka memiliki peluang dengan sama untuk menduduki jabatan strategis di negeri ini.

Jelas di sini terlihat betapa berat tugas Komjen Listyo Sigit Prabowo seorang non-Muslim yang akan menjadi Kapolri. Dia tidak saja mengemban tugas funsional menciptakan kemanan, memberantas korumpsi  dan menimbulkan ketentraman masyarakat melalui penegakan hukum yang tegas, sebagaimana yang diharapakan masyarakat, lebih dari itu tugas berat Kapolri non-Muslim adalah membuktikan diri bisa mengamankan ideologi negara, Pancasila dari rongrongan kaum radikal yang ingin merongrong dan menggantikannya.

Bagimanapun penunjukan Kapolri non-Muslim bisa dipahami sebagai upaya memperkuat dan mengaktualisasikan Pancasila dalam laku nyata, di mana setiap anak bangsa memiliki kesempatan untuk menduduki jabatan strategis dan menjadi pejabat publik. Selamat bertugas Pak Jenderal, semoga sukses, manfaat berkah.   

SHARE ON

PILIHAN REDAKSI

close

PENALAR

PILIHAN REDAKSI

PENALAR TERPRODUKTIF

Abdillah Ahsan, Dr., S.E, M.S.E.

Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas indonesia, Peneliti Lembaga Demografi FEB UI