Masyarakat Berpendapatan Rendah: Penanggung Utama Beban Ekonomi dan Keuangan
Anthony Budiawan
Managing Director Political Economy and Policy Studies (PEPS)
berita
Berpikir Merdeka
Ilustrasi muid/watyutink.com 03 July 2020 12:46
Watyutink.com - Kulihat Ibu Pertiwi, Sedang bersusah hati, Kantongmu sedang mengempis, Defisitmu membuncit.

Ya, masyarakat turut sedih melihat Ibu Pertiwi sedang terhimpit kesulitan keuangan. Lebih sedih lagi, rakyat yang hidupnya sudah susah menjadi semakin susah karena harus menanggung beban salah kelola keuangan dan ekonomi.

Akibatnya, penerimaan pajak negara terus melemah, membuat ketahanan keuangan negara, atau fiskal, rentan krisis. Pertumbuhan penerimaan pajak dapat dikatakan nihil dalam beberapa tahun terakhir ini. Tahun 2018 penerimaan pajak hanya tumbuh 1,62 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Dan tahun 2019 hanya tumbuh 1,57 persen saja.

Kondisi ini sangat kontras dibandingkan dengan periode-periode sebelumnya. Penerimaan pajak selama 10 tahun, untuk periode 2005 hingga 2014, naik rata-rata 15,12 persen per tahun. Sedangkan untuk periode 2015-2019 (5 tahun) hanya naik rata-rata 6,15 persen per tahun. Padahal tahun 2016 dan 2017 ada Tax Amnesty, yang menurut dongeng akan membuat penerimaan pajak meroket. Ternyata hanya isapan jempol saja.

Covid-19 membuat penerimaan pajak tahun ini anjlok tajam, dan pertumbuhan pajak akan negatif. Pajak penghasilan selama 5 bulan pertama 2020 turun 17,1 persen.

Penerimaan pajak yang mengempis membuat defisit anggaran membengkak, dan utang meroket. Akibatnya, pembayaran bunga utang menjadi beban anggaran yang sangat serius. Rasio beban bunga utang terhadap penerimaan perpajakan pada 2019 mencapai 17,8 persen, dan akan melonjak tajam tahun ini. Bisa mencapai 30 persen. Karena, per akhir Mei 2020, rasio beban bunga utang terhadap penerimaan perpajakan sudah meningkat menjadi 27,7 persen.

Siapa yang menanggung beban keuangan negara ini? Bukan korporasi, juga bukan kelompok masyarakat berpendapatan menengah atas, alias kaya.

Sebaliknya, korporasi bahkan memperoleh keringanan pajak secara bertahap, dari tarif 25 persen berkurang menjadi 22 persen dan kemudian menjadi 20 persen (pada 2022). Untuk perusahaan terbuka, malah mendapat potongan tambahan 3 persen. Selain itu, banyak pajak barang mewah juga akan dikurangi atau dihapus. Misalnya, kapal pesiar atau yacht.

Irosnisnya, yang menanggung beban keuangan negara beberapa tahun belakangan ini malah kelompok masyarakat berpendapatan (menengah dan) rendah.

Pertama, melalui kenaikan cukai rokok, yang naik sekitar 100 persen selama periode 2015-2020 (secara compound). Tahun ini saja, cukai rokok naik 23 persen, yang menjadi rekor kenaikan tertinggi.

Sedangkan mayoritas perokok adalah kelompok masyarakat miskin dan rentan miskin. Artinya, kelompok ini yang menambal kesulitan keuangan negara beberapa tahun belakangan ini. Mereka yang terbebani paling besar. Karena, ketika semua komponen penerimaan pajak turun, penerimaan cukai rokok (hasil tembakau) malah meningkat 20,5 persen selama periode Januari-Mei 2020.

Selanjutnya, iuran BPJS. Peserta bukan penerima upah, atau peserta mandiri, harus membayar lebih mahal. Tidak tanggung-tanggung, kenaikan iuran BPJS ini bervariasi dari 65 persen hingga hampir 100 persen. Ada sekitar 35 juta penduduk peserta mandiri BPJS. Sepertinya, mayoritas peserta mandiri tersebut juga dari kelompok masyarakat berpendapatan menengah dan rendah.

Belum lagi pencabutan berbagai subsidi, seperti subsidi listrik atau BBM.

Kebijakan Perpajakan Penuh Misteri

Kebijakan perpajakan di Indonesia memang cukup aneh. Subyek stimulus dan destimulus suka terbalik-balik. Di satu sisi pemerintah mau menghapus pajak barang mewah seperti kapal pesiar atau yacht. Ini dianggap stimulus untuk meningkatkan pariwisata, konsumsi BBM, dan lainnya terkait ekonomi kapal pesiar yang mewah.

Di lain sisi, pemerintah malah berencana mengenakan pajak sepeda. Apa motifnya mengenakan destimulus pajak sepeda tersebut, tidak jelas. Apakah hanya untuk mengisi kas negara yang sedang mengempis?

Padahal, banyak negara di dunia malah memberi pengurangan pajak untuk membeli sepeda. Misalnya di Belanda. Kalau karyawan mau membeli sepeda untuk digunakan ke tempat kerja, maka mereka akan mendapat pengurangan pajak penghasilan. Artinya, pemerintah ikut menanggung pembelian sepeda tersebut, sebesar tarif pajak tertinggi karyawan bersangkutan.

Kalau karyawan mempunyai tarif pajak penghasilan 42 persen (tarif mayoritas penduduk), maka setiap Rp1 juta harga sepeda, pemerintah Belanda ikut membayar Rp420.000 (dalam bentuk pengurangan pajak penghasilan). Jadi karyawan hanya membayar Rp580.000 saja.

Karena menggunakan sepeda ke tempat kerja memberi kontribusi positif terhadap kesehatan dan pemanasan global. Oleh karena itu patut diberi stimulus, atau subsidi.

Tetapi, kebijakan fiskal di Indonesia memang serba terbalik. Sepeda malah akan dikenakan Pajak.

SHARE ON
close

PENALAR

PENALAR TERPRODUKTIF

Budi Arie Setiadi

Wakil Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Indonesia

Edgar Ekaputra

Pakar Industri Keuangan dan Ekonomi, Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis UI

Lia KIan, Dr.

Staf Khusus Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila