Belt and Road Initiative Caplok Indonesia?
berita
Ekonomika
Ilustrasi watyutink (gie/watyutink.com) 13 May 2019 13:15
Penulis
Watyutink.com - Belt and Road Initiative (BRI) yang diinisiasi oleh China mendapatkan ladang yang subur di Tanah Air berbarengan dengan masifnya pembangunan infrastruktur berupa pelabuhan, bandar udara, jalan tol, dan kawasan industri yang digagas oleh Presiden Joko Widodo.

Program ambisius tersebut  merupakan investasi China, terutama dalam bentuk infrastruktur di jalur sutra. Tujuannya, agar produk yang dihasilkan oleh Negeri Tirai Bambu dan program industrialisasi China (Made In China 2025) dan program pembangunan 5 tahunan yang ke-13 dapat berjalan dengan baik.

Apa yang dilakukan China adalah manifestasi reglobalisasi di tataran ekonomi. Ke depan negara tersebut tidak perlu khawatir dalam mendistribusikan barang yang mereka hasilkan, karena infrastrukturnya sudah terkoneksi dari negaranya menuju Eropa dan Asia, bahkan hingga Afrika.

Program seperti ini juga dilakukan oleh Korea Selatan yang membangun jalur kereta menembus Korea Utara, melewati Siberia di Rusia menuju Eropa. Lewat jalur ini Negeri Gingseng itu akan mendapatkan akses pasar untuk produknya di jalur-jalur yang dilalui dan memangkas waktu pengiriman barang. Sayangnya proyek tersebut tidak selancar BRI China, karena harus melewati Korea Utara yang sering berubah-ubah sikap politiknya.

Program BRI China di Indonesia sendiri sudah lumayan dalam dimulai sejak 2013 melalui kerja sama secara luas kedua negara dan secara resmi  mulai berjalan pada 2015. Beberapa proyek yang masuk dalam kerangka kerja sama itu adalah pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Bitung, Morowali, dan Sei Mangkei, kereta cepat Jakarta-Bandung, dan proyek listrik 35,000 MW. Apakah proyek-proyek ini menguntungkan Indonesia? Apa yang didapat Indonesia atau China dari kerja sama ini?

Pertanyaan tersebut wajar dimunculkan karena dalam beberapa kasus investasi China di beberapa negara justru membuat negara mitranya tersandera oleh utang sehingga terpaksa merelakan asetnya diambil alih. Apakah Indonesia bisa bernasib sama?

China  merupakan mitra dagang utama Indonesia. Volume perdagangan dengan negara tersebut tertinggi  dibandingkan dengan mitra dagang lain, mencapai 72,6 miliar dolar AS pada tahun lalu. Indonesia mengimpor peralatan elektronik, mesin, dan besi baja, dan mengekspor produk sawit dan batu bara. Indonesia semakin sulit keluar dari program BRI karena peran China begitu besar.

Apakah ada keuntungan yang bisa didapat dari kerja sama dengan China? Strategi apa yang perlu dijalankan pemerintah agar kerja sama dengan China juga menguntungkan Indonesia? Apakah  Indonesia harus untuk melakukan diversifikasi investor di luar China dan tujuan ekspor non-China?

Kerja sama dengan China ditengarai membawa risiko, karena yang digalakkan adalah model kerja sama B2B. Apalagi 40 perusahaan BUMN China sudah menyetujui mengambil peran dalam program BRI. Muncul alternatif agar mencari investor di luar China. Bahkan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Laode M Syarif mengingatkan BUMN Indonesia untuk berhati-hati saat bekerja sama dengan investor  China. Pasalnya China tidak memiliki standar lingkungan, hak asasi manusia, dan good corporate governance.

Peringatan KPK tersebut tidak main-main, karena didasarkan pada data mengenai  budaya corporate governance di China yang masih rendah.  Bagaimana Indonesia bersikap dalam kerja sama tersebut? Apakah pemerintah harus menghentikan kerja sama dengan China atau melanjutkan dengan catatan harus lebih menguntungkan Indonesia?

Apa pendapat Anda? Watyutink?

SHARE ON
OPINI PENALAR
Mantan Dewan Sumber Daya Air DKI Jakarta

Indonesia perlu mewaspadai dampak kebijakan Presiden AS Donald Trump di tengah perlambatan ekspor Indonesia pada Semester I 2019 yang tumbuh -2,98 persen (year-on-year) atau jauh lebih rendah dibandingkan Semester I 2018 yang tumbuh 5,94 persen (yoy).

Trump mengumumkan kenaikan tarif impor dari 10 persen menjadi 25 persen beberapa hari lalu untuk seluruh produk China, kecuali untuk yang telah dikapalkan. Apabila dalam kurun waktu dekat China juga membalas dengan kenaikan tarif impor sebesar 25 persen maka produk domestik bruto (PDB) kedua negara dan seluruh dunia akan terkena dampaknya.

Jika tanpa ada efek penularan ke negara lain (contagion) maka pertumbuhan China akan terkoreksi hampir 1 persen PDB pada 2021, yakni tahun kedua sejak Trump mengambil kebijakan pengenaan tarif, sementara AS akan kehilangan ekonominya sebesar 0,9 persen PDB pada tahun keempat (2023).

Eropa akan kehilangan 0,37 persen PDB pada tahun keempat (2023) dan perekonomian dunia akan terkoreksi sebesar 0,6 persen setelah tahun keempat.  Efek ini akan berkurang namun secara umum tetap menurun sebesar 0,2 persen setelah 10 tahun (KPMG, 2018).  Ini artinya jika benar-benar perang dagang maka sudah pasti ekonomi Indonesia juga akan terkena imbasnya lebih besar lagi.

Pemerintah harus mengantisipasi perlambatan ekonomi yang mulai dirasakan sejak 2019 hingga beberapa tahun mendatang.

Penurunan PDB Cina akan menurunkan permintaan ekspor ke Indonesia sehingga akan menurunkan PDB Indonesia.  Studi Ibrahim (2012) menyebutkan penurunan 1 persen PDB Tiongkok akan menurunkan PDB Indonesia sebesar 0,14 persen, sementara apabila penurunan 1 persen PDB Amerika akan menurunkan PDB Indonesia sebesar 0,05 persen.   Artinya, PDB Indonesia akan terkoreksi secara bersamaan sekitar 0,19 persen tanpa contagion effect.  Efek ini akan lebih besar apabila menjalar ke negara-negara lain yang kemudian berdampak bagi Indonesia.

Kebijakan BRI pada dasarnya kebijakan yang terencana dan bukan kebijakan tunggal mengingat kebijakan ini didasari oleh semangat China untuk ekspansi ekonomi dan investasi ke seluruh dunia, termasuk Indonesia.  Ini dimulai dari China mulai masuk dalam perdagangan bebas ASEAN.

Keterbukaan Indonesia terhadap China dilakukan sejak perjanjian antar ASEAN-China Free Trade Area (ACFTA) pada 1 Januari 2010, dimana ditandatangani persetujuan pada  November 2004 dan direvisi pada 2006 dan 2010.  Kesepakatan ini berlaku efektif pada 1 January 2012 untuk produk barang dengan status “Normal Track”  artinya produk yang dikatakan dapat normal diperdagangkan antar negara dan bukan  produk “sensitive” yang diperdagangkan antar negara. Sementara keterbukaan untuk sektor jasa ditandangani pada 2007 dan fasilitasi investasi antar negara ASEAN dan China ditandatangani pada 2009.

Sejak kesekapatan ini ditandatangani,  ekonomi Indonesia semakin terbuka terhadap China. Dimulai pada 2013 hingga 2018,  investasi yang berasal dari Tiongkok naik pesat rata-rata 98 persen per tahun dan dari Taiwan rata-rata sebesar 49,87 persen.  Sementara investor tradisional Indonesia yakni  Singapura hanya tumbuh 16,49 persen, Malaysia 42,85 persen, Jepang 8,62 persen, Korea Selatan 3,17 persen, dan Amerika Serikat malah minus (-) 3,04 persen.  Ini artinya,  peran China semakin besar bagi Indonesia sejak kesepakatan tersebut dibuat.

Meskipun demikian pada Januari 2013 hingga April 2019,  Investasi Tiongkok dan Taiwan berjumlah 20,38 miliar dolar AS (11,4 persen), masih berada di bawah Singapura yang sebesar 44,97 miliar dolar AS (25,2 persen) serta negara Jepang yang sebesar 26,9 miliar dolar AS (15,1 persen). Amerika sendiri investasinya hanya sebesar 8,9 miliar dolar AS (5 persen).  Ini artinya China dalam jangka lima tahun akan menyusul Jepang sebagai investor kedua terbesar di Indonesia dan kemungkinan dalam jangka panjang akan menjadi  investor terbesar pertama di Indonesia menggantikan Singapura.

Artinya, Indonesia semakin sulit keluar dari tawaran BRI karena peran China sudah terlampau besar. Penting bagi Indonesia untuk melakukan diversifikasi investor dari luar China dan tujuan ekspor non-China.

Sementara dari sisi perdagangan, China adalah mitra terbesar Indonesia saat ini dibandingkan dengan negara mitra dagang utama lain seperti Singapura,  AS, dan Jepang. Ekspor ke China sejak 2014 hingga 2018 rata-rata sebesar 18,1 miliar dolar AS dengan pertumbuhan sebesar 13,47 persen,  sementara impor pada kurun waktu yang sama sebesar 34,2 miliar dolar AS dengan pertumbuhan sebesar 10,37 persen. Atau dalam kurun waktu yang sama, defisit perdagangan Indonesia sebesar 16,1 miliar dolar AS.   Ini tentu sangat membahayakan apalagi pada saat perang dagang, ekspor akan menurun mengingat banyak produk Indonesia yang berbasis sumberdaya alam dalam bentuk produk antara, seperti CPO, produk kayu, produk karet, dan sebagainya. (sar)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (INDEF)

Belt and Road Initative ditinjau dari kacamata perdagangan dan industri, merupakan investasi China, terutama dalam bentuk infrastruktur di jalur sutra. Harapannya, produk yang dihasilkan oleh China dan program inisiasi industrialisasi China (Made In China 2025) dan program pembangunan 5 tahun yang ke-13 (13th 5 year development program) mereka dapat berjalan dengan baik.

China melakukan apa yang disebut sebagai manifestasi reglobalisasi di tataran ekonomi. Ke depan negara tersebut tidak perlu khawatir dalam mendistribusikan barang yang mereka hasilkan, karena infrastrukturnya sudah terkoneksi dari negaranya menuju Eropa dan Asia, bahkan hingga Afrika.

Kerja sama secara luas (comprehensive) Indonesia dengan China melalui BRI sebenarnya sudah muncul sejak 2013 dan secara resmi dimulai pada 2015, ketika kedua pihak menandatangani joint statement pada tahun tersebut.

Dalam Joint Statement itu masuk beberapa proyek diantaranya pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Bitung dan beberapa KEK lainnya, Kereta Cepat Jakarta-Bandung, pengoperasian tahap 1 PLTU 10,000 MW, hingga partisipasi dalam proyek lima tahun listrik 35,000 MW.

China sendiri merupakan mitra dagang utama Indonesia, yang mana frekuensi dari perdagangan antara kedua negara ini tertinggi diantara mitra dagang lain, mencapai 72,6 miliar dolar AS pada tahun lalu.

Komoditas utama yang diimpor oleh Indonesia dari China adalah peralatan elektronik, mesin, dan besi baja, sementara ekspor Indonesia ke negara tersebut adalah produk sawit dan batu bara.

Dengan karakteristik komoditas yang diekspor, Indonesia mendapatkan keuntungan ketika terjadi perang dagang antara China dan Amerika Serikat, dimulai dari 2017. Permintaan ekspor produk sawit dari Indonesia ke China meningkat drastis. Tidak hanya CPO tetapi juga seluruh turunannya.

Sawit sebagai komoditas ekspor unggulan cukup tertolong oleh upaya pembelian yang dilakukan oleh China, meski di pasar lain terkena penerapkan tarif impor dan pelarangan masuk ke negara tertentu seperti India, negara-negara Eropa, dan Amerika Serikat.

Di sektor kawasan industri, KEK yang cukup pesat perkembangan di Indonesia saat ini adalah KEK Morowali. Kawasan tersebut menjadi pusat hilirisasi nikel terbesar di Indonesia saat ini. Kontribusi KEK ini tidak lepas dari peran China dan program BRI-nya. Tidak hanya perusahaan, tetapi juga tenaga kerja asing berasal dari China.

Nikel adalah bahan baku baterai untuk berbagai macam kebutuhab seperti untuk handphone hingga electronic vehicle (EV) atau mobil listrik. Dalam 10 tahun ke depan dibutuhkan sedikitnya 1,3 juta ton nikel.

China dengan ekspansi teknologinya mengharapkan investasi nikel di Indonesia mampu memenuhi kebutuhannya dan dapat menekan biaya sehingga produk-produk elektronik yang dihasilkan tetap kompetitif dibandingkan dengan negara lain.

Kerja sama dengan China dengan program BRI-nya ini tentu mempunyai efek bagi Indonesia terutama dari segi industri. Sayangnya, saat ini saya tidak bisa mengakses MoU 28 proyek senilai 91,1 miliar dolar AS yang sudah ditandatangani antara kedua negara pada bulan lalu. Informasi mengenai beberapa proyek berasal dari media massa.

Bisa dikatakan bahwa pintu masuk BRI adalah Medan. Beberapa kesepakatan pembangunan proyek meliputi Pelabuhan Kuala Tanjung, Kota Bandara Kualanamu, dan KEK Sei Mangkei. Investasi akan masuk di sektor transportasi hingga kawasan industri.

Indonesia kesulitan menawarkan KEK kepada investor asing, di dalamnya termasuk KEK Sei Mangkei. Padahal KEK ini merupakan KEK strategis dengan fokus pada hilirisasi sawit. Baru dua perusahaan asing besar yang memiliki tenant di kawasan tersebut, yakni Unilever dengan Pabrik Oleochemical dan Shimizu Corporation yang mengembangkan biomass. Banyak permasalahan yang dihadapi oleh KEK ini, mulai dari janji insentif yang tidak ditepati hingga bahan baku sawit yang justru sulit didapatkan.

Masuknya China ke dalam KEK ini diharapkan dapat melakukan hilirisasi sawit di dalam negeri sehingga ke depan kita tidak bergantung pada ekspor sawit mentah atau produk turunan yang rendah.

Namun, tentu perlu waspada, bahwa bisa saja hirilisasi sawit tidak terjadi, tetapi justru memberikan kesempatan bagi China untuk mengeruk peluang mendapatkan CPO dengan harga terjangkau dari Indonesia. Perlu diingat, ke depan akan terjadi peningkatan penyerapan CPO Indonesia oleh China.

Risiko lain adalah karena yang digalakkan dan digencarkan adalah model kerja sama B2B, maka sejak 2012, 40 perusahaan BUMN China sudah menyetujui mengambil peran di dalam kontestasi BRI. Mereka akan berhadapan dan berkompetisi secara langsung (head-to-head) dengan BUMN Indonesia.

Ke depan ada risiko kerugian yang akan ditanggung langsung oleh BUMN pengolahan sawit seperti PTPN III. Kemungkinan terburuk adalah KEK ini akan menjadi milik China dengan penguasaan secara menyeluruh hingga pada tahap operasionalnya yang saat ini dikuasai oleh anak perusahaan PTPN III yaitu PT Kinra.

Belum lagi TKA yang akan masuk seiring dengan masuknya investasi China ke KEK Sei Mangkei yang mana seharusnya tenaga kerja yang terserap bukan dari China, namun dari daerah Sei Mangkei, Simalungun, Medan dan sekitarnya. Indonesia harus belajar dari kasus KEK Morowali.

Namun ada juga peluang yang bisa diraih dari kerja sama dengan China dengan program BRI-nya tersebut.  Industri di Tanah Air tidak semapan industri China, sehingga industri domestik seharusnya difasilitasi oleh China, bukan head-to-head.

Contoh paling sederhana adalah e-commerce. UMKM Indonesia dipaksakan untuk head-to-head dengan UMKM dari China di marketplace mereka atau ironinya di marketplace kita sendiri. Banyak diantara kita membeli produk yang tarif pengiriman 0 persen dan hanya menunggu tidak lebih dari 1 minggu mendapatkan produk langsung dari China. Dari harga saja, IKM dan UMKM Indonesia sudah kalah oleh China. Maka caranya bukanlah head-to-head, tetapi bermitra.

