Tujuh Tarif dan Harga yang Naik Jelang Pelantikan Presiden dan Wakil Presiden
berita
Sumber Ilustrasi : cnbcindonesia.com
21 September 2019 16:50
Watyutink.com – Menjelang pelantikan Joko Widodo dan Ma’ruf Amin sebagai Presiden dan Wakil Presiden RI pada Oktober 2019, publik mendapat banyak kabar mendebarkan. Bukan lantaran menunggu kabar siapa yang bakal menduduki jabatan menteri pada Kabinet Kerja jili II tapi rakyat dibuat berdebar-debar oleh informasi kenaikan harga dan tarif berbagai hal. Rakyat khawatir kenaikan harga ini semakin menguras uang dan penghasilan mereka.

Tahukah Anda, apa saja kenaikan harga dan tarif yang terjadi menjelang pelantikan Presiden dan Wakil Presiden RI?

Kenaikan pertama yang sudah banyak diketahui publik adalah iuran peserta Badan Penyelanggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. Tak tanggung-tanggung, pemerintah menaikkan iuran BPJS Kesehatan hingga 100 persen. Pemerintah menyebut iuran BPJS Kesehatan terpaksa dinaikkan demi menutupi defisit keuangan BPJS Kesehatan yang terus memburuk.

Pada 2020 diperkirakan defisit keuangan lembaga yang dulu bernama Asuransi Kesehatan (Askes) ini mencapai Rp39,5 triliun. Jika tidak segera diatasi, pada 2024 BPJS Kesehatan bakal tekor sebesar Rp77.9 triliun.

Kenaikan yang akan diterapkan pada 1 Januari 2020 ini membuat iuran BPJS Kesehatan menjadi Rp42.000 per orang untuk kelas tiga dari semula Rp25.000. Kelas dua menjadi Rp110.000 per orang dari semula Rp51.000 dan kelas satu menjadi Rp160.000 dari semula Rp80.000.

Kenaikan berikutnya adalah harga rokok. Hal ini setelah Presiden Jokowi setuju menaikkan cukai hasil tembakau (CHT) sebesar 23 persen pada awal 2019 lalu. Menteri Keuangan, Sri Mulyani mengatakan kenaikan tarif CHT ini menyebabkan harga jual eceran (HJE) rokok bakal naik hingga 35 persen. Namun sampai saat ini pemerintah masih belum menetapkan secara pasti berapa HJE yang baru.

Kenaikan berikutnya adalah tarif listrik. Pemerintah telah memutuskan menghapus subsidi listrik untuk pelanggan rumah tangga dengan daya 900 VA pada 2020. Akibatnya pelanggan dengan daya 900 VA dipastikan bakal mengalami kenaikan tarif.

Direktur Pengadaan Strategis II PLN Djoko Abumanan mengatakan pemberian subsidi selama ini dirasa tidak tepat sasaran. Pasalnya banyak pelanggan berkatagori mampu justru menerima subsidi. Padahal seharusnya subsidi hanya diperuntukkan bagi pelanggan kurang mampu.

Namun Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan mengatakan tarif listrik belum tentu naik. Pemerintah dan DPR akan menunggu penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2020 terlebih dahulu.

Kenaikan selanjutnya adalah tarif cukai kantong plastik. Sejak 1 Maret 2019 pemerintah menerapkan kebijakan tarif bagi penggunaan kantong plastik. Hal ini demi mengurangi dampak penggunaan kantong plastik yang dianggap merusak lingkungan.

Akibatnya berbagai toko retail modern mulai mengenakan tarif atas penggunaan kantong plastik sebesar Rp200 per lembar. Menteri Keuangan Sri Mulyani mengajukan usulan tarif cukai kantong plastik dinaikkan menjadi Rp450 hingga Rp500 per lembar.

Menjelang pelantikan Presiden dan Wakil Presiden, ternyata tarif ojek online atau ojol juga ikut-ikutan naik. Kementerian Perhubungan (Kemenhub) telah memutuskan sejak 2 September 2019 tarif ojol naik sesuai dengan zona masing-masing.

Untuk zona I (Sumatra, Jawa, Bali kecuali Jabodetabek) tarif ojol sebesar Rp1.850-Rp2.300 per kilometer dengan biaya minimal Rp7.000-Rp10.000. Zona II (Jabodetabek) tarif ojol sebesar Rp2.000-Rp2.500 per kilometer dengan biaya minimal Rp8.000-Rp10.000. Sedangkan tarif ojol di zona III (Kalimantan, Sulawesi, NTT, Maluku, dan lainnya)sebesar Rp2.100-Rp2.600 dengan biaya minimal Rp7.000-Rp10.000.

Bagi warga DKI Jakarta, ada satu lagi yang ikut-ikutan naik, yakni tarif parkir. Dalam Peraturan Gubernur (Pergub) DKI Jakarta Nomor 31 Tahun 2017, tarif parkir diatur untuk mobil minimal Rp3.000 per jam dan maksimal Rp12.000 per jam. Sedangkan untuk motor minimal Rp2.000 ribu per jam dan maksimal Rp6.000 per jam.

SHARE ON
OPINI PENALAR
close

PENALAR

PENALAR TERPRODUKTIF

Lana Soelistianingsih, Dr., S.E., M.A.

Ekonom Universitas Indonesia, Kepala Riset/ Ekonom Samuel Aset Manajemen

Mohammad Faisal

Direktur Centre of Reform on Economic (CORE) Indonesia

Ahmad Heri Firdaus

Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (INDEF)

FOLLOW US

Perubahan Nomenklatur Tak Efektif dalam Jangka Pendek             Ketergantungan pada Komoditas Dikurangi, Perbanyak Industri Olahan Berbasis Komoditas             Setia Ekspor Komoditas Alam, atau Diversifikasi Ekspor?             Perlu, Optimalisasi Non Tariff Measure (NTM)             Kebijakan NTM akan Bermanfaat, Selama Tidak Berlebihan.             Sesuaikan pilihan jenis NTM dengan karakteristik produk impor             Kebijakan Mandek Terganjal Implementasi, Koordinasi, Eksekusi               Pemerintah Sibuk Urusi Poliitk             Tinjau Kembali Struktur Industri Nasional             Benahi Dulu ICOR Indonesia