Rekonsiliasi Politik-Akunting
Lukas Luwarso
Jurnalis Senior, Kolumnis
berita
Berpikir Merdeka
10 July 2019 12:50
Watyutink.com - “Rekonsiliasi” menjadi kata yang  populer seusai pengumuman penetapan presiden dan wakil presiden terpilih oleh KPU. Kata ini menjadi tafsir jitu atas pidato penetapan Presiden terpilih Jokowi, selaku pemenang, yang mengajak kubu Prabowo: ‘bersama membangun bangsa.”

Pernyataan itu segera ditafsirkan sebagai sinyal Presiden Jokowi akan mengajak kubu lawan politiknya untuk bergabung dalam struktur pemerintahan—di kementerian atau di lembaga negara. Ajakan yang dirasa sebagai gestur untuk memulihkan situasi perselisihan pasca-pilpres. 

Majalah Tempo, misalnya, secara khusus menulis laporan utama (cover story) bertajuk “Benci-Rindu Dua Seteru”. Mengindikasikan adanya upaya “rekonsiliasi’ bahkan saat sidang Mahkamah Konstitusi masih berlangsung, sebelum pengumuman penetapan presiden terpilih oleh KPU. Tempo (edisi 24-30 Juni 2019) menyebut, sudah ada upaya negosiasi soal posisi jabatan menteri, pimpinan parlemen, dan penasehat presiden sebagai kompensasi upaya rekonsiliasi.

Namun, proses “upaya rekonsiliasi” kemudian dikabarkan mengalami kemacetan. Info yang beredar, para pendukung militan Prabowo mempersoalkan dan menolak rekonsiliasi. Ditambah sejumlah syarat yang diajukan kubu Prabowo, antara lain pemulangan Habib Rizieq. 

Perlukah rekonsiliasi pasca-Pilpres 2019? Jika itu maksudnya adalah memberikan sejumlah posisi jabatan strategis di pemerintahan kepada elite pendukung Prabowo, tentu itu terserah Presiden Jokowi, karena itu hak prerogatifnya. Jika rekonsiliasi (baca: bagi-bagi kursi) itu ternyata berimbas pada suasana “damai” dan menghapus perseteruan-perkubuan yang begitu sengit lima tahun terakhir ini, tentu layak disambut dengan suka cita, dan penuh canda tawa.

Upaya rekonsiliasi bernuansa karikatural itu perlu, setidaknya, untuk memupuk suasana yang lebih tenang dan kondusif—sedikitnya di ruang media sosial. Puji syukur perlu dipanjatkan, jika persaudaraan, perkawanan, dan kekerabatan bisa dijalin kembali dengan baik. Juga percakapan dan diskusi di WAG, WhatsApp Group, bisa berlangsung lebih rasional dan rileks.

Namun, jika rekonsiliasi itu dimaksudkan sebagai, pretensi, untuk menjembatani “perpecahan bangsa” sebagaimana pernah dialami oleh Afrika Selatan, terasa agak berlebihan. Bangsa Indonesia belum pecah, sebagaimana Afrika Selatan dengan politik apartheid—yang jelas memisahkan ras berkulit hitam dan putih sebagai kebijakan politik, sosial dan hukum yang resmi.

Di Afrika Selatan, Presiden Nelson Mandela membentuk Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) sebagai mahkamah untuk menuntaskan proses rekonsiliasi, setelah kejahatan diungkap dan kebenaran ditegakkan. KKR mendapat kuasa untuk memberi amnesti kepada pelaku kejahatan era Apartheid setelah sejumlah syarat terpenuhi. Kejahatan politik, yang dilakukan elite pemerintahan apartheid diungkap tuntas kebenarannya melalui sidang Mahkamah KKR.

Sengketa Pilpres 2019 di Indonesia tidak cukup dramatik untuk diselesaikan melalui rekonsiliasi. Karena, pada level akar rumput, sengketa yang terjadi umumnya lebih pada soal peng-idolaan pada sosok politisi yang dijagokan. Meskipun dikesankan ada wacana “ideologis” soal perseteruan antara kubu “Pancasilais vs Khilafahis”, kalaupun ada, itu lebih bersifat retoris, dalam upaya menggaet dukungan suara.

Perseteruan perkubuan politik selama Pilpres 2019 masih dalam situasi wajar, terbukti tidak terjadi kekerasan yang masif, sistemik dan terstruktur. Kecuali insiden meninggalnya sejumlah pengunjuk rasa pada aksi 22 Mei yang berakhir rusuh, atau meninggalkan ratusan petugas KPPS. 

Pilpres 2019 telah membelah perbedaan pendapat, pilihan politik, dan emosi warga, situasi yang tak terhindarkan selama proses pemilu. Lazimnya pembelahan itu akan berangsur mencair ketika masing-masing warga—apapun kubunya—disibukkan persoalan real sehari-hari: mencari nafkah dan melanjutkan aktivitas rutin. Urusan rekonsiliasi, jika berlangsung, bolehlah dianggap sebagai tontonan teater politik elite, hiburan warga, tentang esensi politik sebagai bagi-bagi kekuasaan.

Rekonsiliasi, dalam bahasa Inggris, reconciliation, bermakna mengembalikan hubungan baik, upaya menyatukan kembali, dan mengesampingkan perbedaan. Dalam dunia ekonomi-akunting rekonsiliasi berarti: proses untuk menyeimbangkan catatan pendapatan dan pengeluaran. Rekonsiliasi yang sedang atau akan berlangsung dalam politik Indonesia hari-hari ini musti dilihat sebagai proses politik-akunting: siapa dapat, siapa keluar, dari jabatan.

SHARE ON
close

PENALAR

PENALAR TERPRODUKTIF

Ahmad Heri Firdaus

Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (INDEF)

Mohammad Faisal

Direktur Centre of Reform on Economic (CORE) Indonesia

Abdillah Ahsan, Dr., S.E, M.S.E.

Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas indonesia, Peneliti Lembaga Demografi FEB UI

FOLLOW US

Kebijakan Mandek Terganjal Implementasi, Koordinasi, Eksekusi               Pemerintah Sibuk Urusi Poliitk             Tinjau Kembali Struktur Industri Nasional             Benahi Dulu ICOR Indonesia             Ekonomi Digital Jadi Pelengkap Saja             Stop Bakar Uang, Ciptakan Profit             Potensi Korupsi di Sektor Migas             Revisi UU KPK Berpengaruh Langsung terhadap Perekonomian Indonesia             Benahi Governance DPR Untuk Hindari Konflik Kepentingan             Pebisnis Lebih Tahu Masalah Riil di Lapangan