Perlu menjalin kerja sama agar produk yang dihasilkan Indonesia bisa langsung dijual ke sasaran yang tepat tanpa perlu bersaing sengit dengan IKM dan UMKM China. Indonesia bisa mencontoh penjualan durian Thailand.

 MoU yang diteken tahun lalu oleh pemerintah Thailand dan Alibaba, membuat UMKM Thailand bisa menjual durian monthong sebanyak 2 juta ton melalui Alibaba. Ketika diposting pertama kali, 80 ribu durian monthong terjual dalam waktu 1 menit saja. Distribusi kuat, marketplace ada dan disediakan oleh Alibaba, dan ada pasarnya di China. Inilah bentuk kerja sama yang komprehensif dan saling menguntungkan.

Industri Indonesia tidak begitu mengambil peran di rantai pasok dunia, hanya memiliki GVC participation rate sebesar 37,1 persen dari total ekspor, di bawah negara berkembang yang sebesar 41,4 persen.

Namun Indonesia melihat bahwa China adalah sumber di mana industri nasional bisa berkembang. Sebanyak 19,5 persen konten produk ekspor Indonesia berasal China. Artinya, bahan baku industri di Indonesia sebagian besar berasal dari China. Selain itu, sebanyak 13,3 persen produk industri Indonesia menjadi bagian dari produk mereka. Ini artinya, Indonesia juga mengekspor bahan baku untuk produk industri ChIN. Angka ini merupakan yang terbesar dibandingkan dengan Korea Selatan, Jepang, dan Amerika Serikat.

Ke depan kerja sama dengan China melalui BRI seharusnya bukan lagi berada pada pembangunan infrastruktur yang memudahkan barang konsumsi mereka langsung dapat dikonsumsi oleh masyarakat Indonesia, tetapi ditujukan pada pengembangan industri domestik yang berbasis ekspor. Dengan cara ini Indonesia dapat mengambil manfaat, mulai dari reindustrialisasi hingga perbaikan defisit transaksi berjalan. (sar)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest

Ketika melakukan kerja lapangan (fieldwork) di China pada bulan November 2016 sampai April 2017, saya menemukan  dua  jawaban mengenai apa motivasi China dengan BRI-nya. Pertama, motivasi eksternal. Pendapat ini dimiliki oleh analis yang melihat China dari luar. Mereka berkesimpulan bahwa BRI didirikan oleh China sebagai political tool untuk menggapai hegemoni.

Kedua, motivasi internal yang menyanggah motivasi eksternal. Pendapat ini dimiliki oleh para analis dalam domestik China dan analis dari luar yang mengerti betul tentang keadaan Partai Komunis China saat ini. Mereka beranggapan bahwa BRI adalah economic tool. Mereka melihat BRI adalah cara China untuk mengatasi beberapa masalah ekonomi yang sedang dihadapi.

Yang paling siginifikan adalah masalah over-accumulation di industri bahan bangunan seperti baja, aspal, semen, besi, dan sebagainya yang perlu ‘dibuang keluar’ untuk mempertahankan ekonominya.

Sejarahnya, untuk merespon krisis finansial global, pemerintah China mendorong pemerintah daerah untuk meningkatkan daya saing industri mereka. Hasilnya malah terjadi over-accummulation terutama di industri material bahan bangunan.

Masalah lain adalah ketimpangan antara wilayah China bagian timur dan barat yang semakin tinggi.  Isu lain adalah tingginya pengangguran, kemiskinan, dan sebagainya.

Masalah-masalah diatas akhirnya memberikan dampak yang negatif terhadap legitimasi kepemimpinan Partai Komunis China dimana sejak beberapa tahun belakangan ini terjadi banyak sekali protes dan demonstrasi terhadap pemerintahan di Beijing yang membuat khawatir para pimpinan partai.

