Sterilisasi BUMN, Hindari Suntikan Modal
Sarwani
Jurnalis Watyutink.com
berita
Berpikir Merdeka
Ilustrasi Muid Watyutink.com 19 July 2021 19:45
Watyutink.com – BUMN tidak pernah kehabisan cerita. Ada saja kisah yang mengikuti perjalanan perusahaan pelat merah ini. Saat ini yang menjadi sorotan publik adalah rencana pemerintah untuk menginjeksi modal, di tengah kondisi keuangan negara yang morat-marit diterpa pandemi Covid-19.

Suntikan modal melalui Penanaman Modal Negara (PMN) kepada BUMN dilakukan untuk menolong sejumlah perusahaan negara yang megap-megap mengatasi utang, arus kas, penurunan omzet, dan berbagai kondisi keuangan yang tidak menguntungkan.

Kondisi BUMN yang sangat mengenaskan saat ini dijabarkan oleh Kementerian BUMN. Laba konsolidasi yang diperoleh seluruh BUMN sepanjang tahun lalu dilaporkan hanya Rp28 triliun, anjlok 77 persen dibandingkan dengan laba bersih 2019 yang mencapai Rp124 triliun. Sementara itu, pendapatan ditaksir mencapai Rp1.200 triliun, turun 25 persen dibandingkan dengan 2019 sebesar Rp1.600 triliun.

Jika diurut lagi ke belakang, penurunan pendapatan BUMN pada tahun lalu benar-benar terjun bebas. Pada 2018, total pendapatan yang dikantongi perseroan pelat merah masih bertengger di Rp2.339 triliun, setelah naik sebanyak 10,45 persen dari 2017 yang mencatakan kinerja pendapatan Rp2.027 triliun.

Sebelum pandemi Covid-19 merebak, pendapatan perusahaan milik negara itu terus menanjak selama periode 2015-2018. Berdasarkan data Kementerian BUMN, pada 2015 total pendapatan mencapai Rp1.699 triliun, lalu naik menjadi Rp1.710 triliun pada 2016, Rp2.027 triliun pada 2017, dan Rp2.339 triliun pada 2018.

Sayangnya, kenaikan pendapatan itu tidak dibarengi dengan peningkatan laba bersih yang cukup signifikan. Sebagai contoh, dengan total pendapatan Rp2.339 triliun pada 2018, laba bersih yang dihasilkan Rp188 triliun, atau hanya delapan persen. Hal ini mengisyaratkan adanya masalah di tubuh BUMN.

Pandemi Covid-19 menambah buruk kinerja BUMN sehingga laba bersih yang didapat anjlok. Kondisi ini mengkonfirmasi bahwa ada sesuatu yang perlu dibereskan di tubuh BUMN. Karena itu pemerintah tidak perlu terburu-buru menginjeksi modal kepada perusahaan negara sebelum dilakukan evaluasi menyeluruh.

Selain itu, diilihat dari kontribusi BUMN terhadap perekonomian, perannya belum maksimal. Sumbangan BUMN terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia pada 2018 baru di atas 16 persen. Porsi ini terbilang kecil dengan aset sebesar 573 miliar dolar AS.

Sebagai perbandingan, pada tahun yang sama aset Super Holding Temasek Singapura sebesar 227 miliar dolar AS memberikan kontribusi 21,6 persen terhadap PDB Singapura. Di China, kontribusi perusahaan plat merahnya mampu memberikan keuntungan finansial terhadap PDB negara hingga 58,4 persen dari total aset sebesar 10,400 miliar dolar AS.

Performa BUMN RI yang tertinggal dibandingkan dengan perusahaan sejenis di negara lain justru diganjar pemerintah dengan memberikan suntikan modal kepada BUMN yang dirundung berbagai masalah, mulai dari inefisiensi, mismanajemen, sumber daya manusia lemah, rekrutmen tertutup, tata kelola lemah, dan direcokkan dengan intervensi politik.

Alih-alih memberikan deviden yang cukup besar sebagai bentuk kontribusi kepada anggaran negara—sebagai salah satu indikator sehatnya perusahaan--BUMN justru selalu meminta penyertaan modal negara setiap tahun untuk keberlangsungan hidupnya.

Persoalan yang membelit BUMN selain disebabkan masalah internal perusahaan, juga tidak lepas dari sikap ambigu pemerintah sebagai pemilik saham dalam menetapkan orientasi perusahaan negara, karena banyaknya peran yang harus dijalankan.

UU BUMN menyebutkan perusahaan negara ikut berperan menghasilkan barang dan jasa yang untuk kemakmuran masyarakat, perintis di sektor usaha yang belum diminati swasta, pelaksana pelayanan publik, penyeimbang kekuatan swasta besar, membantu pengembangan usaha kecil/koperasi, sumber penerimaan negara dalam bentuk berbagai jenis pajak, dividen dan privatisasi.

Tugas berat BUMN seperti disebutkan dalam UU tersebut membuat tidak jelasnya orientasi ekonomi dan sosial perusahaan negara di dalam perekonomian nasional. Ketidakjelasan ini menjadi alasan BUMN untuk meminta keistimewaan dari negara. BUMN Karya, misalnya, ditugaskan untuk membangun proyek infrastruktur yang tidak ekonomis. Akibatnya, keuangan mereka mengalami masalah dan solusinya adalah dengan menodong pemerintah untuk menyuntikkan modal melalui PMN.

Untuk itu perlu dilakukan evaluasi menyeluruh secara mendasar mengenai keberadaan BUMN.  Indonesia bisa meniru Inggris dalam melakukan sterilisasi terhadap BUMN. Perdana Menteri Margareth Thatcher melakukan privatisasi besar-besaran sehingga perusahaan negara tidak lagi berada di dalam birokrasi dan pemerintahan, sekaligus dipotong dari proses politik.

Tanpa terobosan privatisasi maka pemerintah harus siap bagi-bagi uang kepada BUMN, padahal kas negara kosong. Sebaiknya uang APBN dipakai untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Masih banyak rakyat Indonesia yang bergumul dengan kemiskinan. 

SHARE ON
close

PENALAR

PENALAR TERPRODUKTIF