Refleksi Efektivitas Kebijakan Fiskal Untuk Perbaikan Ekonomi
YB. Suhartoko, Dr., SE., ME
Dosen Program Studi S1 Ekonomi Pembangunan dan Magister Ekonomi Terapan Unika Atma Jaya Jakarta
berita
Berpikir Merdeka
Ilustrasi muid/watyutink.com 04 March 2021 10:10
Watyutink.com - Tahun 2020 merupakan tahun yang berat bagi perekonomian Indonesia. Dampak perang dagang USA-Tiongkok yang diikuti oleh Uni Eropa, India dan beberapa negara terhadap mitra dagangnya sangat mempengaruhi perlambatan ekonomi dunia dan pada gilirannya juga menerpa perekonomian Indonesia yang juga melambat. Perlambatan ekonomi Indonesia tak lepas dari keterkaitan ekonomi Indonesia dengan Tiongkok, USA dan Uni Eropa, merupakan 5 besar mitra dagang Indonesia selain Intra ASEAN dan Jepang. Perlambatan ekonomi negara-negara tersebut akan berpengaruh terhadap perlambatan ekonomi Indonesia. Belum selesai persoalan perlambatan ekonomi karena perang dagang, di awal tahun 2020, atau tepatnya pada awal Maret 2020, Pandemi Covid-19 telah merambah Indonesia dan semakin mendorong terjadinya perlambatan ekonomi

Persoalan pandemi Covid-19 bukan sekadar persoalan kesehatan semata, namun dalam upaya mencegah penyebaran Covid-19 berbagai macam kebijakan seperti Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) baik skala mikro maupun makro telah berdampak negatif terhadap kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi dan bisnis tidak bisa berjalan normal seperti biasanya, bahkan karena mengalami kontraksi akibat kebijakan dalam bidang kesehatan tersebut. Dampak yang paling berat dirasakan oleh UMKM saat ini. Berbeda dengan krisis ekonomi tahun 1997-1998, UMKM mampu bertahan dan menjadi benteng pertahanan ekonomi, karena dapat menjadi rem pertumbuhan ekonomi yang menurun dan sekaligus rem terjadinya pengangguran mengingat porsi UMKM terhadap PDB, penyerapan tenaga kerja cukup besar dan jumlah usaha cukup besar

Dari jumlah usaha, 98,70 persen unit usaha di Indonesia adalah usaha mikro, namun persentase terhadap PDB hanya 34,12 persen sedangkan UMKM . Hal ini terasa tidak adil ketika membandingkan usaha besar yang jumlahnya hanya 0,01 persen tetapi kontribusinya terhadap PDB 37,07 persen. Dari sisi penyerapan tenaga kerja UMKM menyerap sekitar 55,6 persen dari keseluruhan tenaga kerja dibandingkan usaha besar yang hanya mampu menyerap 37,07 persen. Namun demikian perlambatan ekonomi  saat ini, dampak kontraktif terbesar dialami oleh UMKM. Berdasarkan data kontribusinya terhadap perekonomian Indonesia, sudah dapat dipastikan perlambatan ekonomi akan berlanjut kepada situasi resesi ekonomi. Tiga kuartal berturut turut perekonomian Indonesia mengalami pertumbuhan negatif. Pertumbuhan ekonomi pada kuartal 2/2020 kontraksi -5,32 persen, pertumbuhan ekonomi pada kuartal 3/2020 mengalami kontraksi cukup dalam, yakni mencapai  -3,49 persen dan pertumbuhan ekonomi pada kuartal 4/2020  -2,19 persen (yoy).

Kebijakan Fiskal  Pemerintah

Kebijakan ekonomi, baik itu fiskal maupun moneter yang dilakukan pemerintah, pada umumnya adalah mengkonter siklus ekonomi atau berlawanan arah dengan kondisi siklus. Pada kondisi ekonomi mengalami resesi atau mengalami kelesuan seperti saat ini, kebijakan yang dilakukan bersifat ekspansioner untuk mengembalikan pertumbuhan ekonomi kembali positif.