Oleh karena itu BRI diciptakan sebagai alat untuk mengatasi masalah-masalah ekonomi di atas dan juga sebenarnya ada political motive juga, tetapi lebih ke arah domestik yaitu meredam oposisi terhadap Partai Komunis China.

Di luar itu ada tujuan ekonomi dari BRI yang dapat dibagi dua. Pertama, kepentingan jangka pendek untuk mengatasi masalah-masalah ekonomi di atas dengan membangun investasi terutama di sektor infrastruktur di berbagai negara di dunia. Namun, secara long term hasil infrastruktur yang berbentuk seperti pelabuhan, bandara, dan jalan juga diharapkan dapat membantu perdagangan dan  investasi China di masa depan.

Mereka yang berpendapat seperti ini melihat bahwa sebenarnya untuk saat ini China belum mau untuk menjadi hegemoni dunia. China masih berhati-hati terhadap respond AS dalam mengambil langkahnya.

 

Banyak pernyataan dari pimpinan China yang menandakan bahwa China masih “takut dengan Amerika” seperti penggunaan kata ”China aims to be the second major actor in the world”. Banyak analis juga mengatakan bahwa kata-kata ”replacing” atau mengganti Amerika sangat dihindari oleh China.

Meskipun jika dilihat secara kasat mata, beberapa langkah China terkesan seperti ingin mendominasi dunia, tetapi banyak yang beranggapan bahwa ini hanyalah untuk pleasing their own people yang menginginkan China untuk lebih aktif di dunia global. Namun, pemerintah China sendiri sebenarnya masih berhati-hati karena dapat mempengaruhi hubungannya dengan negara-negara tetangga dan negara kuat lain.

Hal ini juga dapat dilihat dari nama Belt and Road Initiative (BRI) yang dulunya adalah OBOR (One Belt, One Road) project. Para akademisi dari Beijing University beranggapan bahwa OBOR terkesan “ingin menjadikan dunia unipolar di bawah China” dengan kata “ONE”. Begitu juga dengan kata “project” yang di literatur-literatur komunis/sosialis berkaitan dengan “hegemonic project”. Hal ini membuat pemerintah China memutuskan untuk ”toning down” dengan menggunakan BRI. Kata inisiatif dilihat lebih soft dibanding project.

Jadi, yang ditanyakan oleh dua pendapat di atas adalah siapa sebenarnya audiens China dalam BRI ini? Apakah rakyatnya sendiri atau komunitas internasional? Yang pertama menjawab bahwa audiens BRI adalah komunitas internasional dan yang kedua melihat bahwa audiens BRI adalah rakyat China sendiri. China ingin terlihat “WOW” di panggung internasional tapi juga untuk rakyatnya.

Namun muncul pendapat ke-3 di mana saya berpendapat sama bahwa sebenarnya BRI memiliki dua tujuan. Dalam jangka pendek, tujuannya adalah kepentingan internal dimana China ingin menyelesaikan masalah domestiknya, baik secara ekonomi maupun politik.

Dalam jangka panjang, tidak bisa dipungkiri bahwa China juga memiliki ambisi global political motive ke depannya. Tetapi beberapa waktu belakangan ini kita lihat, bahwa China sepertinya mencoba untuk menggapai kedua tujuan tersebut secara bersamaan.

Dalam kasus Sri Lanka, misalnya, di mana awalnya memang economic goal yakni investasi infrastruktur. Namun ketika negara tersebut tidak bisa membayar utangnya, dicaplok oleh China.

Argumen ini juga dapat dilihat dalam kasus Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB) yang merupakan bank penyokong dana untuk BRI. Bank ini pernah dielu-elukan sebagai bank yang akan membantu menyebarkan Renminbi sebagai mata uang dunia.

Tapi apa jadinya? Bank ini memutuskan untuk menggunakan dolar AS sebagai mata uang utamanya. Alasannya adalah karena China memiliki foreign exchange reserves yang terlalu banyak yang perlu “dibuang keluar”.

 Namun Jin Liqun, Presiden AIIB yang juga anggota Partai Komunis China telah mengatakan bahwa penggunaan dolar hanya “strategi temporer” dan “tidak menutup kemungkinan bahwa AIIB akan menyebarkan Renminbi di masa depan”.

