Menyerahkan UMKM Kepada Kapitalis?
Sarwani
Jurnalis Watyutink.com
berita
Berpikir Merdeka
Ilustrasi muid/watyutink.com 04 June 2020 10:00
Watyutink.com - Program pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) oleh Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Kemenkop UKM) diramaikan oleh perseteruan Muannas Alaidid, pengacara/politisi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) dan Ketua Umum Perhimpunan Cyber Indonesia dengan Farid Gaban, jurnalis senior dan pendiri Yayasan Zamrud Khatulistiwa.

Pasalnya, Farid Gaban mengkritik kerja sama Menteri Koperasi-UKM Teten Masduki dengan Blibli (Djarum Group) membentuk "KUKM HUB" di toko online tersebut pada 20 Mei 2020. Dalam keterangan tertulis dia mengatakan kerja sama tersebut akan merugikan publik dan kepentingan negara.

Menurutnya, kerja sama itu tidak layak dilakukan dengan toko online atau jaringan ritel (eceran) swasta yang manapun.  Dia tak memungkiri manfaat toko online. Aplikasi digital via mobile phone memudahkan masyarakat  bertransaksi jual-beli, tak dibatasi ruang maupun waktu. Namun dia mempertanyakan mengapa Kemenkop dan UKM tidak mengembangkan toko online sendiri dan menyediakannya secara gratis kepada para pelaku usaha gurem.

Di sisi lain, kerja sama itu juga akan lebih menguntungkan Blibli ketimbang UKM. Dalam beberapa tahun terakhir, beberapa raksasa usaha bersaing satu sama lain untuk menguasai jaringan ritel hingga pedesaan. Penetrasi ini lebih agresif dari jaringan minimarket yang telah ada beberapa tahun sebelumnya.

Sementara itu, Muannas mengatakan alasan dirinya memberikan somasi karena Farid diduga menyebarkan berita bohong. Menurutnya, Farid belum membaca perjanjian kerja sama yang dilakukan Kemenkop dan UKM dengan Blibli. Farid diduga menghasut dengan menyebut penguasa membantu pengusaha dalam kegiatan peluncuran program tersebut.

Yang betul, menurut Muannas, pemerintah justru minta pengusaha sukarela membantu UMKM yang terpuruk akibat situasi pandemi ini dengan meminta investor membantu industri kecil memasarkan produknya secara daring. Kegiatan itu tidak dibiayai dari APBN.

Teten Masduki, Menteri Koperasi dan UKM, menjelaskan mengenai kerja sama tersebut. Pihaknya sejak awal membuka kerja sama seluas-luasnya dengan berbagai pihak dengan prinsip transparan, akuntabel, dan semata-mata demi memajukan koperasi dan UMKM di Tanah Air.

Jumlah populasi UMKM di Indonesia sekitar 64 juta, sehingga pemerintah tidak dapat bekerja sendiri.  Untuk itu pihaknya membuka kerja sama dengan platform e-commerce menggunakan skema non-APBN. Saat ini terdapat 5 platform e-commerce yang bekerja sama dengan Kemenkop UKM dalam mendukung UMKM yakni  Blibli, Tokopedia, Shopee, Lazada, dan Bukalapak.

Keprihatinan Farid bukan tanpa alasan. Sudah menjadi rahasia umum mengenai kondisi ekonomi nasional yang dikuasai oleh segelintir konglomerat. Keadaan ini tercipta karena pertumbuhan ekonomi diserahkan kepada kaum kapitalis. Mereka yakin ekonomi akan tumbuh melalui persaingan yang sehat. Syaratnya, jangan ada campur tangan pemerintah dan serahkan kepada mekanisme pasar.

Dua syarat itu diyakini bisa membawa satu bangsa menjadi sejahtera. Namun kemakmuran seperti digambarkan kaum kapitalis tidak terjadi. Kapitalis justru tidak menyukai persaingan. Tengok gerak langkah bisnis raksasa membeli perusahaan lain agar tidak ada pesaing. Facebook, misalnya, membeli Instagram pada 2012 dan WhatsApp pada 2014 sehingga perusahaan yang didirikan oleh Mark Zuckerberg tersebut tak terkalahkan.

Di Tanah Air, praktik serupa banyak terjadi. Sebagai contoh, satu perusahan besar yang bergerak di bidang makanan olahan mendirikan usaha pengemasan untuk produknya yang sebenarnya bisa diorderkan ke perusahan kecil.

Cara kapitalis seperti ini hanya akan mengkonsentrasikan modal pada satu grup usaha saja, tidak ada distribusi kemakmuran dari persaingan bebas. Konglomerat lain juga melakukan konsolidasi bisnis dari hulu ke hilir sehingga tercipta kartel-kartel.

Kesejahteraan gagal diciptakan karena tidak terjadi distribusi kekayaan kepada seluruh rakyat. Berkedok persaingan sehat, kaum kapitalis dibiarkan bermain, memonopoli kekayaan. Kemajuan ekonomi dibangun melalui eksploitasi terhadap yang lain, bukan inovasi.

Tidak hadirnya negara dalam mekanisme pasar menimbulkan kekacauan. Tidak ada perlindungan bagi ekonomi kecil dan ekonomi rakyat. Jaringan minimarket dibiarkan masuk di sudut-sudut perumahan, mematikan warung-warung kecil yang hidupnya sudah kembang kempis.

Pada saat bersamaan kaum kapitalis ini sangat dekat dengan politisi dan penguasa, bahkan tidak sedikit yang juga menjadi politisi sebagai pengurus partai dan duduk di DPR. Akibatnya, sifat kapitalis yang monopolistik terinternalisasi ke dalam politik dan kekuasaan. Satu sifat yang tidak sejalan dengan demokrasi yang justru mendorong partisipasi publik seluas-luasnya dan cenderung totaliter.

Produk hukum dan kebijakan diarahkan melalui mekanisme politik yang sudah diboncengi kaum kapitalis untuk memenangkan kepentingan mereka. Hal ini terjadi di tengah iklim demokrasi yang sangat liberal dan transaksional. Kepentingan ekonomi mempengaruhi keputusan politik.

Untuk itu pemerintah perlu mengembangkan inovasi agar ekonomi tumbuh tidak dari hasil eksploitasi kapitalis. Membangun platform e-commerce sendiri dan dikelola oleh SDM unggul yang ada di Kementerian Koperasi dan UKM untuk memberdayakan UMKM bisa menjadi jawaban. Mengapa tidak. 

SHARE ON
close

PENALAR

PENALAR TERPRODUKTIF