Sudahi Chaos Pemikiran Kebangsaan!
Erros Djarot
Budayawan
berita
Berpikir Merdeka
09 May 2019 14:00
Watyutink.com - Di malam buka puasa hari kedua, saya kedatangan kawan, seorang aktivis kemanusiaan. Sebagai sosiolog, melibatkan diri dalam pembicaraan heavy politic, menjadi tak terhindarkan ketika berbicara masalah situasi kekinian masyarakat kita. Ketika sampai pada pembicaraan seputar kegiatan keagamaan dalam kehidupan di Tanah Air, ada hal yang menurutnya sangat serius untuk saya tanggapi. Kepada saya ia sampaikan keprihatinannya ketika membaca di sebuah viral mengenai apa yang terjadi di Pasuruan, Jawa Timur. 

Di kota Pasuruan ini, lewat viral yang beredar luas, baru saja terjadi pengusiran jemaah NU yang akan bertarawih di sebuah masjid. Konon kelompok yang melakukan pengusiran adalah mereka yang tergabung dalam sebuah komunitas sangat eksklusif. Entah seperti apa ajaran pastinya, tapi selalu menolak untuk berjamaah melakukan acara ritual keagamaan dengan siapa pun yang berbeda aliran, sekalipun sesama muslim. Mereka dikenal sebagai komunitas penganut paham Wahabi. Ironisnya, warga NU yang pada awalnya sebagai inisiator membangun masjid tersebut, koq malah ‘terkena gusur’?.

Hal seperti ini, menurut kawan aktivis, tidak hanya terjadi di kota Pasuruan. Menurut amatan dan penelitiannya, secara sistemik dan terencana, hampir di setiap masjid yang ada, kelompok ini selalu berusaha menduduki dan merebut penguasaan masjid agar berada di bawah kekuasaan mereka. Selanjutnya, setelah sepenuhnya mereka kuasai, tata cara dan tata laksana peribadatan pun diatur menurut garis aliran mereka.

Lebih ironis lagi, saat berkuasanya Orde Baru saja--yang dicap sebagai pemerintahan represif otoriter dan dikesankan anti Islam, hal seperti kasus di Pasuruan, Jawa Timur, tidak pernah berlarut dibiarkan terjadi. Kaum Suni, Syiah, Ahmadiah, Muhammadiyah, dan kaum Nahdliyin, berikut aliran lainnya, tidak pernah saling serang dan saling menjelekkan. Sebaliknya mereka hidup rukun dan saling menghormati. Sehingga dunia berdecak kagum melihat kerukunan beragama di Indonesia. Apalagi Indonesia sebagai negara achipelago, dihuni oleh masyarakat yang multi kultural, multi agama, dan beragam suku bangsa plus aliran kepercayaan.   

Salah satu sebab terjadinya disharmoni dan hancurnya bangunan Kebangsaan Indonesia yang di dalamnya terkandung kerukunan beragama, salah satunya dipicu oleh sikap ignoran para pemimpin Orde Reformasi itu sendiri. Tidak pernah terjadi perenungan bersama maupun sebuah pertemuan yang menghasilkan dan menyepakati sebuah blueprint tentang tata cara dan tata laksana sebuah pemerintahan yang total Reformis. Setidaknya acuan code of conduct untuk menjalankan kekuasaan yang mampu melahirkan clean government dan good governance. Sebaliknya, yang terjadi malah satu situasi yang memprihatinkan. Perjalanan bangsa dan kebangsaan, malah jadi  amburadul.

Dari amatan saya, chaos pemikiran kebangsaan ini berawal dari persiapan menjelang pelaksanaan Pemilu 1999. Para tokoh Pemimpin gerakan Reformasi, pada saat itu sudah berada dalam kubu partai masing-masing. Tidak pernah ada lagi pertemuan guyub untuk berembug menyoal perjalanan bangsa ini ke depan. Mereka malah saling serang, saling menjelekkan, dan saling menjatuhkan.

Puncaknya pada Sidang Umum MPR tahun 1999. Poros Tengah yang digagas Amien Rais berhasil mendorong dan memaksakan Gus Dur tampil sebagai Presiden RI yang kelima. Terjadinya hal ini karena kelompok yang mengatasnamakan bendera agama dan atas nama kepentingat umat (rakyat- eklusif), berhasil menyingkirkan Megawati sebagai pemimpin Partai pemenang Pemilu (33,7 persen) yang sengaja diberi stempel sebagai ancaman karena berbau ‘kiri’. Keberhasilan ini merupakan cikal bakal dari lahirnya ‘politik aliran’ yang belakangan berkembang sangat marak dalam kehidupan dunia politik kita.

Keberlanjutan dari politik aliran yang digagas Amien Rais ini berakibat pada terjadinya pengentalan terpecahnya masyarakat ke dalam kubu agama dan aliran masing-masing. Bahkan tidak terbatas pada hanya berdasarkan perbedaan agama dan suku. Dalam satu agama saja terjadi perpecahan pengelompokan yang begitu kuat. Antara mashab-aliran saling berhadapan dan bahkan saling meniadakan. Begitu juga dalam satu suku, penduduk sekampung, dan terakhir perpecahan dalam keluarga. Hal mana sangat terasa dalam situasi dan kondisi selama kampanye Pilpres 2019.

Jadi sebenarnya, ‘chaos pemikiran kebangsaan’ seperti yang terjadi sekarang ini, bukan datang tiba-tiba begitu saja. Pembiaran terjadinya pengkotakan yang mengental oleh rezim penguasa sebelum Jokowi, memberi andil besar akan terjadinya hal ini. Dengan sangat sedih saya harus katakan bahwa; penguasaan terhadap makna dan substansi dari amanat Pancasila dan UUD’45 (yang asli) berikut kehendak kebudayaan bangsa sebagaimana dicita-citakan para pendiri bangsa, agaknya belum pernah dipahami, dihayat, dan dijalankan dengan baik oleh para pemimpin di era Reformasi sampai hari ini!

Saya beranikan diri menarik kesimpulan ini karena saya adalah saksi hidup dari hampir seluruh peristiwa Gerakan Reformasi 1998 (pada awalnya), dalam kedudukan sebagai tangan kanan politik Megawati sebagai Ketua Umum PDI (P) hingga pasca Sidang Umum MPR 1999. Bahkan pendampingan saya lakukan sejak 1990-an. Sehingga setiap pertemuan dengan Gus Dur, Amien Rais, Akbar Tanjung, Ginanjar Kartasasmita, Hendropriyono, dan banyak lagi tokoh dan aktivis pada era itu, semua isi pembicaraan hampir seluruhnya saya rekam dengan baik

Oleh karenanya, kepada kawan saya penggagas dan sekarang malah telah menjadi ‘bapaknya’ politik aliran di negeri ini, saya hanya meminta dan berharap untuk merenungkan kembali perjalanan perjuangan politik yang selama ini telah kita lalui. Agar chaos pemikiran kebangsaan yang dahsyat berkembang sekarang ini, dapat kembali kita luruskan bersama. Bukan malah memprovokasi untuk hadirnya gerakan People Power yang perdefinisi masih saya jadikan pertanyaan besar.

Saya hanya ingin mengingatkan; jangan pernah lupa Mas.., kita yang saling gontok, berkeringat dan berdarah-darah (pengikut kita), tapi yang meraup keuntungan dan kenikmatan ber-Reformasi ria malah orang lain! Mereka yang ada dalam daftar 50 orang terkaya di Indonesia versi majalah Forbes itulah penikmat dan pemenangnya. Merekalah yang telah kita jadikan sebagai ‘pemilik’ negeri ini secara defacto. Walau tentunya.., Mas, saya, dan kawan-kawan, masih pemilik negeri ini (sebatas) secara de Jure!

Nah, apakah People Power yang digagas akan melahirkan resultat sama seperti hasil dari perjalanan panjang Gerakan Reformasi? Kalau tidak, tolong berikan blue print yang meyakinkan bahwa People Power yang digagas akan dapat menjadikan secara defacto… rakyat, sampeyan, dan saya, benar-benar menjadi pemilik yang sah negeri ini! Kalau tidak ada jaminan, jangan korbankan rakyat yang sudah cukup menderita oleh kebutaan politik yang selalu dipelihara oleh para elite dan pemimpinnya!!

Di akhir penjelasan panjang ini, kawan aktivis kemanusian pun bertanya…" Yang dimaksud dengan panggilan ‘Mas’ ini sebenarnya siapa?”  Saya hanya tersenyum dan menjawab singkat…"Keterlaluan kalo gak tau! Kamu juga harus belajar untuk tidak vulgar menyebut nama pada hal-hal yang memalukan..!” Seni mencari tahu itu harus tetap dijaga! Termasuk mencari tahu…, kapan para elite-pemimpin rakyat pada insaf untuk tidak lagi memperebutkan pepesan kosong; karena ikannya sudah digondol para Kapitalis serakah! 

SHARE ON
close

PENALAR

PENALAR TERPRODUKTIF

Ujang Komarudin, Dr., M.Si.

Pengamat Politik dan Dosen Universitas Al Azhar Indonesia

Tabrani Yunis

Pengelola majalah POTRET dan Majalah Anak Cerdas. Direktur Center for Community Development and Education (CCDE) Banda Aceh

FOLLOW US

People Power and Power of Love             Polisi Tak Boleh Berpolitik             Laksanakan Reformasi Perpajakan Secara Konsekuen             Tunjukkan Sikap Politik yang Matang             Menagih Janji Deregulasi dan Perbaikan Infrastruktur Investasi             Perlu Inventarisasi Perundangan dan Peraturan             Bukan Jumlah Peraturan Tapi Korupsinya Yang Penting             Sektor Pertanian Masih Gunakan Paradigma Lama             Gelombang Spekulasi Politik             Demokrasi Tanpa Jiwa Demokrat