Dari perspektif teori ekonomi makro, pemerintahan Pak Jokowi sudah bergerak dengan cepat dengan melakukan kebijakan fiskal ekspansif. Hal ini terlihat dari defisit APBN tahun 2019 kurang dari 3 persen PDB menjadi 6,34 persen PDB, suatu lonjakan yang luar biasa besarnya. Peningkatan  defisit menjadi 6,34 persen PDB (Rp1.093,2 triliun) untuk memitigasi dampak penyebaran Covid-19, termasuk biaya Program Pemulihan Ekonomi Nasional sebesar Rp582,15 triliun. yang terinci untuk  kesehatan Rp87,55 triliun, perlindungan sosial Rp203,90 triliun, Insentif Usaha Rp120,61 triliun, UMKM Rp123,46 triliun. pembiayaan Korporasi Rp44,67 sektoral dan pemda Rp97,11 triliun. Mengingat peran UMKM sangat besar, peningkatan pengeluaran pemerintah ini juga ditujukan kepada UMKM. Patut menjadi catatan di sini adalah persoalan implementasi kebijakan fiskal tersebut. Semua kebijakan ekonomi membutuhkan waktu dari konsep kebijakan, implementasi kebijakan sampai dengan dampak kebijakan. Mengingat hal itu melakukan suatu kebijakan harus memperhitungkan “time lag” .

Cara kerja pemerintah terutama dalam anggaran dalam menghadapi pandemi Covid-19 mengimplementasikan tatanan norma baru, yaitu lebih fleksibel, cepat dan akurat. Norma dan tatanan baru ini menghadapi risiko. Lebih fleksibel membuka peluang untuk kompromi, kolusi dan nepotisme. Lebih cepat berisiko terhadap ketepatan dalam pengambilan keputusan. Untuk itu auditor internal pemerintah merupakan kunci memastikan bahwa pelaksanaan penggunaan anggaran yang dapat dipertanggungjawabkan dalam multi aspek. Tepat sasaran, berkualitas dan efektif dalam mencapai tujuan. Selain integritas, kompetensi, pola pemikiran yang kritis, frekuensi monitoring dan evaluasi program harus ditingkatkan. Hal ini diperlukan untuk menekan terjadinya risiko dan penyelewengan anggaran oleh para pejabat yang berwenang.

Kebijakan fiskal yang efektif untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, harus didukung oleh multiplier kebijakan yang besar agar menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Sudah bertahun tahun menjadi masalah yang tidak pernah terselesaikan. Penyerapan dana APBN yang akan membesar pada 2-3  bulan terakhir, merupakan persoalan lama yang nyata terjadi, namun sulit diperbaiki. Hal tersebut terlihat setiap tahun masih saja terjadi pencairan anggaran di kementerian dan lembaga serta Pemda yang membengkak di akhir tahun. Hal ini tentu saja akan menghambat upaya mendorong pertumbuhan, karena keterlambatan pencairan dana akan menghambat terciptanya multiplier pendapatan yang diakibatkan oleh pengeluaran pemerintah. Yang kedua realisasi pengeluaran yang dilaksanakan dalam 2-3 bulan terakhir jelas akan dilaksanakan dengan sangat terburu-buru tanpa mempertimbangkan kualitas dan manfaat kegiatan. Yang penting kegiatannya ada sesuai dengan daftar rencana. Selanjutnya dapat diduga monitoring dan evaluasinya juga tidak berkualitas. Bahkan Pemda banyak menyimpan dananya di bank sebelum direalisasikan sebagai pengeluaran dapat disinyalir karena beberapa hal berikut.

1. Pemda belum siap merealisasikan, karena tidak siap dengan sumber daya manusianya dan sistem pelaksanaannya.

2. Pemda dapat menikmati bunga yang relatif cukup besar, apalagi jika ditanamkan dalam surat berharga negara.

3. Adanya ketakutan Pemda tidak memahami SOP, sehingga Pemda ketakutan untuk merealisasikan, karena banyak kejadian kesalahan prosedur menggiring mereka ke penjara.

