Lumbung Pangan Desa
Farid Gaban
Jurnalis Senior, Praktisi Pertanian
berita
Berpikir Merdeka
Ilustrasi muid/watyutink.com 10 July 2020 10:00
Watyutink.com - Presiden Joko Widodo meminta Menteri Pertahanan Prabowo Subianto untuk memperkuat ketahanan pangan, antara lain dengan melibatkan tentara serta pengembangan "lumbung pangan" (food estate) seluas 20.000 hektar di Kalimantan Tengah.

Cita-cita membuat food estate skala besar (lumbung pangan nasional) bukan cerita baru. Soeharto pernah mencanangkan lahan padi sejuta hektar. Susilo Bambang Yudhoyono mencetak Merauke (Papua) menjadi lumbung pangan; kebijakan yang dilanjutkan oleh Jokowi juga.

Kebijakan mengembangkan food estate sulit berhasil (seperti sudah ditunjukkan sejak zaman Soeharto). Tapi, lebih dari segalanya, bukan strategi bagus untuk menopang ketahanan pangan secara berkelanjutan. Bahkan itu ide yang buruk.

Ketimbang membangun lumbung pangan nasional, pemerintah semestinya memperkuat dan mendukung petani-petani kecil pedesaan. Sekaligus memperkanalkan kembali lumbung pangan desa yang mulai dilupakan orang.

Badan Pangan Dunia (FAO) mengakui peran besar petani gurem (family farming). Sekitar 70 persen pangan dunia diproduksi oleh petani keluarga. 

Di Indonesia sendiri, 96 persen kebutuhan beras dipasok oleh petani gurem. Dan pertanian masih merupakan sektor terbesar penyerap tenaga kerja: yakni 35 persen atau sekitar 40 juta orang pada 2013. 

Meski begitu, jumlah petani memang turun terus, sekitar 1 juta petani/tahun. Sumbangan sektor pertanian terhadap PDB juga terus merosot. Hanya sekitar 14-15 persen pada 2014.

Padahal, sejumlah kajian menunjukkan bahwa pertumbuhan PDB pertanian paling efektif menghapus kemiskinan dibanding pertumbuhan sektor lain, seperti manufaktur dan jasa. Artinya, jika kita ingin memperkecil kemiskinan, khususnya di kala pandemi sekarang, sektor pertanian di pedesaan lah yang harus digarap dengan serius.

Membantu petani kecil adalah cara mencapai ketercukupan pangan sekaligus memperkokoh ekonomi rakyat (menyerap tenaga kerja dan memperkecil kemiskinan).

Food estate cenderung akan menguntungkan usaha besar, sementara pemberdayaan petani kecil punya dampak signifikan pada pengembangan ekonomi kerakyatan secara luas. 

Pertanian skala besar juga cenderung monokultur, sementara pertanian kecil di desa-desa justru melestarikan keragaman pangan; yang membuat ketahanan pangan lebih kuat karena tidak tergantung pada satu-dua sumber. 

Ketimbang membangun "lumbung pangan nasional", yang harus dilakukan pemerintah adalah mengoreksi banyak kebijakan yang membuat pertanian kita terus mundur. 

Memperbaiki pendapatan petani. Pendapatan petani kini terus merosot sehingga sektor pertanian terus ditinggalkan orang. Keuntungan rata-rata petani hanya Rp7,2 juta per hektar per musim tanam (atau Rp1,8 juta per bulan per hektar). Jika cuma punya 0,2 ha, pendapatannya hanya Rp360 ribu per bulan. Sama sekali tidak menarik.

Memperkuat penyuluhan pertanian. Tak sekadar kegiatan rutin dan apa adanya. Sekarang ini hampir tidak ada input manajemen dan pengetahuan dalam usaha tani kecil. Termasuk penguatan organisasi koperasi. Petani kecil bekerja sendiri-sendiri dan justru saling bersaing satu sama lain.

Memperbesar serapan kredit usaha tani. Selama ini serapan kredit usaha tani sangat kecil, antara lain akibat tak terjembataninya kesenjangan sektor formal (perbankan) dan sektor informal (petani).

Memperkecil laju peralihan lahan pertanian produktif menjadi peruntukan lain. Lahan pertanian yang terus merosot, khususnya di Jawa yang subur. Rasio lahan pertanian per orang di Indonesia kalah dari Vietnam dan Thailand.

Mewujudkan reforma agraria yang bukan cuma slogan dan omong kosong. Kementerian Agraria menyatakan rasio Gini tanah di Indonesia sudah mendekati 0,58. Artinya, 1persen penduduk menguasai 58 persen total luas tanah. Di sisi lain, Kementrian Pertanian menyebut ada 12,4 juta hektar lahan dalam kondisi telantar.

Memperkuat komitmen pemerintah terhadap sektor pertanian, khususnya di pedesaan. Perhatian pemerintah yang sangat minimal terhadap sektor pertanian, yang antara lain (bukan satu-satunya) dicerminkan oleh kecilnya anggaran. Anggaran Kementerian Pertanian pada periode pertama Jokowi hanya 25 persen dari anggaran Polri; dan hanya 15 persen dari anggaran Kementerian Pertahanan.

SHARE ON
close

PENALAR

PENALAR TERPRODUKTIF

Budi Arie Setiadi

Wakil Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Indonesia

Edgar Ekaputra

Pakar Industri Keuangan dan Ekonomi, Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis UI

Lia KIan, Dr.

Staf Khusus Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila