Perdebatan, Obat Demokrasi dan Negarawan
Al-Zastrouw
Dosen Pasca Sarjana Unusia, Penggiat seni tradisi dan budaya Nusantara
berita
Berpikir Merdeka
20 September 2019 16:00
Watyutink.com - Rasanya belum lagi kering luka hati bangsa yang terbelah akibat Pilpres, kali ini bangsa (masyarakat) Indonesia disibukkan dengan perdebatan mengenai revisi UU KPK. Dan seperti halnya perdebatan saat Pilpres,  perdebatan kali ini juga sarat dengan tuduhan, cacimaki, nyinyir bahkan hoax. Dalam suasana seperti ini siapa saja bebas bicara meski tanpa memahami duduk perkara. Bumbu agama juga digunakan untuk mempertajam perbedaan dalam perdebatan. 

Jika sudah demikian benar-salah dan baik-buruk kembali tersamar karena berbaur dalam retorika dan sama-sama terbungkus topeng suci. Yang muncul selanjutnya adalah garis pemisahkan antar kelompok yang pro dan kontra. Garis itu semakin tebal dan kuat karena dipupuk dengan prasangka dan kepentingan masing-masing pihak. Meski tidak terlihat dan tidak berbentuk, namun garis itu ada dan nyata karena jelas terasakan.

Sebenarnya tak ada yang salah dengan perdebatan, karena dalam dunia demokrasi keterbukaan adalah sesuatu yang wajar dan sah-sah saja. Bahkan menjadi obat penyehat demokrasi.  Sebagai obat dia harus terukur sesuai dosis yang tepat. Tidak boleh kurang atau lebih.

Yang jadi persoalan, ketika perdebatan dilakukan secara berlebihan, melampaui dosis sehingga melanggar etika sosial dan intelektual. Jika sudah  over dosis maka perdebatan bukan lagi jadi obat yang solutif tapi justru merusak organ yang lain. Tatanan sosial terganggu, hubungan antar kelompok retak dan suasana menjadi gaduh.

Agar perdebatan bisa menjadi obat yang menyehatkan demokrasi sehingga bisa menjadi alat dalam menyelesaikan masalah maka perdebatan harus dilakukan secara sehat. Artinya benar-benar dilakukan dengan nalar yang sehat, basis argumen yang kuat. Bukan sekadar mengandalkan kekuatan (massa maupun politik/kekuasaan). Di sini diperlukan data, fakta dan sumber informasi yang valid dan akurat. Tidak hanya gosip, prasagka apalagi hoax.

Kedua harus dengan hati yang bersih dan jujur. Artinya perdebatan harus dilakukan dalam rangka memperjuangkan suatu kepentingan bangsa yang  lebih besar. Bukan sekadar untuk membela kepentingan kelompok masing-masing kemudian menutupinya dengan berbagai argumen dan data yang dibuat. Ini penting dipahami karena spirit perdebatan yang baik adalah untuk mencari titik temu dan menciptakan kesepahaman jika titik temu tidak tercapai.

Dalam kasus revisi UU KPK memang terlihat berbagai kepentingan sedang bermain. Untuk meminimalisir terjadinya over dosis perdebatan, ada baiknya kelompok-kelompok yang berdebat duduk bersama, membuat analisis secara mendalam mana masalah pokok/substansi yang harus dijaga dan dipertahankan  dan mana cabang/kulit yang  bisa diubah dan dikompromikan.

Memang diperlukan kelapangan dada, keluasan hati dan ketinggian budi untuk bersikap demikian. Jiwa yang sempit dan picik hanya akan tertaut pada kepentingan ego kelompok yang sempit dan dangkal sehingga tidak akan mampu menampung kepentingan negara yang luas dan besar. Ini artinya, perdebatan merupakan ujian bagi seorang pemimpin untuk menjadi negarawan dan mengukur seberapa banyak negeri ini memiliki negarawan.

Semakin cepat terjadi titik temu dan kesepahaman itu artinya negeri ini masih banyak negarawan seperti yang dicontohkan para pendiri bangsa. Jika semakin gaduh dan retak karena tersekat kepentingan dan ego kelompok itu artinya negeri ini sedang krisis negarawan.

SHARE ON
close

PENALAR

PENALAR TERPRODUKTIF

Lana Soelistianingsih, Dr., S.E., M.A.

Ekonom Universitas Indonesia, Kepala Riset/ Ekonom Samuel Aset Manajemen

Mohammad Faisal

Direktur Centre of Reform on Economic (CORE) Indonesia

Ahmad Heri Firdaus

Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (INDEF)

FOLLOW US

Perubahan Nomenklatur Tak Efektif dalam Jangka Pendek             Ketergantungan pada Komoditas Dikurangi, Perbanyak Industri Olahan Berbasis Komoditas             Setia Ekspor Komoditas Alam, atau Diversifikasi Ekspor?             Perlu, Optimalisasi Non Tariff Measure (NTM)             Kebijakan NTM akan Bermanfaat, Selama Tidak Berlebihan.             Sesuaikan pilihan jenis NTM dengan karakteristik produk impor             Kebijakan Mandek Terganjal Implementasi, Koordinasi, Eksekusi               Pemerintah Sibuk Urusi Poliitk             Tinjau Kembali Struktur Industri Nasional             Benahi Dulu ICOR Indonesia