Berkaitan dengan penyaluran dana ke UMKM, perlu juga mendapat perhatian, jika mekanisme penyelamatan UMKM melalui perbankan hanya berkonsentrasi pada masalah keuangan, dikhawatirkan tidak akan efektif, karena akses UMKM ke perbankan tidak begitu besar, terutama usaha mikro. Persoalan UMKM saat ini bukan saja persoalan keuangan, namun juga menyangkut persoalan mendapatkan bahan mentah dengan harga murah, yang bisa didapatkan dengan pembelian skala besar, yang hanya mungkin dilakukan jika ada fasilitator yang menggalang kerja sama antar UMKM.

Persoalan berikutnya adalah persoalan pemasaran produksi UMKM. Penggunaan “market place” digital dalam situasi pandemi Covid-19 saat ini memaksa UMKM untuk menggunakannya. Beberapa persoalan yang muncul adalah kemampuan memanfatkan teknologi informasi tersebut. Berkaitan dengan pemasaran secara digital tersebut, diperlukan akses internet yang murah dan cepat. Kondisi akses internet saat ini, selain relatif mahal, kurang cepat dan tidak merata. Perlu usaha ekstra besar yang harus dilakukan pemerintah untuk penyediaan jaringan internet yang murah, cepat dan merata, mengingat  penggunaan teknologi informasi ke depan akan mendominasi dalam pemasaran barang, mencari barang, mencari partner kerja sama. Yang juga tidak kalah pentingnya adalah membangun kreativitas pelaku UMKM di dalam bisnisnya. Pemerintah perlu hadir sebagai fasilitator penguasaan teknologi, produksi dan pemasaran, katalisator kreatifitas dan inisiator kerja sama antar UMKM untuk meningkatkan kelasnya.

Tingkat ekspansif kebijakan fiskal menurun, yang ditunjukkan dengan menurunnya defisit APBN menjadi 5,70 persen PDB. Nada optimis perbaikan ekonomi tahun 2021 telah muncul. Jika pertumbuhan ekonomi pada tahun 2020 negatif, dengan telah dilaksanakan vaksinasi Covid-19 akan terjadi pelonggaran kebijakan mencegah penyebaran Covid-19 dan oleh karena itu pasar diharapkan mulai bergairah, permintaan barang dan jasa  mulai meningkat akan mendorong bergairahnya produksi barang dan jasa dan pada gilirannya akan meningkatkan pendapatan masyarakat kembali. Pertumbuhan ekonomi pada tahun 2021 diperkirakan 5 persen suatu signal optimisme setelah sebelumnya pertumbuhan negatif yang dicapai. Nilai tukar diharapkan stabil di Rp14.600 per dolar AS, Inflasi akibat terjadinya kegairahan  ekonomi diprediksi meningkat menjadi sekitar 3 persen. Upaya meningkatkan kesejahteraan antara lain ditunjukkan dengan kesepakatan untuk memperbaiki indeks Nilai Tukar Petani dan Nilai Tukar Nelayan dalam APBN 2021 menjadi 102-104.

Akhirnya kebijakan fiskal ekspansif untuk mendorong pertumbuhan ekonomi telah diimplementasikan harapannya benar-benar menghasilkan pertumbuhan ekonomi paling tidak seperti situasi sebelum Covid-19. Namun demikian banyak faktor seperti pencairan anggaran, besarnya multiplier, penggunaan lembaga serta ketepatan sasaran juga merupakan penentu efektivitas kebijakan dan oleh karena itu monitoring dan evaluasi harus dilakukan lebih berkualitas dengan frekuensi tinggi. Kebijakan fiskal ekspansif juga mengakibatkan meningkatnya utang pemerintah. Tanpa manajemen yang baik dari utang pemerintah akan mengakibatkan sempitnya ruang fiskal untuk mendorong pertumbuhan dan juga beban bagi generasi berikutnya jika utang merupakan jangka panjang. Ancaman stagnasi di masa mendatang bukannya tidak mungkin.

SHARE ON
close

TOPIK TERPOPULER

PENALAR

PENALAR TERPRODUKTIF

Abdillah Ahsan, Dr., S.E, M.S.E.

Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas indonesia, Peneliti Lembaga Demografi FEB UI