Polisi Dunia Maya, Menenggelamkan Hoaks atau Kritik?
Gigin Praginanto
Pengamat Kebijakan Publik, Wartawan Senior
berita
Berpikir Merdeka
Ilustrasi Muid Watyutink.com 26 February 2021 19:00

Watyutink.com - Masyarakat akan makin takut mengungkapkan pendapat, sementara buzzer dalam lingkar kekuasaan makin agresif. Kritik pun makin senyap ditelan hantu kriminalisasi.

Inilah yang terjadi bila pengaktifan polisi dunia maya alias cyber police ternyata justru membuat hukum makin tajam ke bawah dan seberang tapi tumpul ke atas.

Maka, Indeks demokrasi dan kebebasan sipil Indonesia akan merosot kian dalam. Sebaliknya, risiko politik meningkat sehingga Indonesia makin tak populer di kalangan pendukung demokrasi dan investor.

Kini pusat perhatian adalah keputusan Polri untuk mengirim pesan langsung kepada netizen yang postingannya berpotensi melanggar hukum. Pesan ini berisi permintaan agar postingan tersebut dihapus atau pengunggahnya berurusan dengan polisi. Tujuannya, menurut Kadiv Humas Polri, Inspektur Jenderal Argo Yuwono, untuk memberi edukasi kepada para netizen.

Sayang tak dijelaskan kasus apa yang dijadikan referensi dalam edukasi tersebut. Apakah kasus Ahmad Dhani yang diseret ke pengadilan karena kata 'idiot'. Pemusik kondang ini juga divonis penjara dua tahun karena memposting "Penista agama perlu diludahi mukanya."

Kaum kritis tentu juga penasaran apakah pembicaraan dalam grup WA yang eksklusif bisa memenjarakan seseorang. Ini terkait dengan kasus ketua Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Wonogiri, dr Martanto. Pada 2019, dia divonis penjara 3 bulan 15 hari plus denda Rp100 juta.

Kesalahannya adalah memposting meme tentang PDIP di group WhatsApp Keluarga IDI Wonogiri. Lalu, salah satu dokter di grup perkawanan itu tersinggung, lalu melaporkan dr Martanto ke polisi.

Rasa penasaran tentu juga terkait dengan kasus Maher At-Thuailibi yang meninggal di ruang tahanan dalam keadaan sakit.

Di tengah situasi seperti sekarang dan tanpa referensi yang jelas, sebuah peringatan dari polisi tentu bisa membuat penerimanya ketakutan. Apalagi kalau yang diunggah bersifat kritis terhadap penguasa. Maklumlah, hampir seluruh target penangkapan berdasarkan UU ITE adalah mereka yang berseberangan dengan penguasa.

Bila nanti cyber police benar-benar membuat kebebasan berpendapat makin tertekan, tak aneh bila gerakan bawah tanah meningkat. Dalam arti, agar bisa tetap berkiprah, kaum kritis yang tak mau masuk penjara akan mencari berbagai cara baru, baik di dalam atau diluar dunia maya.

Pada akhirnya, citranya Indonesia sebagai negara makin korup dan tidak demokratis, menguat di mata komunitas internasional. Apalagi citra tersebut telah terungkap dalam berbagai survei oleh lembaga berkredibilitas tinggi dan berskala global seperti The Economist Intelligence Unit (Inggris), Freedom House (AS), dan Transparency. Survei berskala nasional dilakukan oleh International, Indikator Politik Indonesia, LSI, dan Komnas HAM.

Salah satu bentuk kerugian yang ditanggung Indonesia adalah menjauhnya para investor karena tak suka berkiprah di negara yang makin gelap akibat kaum kritis kehilangan ruang gerak. Apalagi bila mereka juga melihat bahwa keterbelahan masyarakat sudah parah, dan kian menjurus ke konflik terbuka bernuansa SARA.

Mereka juga tak ingin investasinya digerogoti oleh pejabat korup, dan ketegangan sosial-politik yang tak kunjung reda. Maka, bila ada investasi mereka yang masuk, seperti selama ini, kebanyakan bukanlah yang berteknologi canggih dan memiliki nilai tambah tinggi.

Dengan demikian, berharap ekonomi akan tumbuh tinggi sehingga sanggup memerangi pengangguran dan kemiskinan menjadi seperti fatamorgana. Apalagi daya saing Indonesia telah merosot.

Menurut Global Competitiveness Index (GCI) 2019 yang dirilis World Economic Forum (WEF), Indonesia turun peringkat dari 45 ke 50. Artinya, Indonesia makin ketinggalan dari Singapura, Malaysia, dan Thailand.

Akhir kata, kini bola di tangan polisi dunia maya untuk menentukan, Indonesia akan menjauh dari demokrasi dan dicengkeram makin kuat oleh para taipan besar atau tidak.

 

SHARE ON
close

TOPIK TERPOPULER

PENALAR

PENALAR TERPRODUKTIF

Abdillah Ahsan, Dr., S.E, M.S.E.

Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas indonesia, Peneliti Lembaga Demografi FEB UI