Membangun Harapan Pemulihan Ekonomi Nasional
Ninasapti Triaswati, S.E., M.Sc., Ph.D
Staf Pengajar Universitas Indonesia
berita
Berpikir Merdeka
Ilustrasi muid/watyutink.com 15 January 2021 10:30
Watyutink.com - Tahun baru 2021 dibuka dengan harapan baru yaitu mengatasi masalah Pandemi Covid-19 dengan kebijakan penyediaan vaksinasi secara gratis bagi seluruh rakyat Indonesia. Kebijakan ini diumumkan Presiden Joko Widodo pada tanggal 16 Desember 2020 tahun lalu dan implementasinya diharapkan efektif sejak awal tahun.

Seluruh rakyat Indonesia menantikan kebijakan vaksinasi ini sebagai harapan untuk memecahkan masalah pandemi Covid-19 yang berlarut-larut. Angka kasus tambahan yang terinsfeksi Covid-19 terlihat meningkat tajam sejak awal tahun, dan bahkan angka terkini kemarin 14 Januari sudah menembus 11.557 orang, yaitu rekor baru tertinggi secara nasional sampai saat ini. Namun efektivitas penyelenggaraan program vaksinasi ini baru akan terjadi dampaknya dalam jangka waktu panjang, setidaknya setahun mendatang.

Antisipasi terhadap masalah jangka pendek ini sudah disiapkan oleh pemerintah yaitu dengan membatasi kegiatan masyarakat di Jawa dan Bali yang peraturan pelaksanaannya disusun berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomer 01 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan untuk Pengendalian Penyebaran Covid-19 yang ditandatangani Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian pada 6 Januari 2021.

Aturan baru ini menitik beratkan pada beberapa hal. Pertama, membatasi tempat kerja perkantoran dengan menerapkan work from home (WFH) 75 persen dan work from office (WFO) sebesar 25 persen dengan memberlakukan protokol kesehatan secara lebih ketat.Kedua, mengatasi kegiatan belajar mengajar secara daring/online. Ketiga, sektor esensial yang berkaitan dengankebutuhan pokok masyarakat tetap dapat beroperasi 100 persen dengan pengaturan jam operasional, kapasitas dan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat. Keempat, melakukan pengaturan pembatasan kegiatan restoran (makan/minum di tempat sebesar 25 persen) dan untuk layanan makanan melalui pesan antar/dibawa pulang tetap diizinkan sesuai dengan jam operasional restoran. Pembatasan jam operasional untuk pusat perbelanjaan/mal sampai dengan pukul 19 WIB. Kelima, mengizinkan kegiatan konstruksi beroperasi 100 persen dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat. Keenam, mengizinkan tempat ibadah untuk melaksanakan pengaturan pembatasan kapasitas sebesar 50 persen dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat.

Pemberlakuan pembatasan kegiatan Jawa-Bali tersebut mencakup provinsi/kabupaten yang memenuhi salah satu unsur atau lebih dari beberapa indikator kesehatan. Pertama, tingkat kematian di atas rata-rata tingkat kematian nasional. Kedua, tingkat kesembuhan di bawah rata-rata tingkat kesembuhan nasional. Ketiga, tingkat kasus aktif di tas rata-rata tingkat kasus aktif nasional. Keempat, tingkat keterisisan tempat tidur rumah sakit (bed occupation room atau BOR) untuk ICU dan ruang isolasi di atas 70 persen.

Akibat penerapan dari kebijakan tersebut, dapat diperkirakan pemulihan ekonomi nasional akan menurun beberapa saat sampai pandemi Covid 19 dapat dikendalikan, namun kemudian dapat diharapkan membaik jika disertai dengan kebijakan menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat dan pemerintah menyelenggarakan vaksinasi secara efektif.

Membangun harapan pemulihan ekonomi nasional ini jelas memerlukan kerja keras dan kekompakan secara menyeluruh dari sisi  pemerintah pusat dan daerah, maupun masyarakat secara luas. Saat ini masyarakat luas memerlukan informasi yang jelas dan cepat tentang ketersediaan fasilitas kesehatan khususnya ketersediaan ICU bagi korban Covid 19 maupun penyakit kritis, kecepatan dan ketepatan penyediaan vaksin, serta penegakan protokol kesehatan secara efektif.

Wilayah Jabodetabek (DKI Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi) merupakan pusat pertumbuhan ekonomi Indonesia. Jelas bahwa secara jangka pendek, pemerintah daerah perlu menjawab kebutuhan masyarakat tersebut dengan memfokuskan pada penyediaan fasilitas kesehatan secara cepat dan tepat.

Angka korban Covid-19 yang terus meningkat tersebut menunjukkan pentingnya pemerintah daerah harus tegas memimpin dan sekaligus mendorong masyarakat luas menjalankan protokol kesehatan secara lebih ketat disertai peningkatan pengalokasian dana dan SDM untuk memperluas fasilitas kesehatan, menyediakan ruang ICU di rumah sakit maupun perluasan ruang untuk isolasi mandiri. Program vaksinasi baru akan dijalankan secara bertahap, sehingga kunci harapan utama saat ini adalah pada melaksanakan penegakan disiplin protokol kesehatan dari sisi pemerintah dan masyarakat luas.

Di samping itu, fokus pada usaha pemulihan ekonomi nasional dalam jangka pendek juga memerlukan kerja keras, cepat dan tepat dari sisi pemerintah untuk segera membangun dan memperluas fasilitas digitalisasi ekonomi bagi UMKM di perkotaan, yang sebagian besar merupakan masyarakat menengah bawah dan sangat memerlukan bantuan pemerintah.

Dengan kerja kompak antara pemerintah pusat, daerah dan rakyat, kita bersama dapat membangun harapan pemulihan ekonomi nasional.

SHARE ON

PILIHAN REDAKSI

close

PENALAR

PILIHAN REDAKSI

PENALAR TERPRODUKTIF

Abdillah Ahsan, Dr., S.E, M.S.E.

Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas indonesia, Peneliti Lembaga Demografi FEB UI