Bagaimanapun, dalam konteks dua faktor diatas, Indonesia memiliki posisi strategis di mata China. Secara ekonomi, kepemimpinan Presiden Joko Widodo yang berniat untuk membangun infrastruktur secara masif tentu saja menjadi peluang bagi China.

Lalu apa saja langkah-langkah politik yang akan diambil China untuk mewujudkan BRI di Indonesia? Jika kita belajar dari negara-negara dimana BRI telah terlaksana, China telah melakukan beberapa cara untuk mendapatkan simpati dari negara-negara tersebut. Di Indonesia juga sudah terlihat beberapa tanda-tanda akan adanya strategi yang sama.

Penggunaan prinsip B2B (Business to Business). Para ahli tentang China juga sudah mengatakan bahwa B2B adalah slogan yang digunakan oleh China untuk BRI sehingga negara-negara yang terkena dampak merasa bahwa mereka hanya berhadapan dengan “aktor-aktor kecil dari China”. Padahal kalau kita lihat struktur ekonomi China sendiri, perusahaan-perusahaan China adalah SOEs yang mana pemerintah masih bermain peran di situ. Jika memang perusahaan privat bermain di sini, mereka juga biasanya dipimpin oleh orang-orang yang masih punya keterkaitan dengan Partai Komunis China.

Jangan terbuai dengan pendapat bahwa perjanjian Indonesia dengan China dalam konteks BRI adalah B2B. Masih ada kemungkinan adanya “debt trap” meskipun perjanjian dilakukan secara B2B.

Strategi kedua adalah promosi melalui budaya atau cultural exchanges. Hal ini sesuai dengan apa yang tertulis di dokumen resmi BRI, namanya Vision & Action,  yang merupakan strategi penting dalam implementasi BRI.

Strategi budaya ini mulai meningkat sejak beberapa tahun belakangan ini. Dapat dilihat melalui berdirinya China-Indonesia Cultural Forum pada bulan Januari 2019. Pada September 2018, Partai Komunis China menggelar exchange cultural pertama di bawah BRI di Bali. China kabarnya juga berencana untuk membangun lagi Confucius Institute di beberapa tempat di Indonesia, menambah yang sudah dibangun.

Perlu dicatat bahwa strategi-strategi ini masih dalam tahap awal di Indonesia. Perkiraan ke depan akan meningkat seiring dengan berjalannya waktu.

Lalu bagaimana Indonesia menghadapi datangnya BRI ini?  Dilihat dari perspektif politik ekonomi. Pertama, yang harus dilakukan adalah mempelajari betul tentang China, motifnya apa dan strateginya seperti apa, sehingga tidak salah dalam membuat kebijakan atau respon

Di China saja, studi tentang Indonesia sedang meningkat. Indonesia juga harus melakukan hal yang sama dalam menghadapi mereka.

Kedua, perlu disadari bahwa sebenarnya China yang lebih butuh Indonesia daripada sebaliknya. Kalau melihat peta BRI yang dimuat harian Xinhua, jalur laut BRI memang direncanakan melewati Indonesia. Ini artinya Indonesia memiliki posisi strategis dalam rencana China. Dengan kata lain, rencana untuk menghidupkan jalur sutra kembali tidak akan terwujud tanpa peran Indonesia.

Oleh karena itu, langkah kedua adalah Indonesia harus lebih berani untuk berhadapan dengan China. Istilahnya “Jangan Nrimo Aja”

Malaysia contohnya, sudah membuktikan bahwa mereka bisa bernegosiasi dengan China. Saudi Arabia pun begitu. Di proyek YASREF di Laut Merah, misalnya, perjanjian yang dilakukan dengan China adalah 63:37 dimana Saudi Arabia memiliki kontrol dan peran yang lebih strategis. Begitu juga dalam isu pekerja hanya 30 persen dipegang oleh pekerja China. Level managerial dan direksi harus dipegang oleh orang lokal. Hal ini menunjukkan China dapat dinegosiasi dan Indonesia harus pintar-pintar bernegosiasi.

Mengenai pembayaran utang juga begitu. China memang kurang transparan dalam proyek-proyek BRI. Dokumen-dokumen resmi proyek-proyek BRI sering tidak dipublikasi. Namun, diketahui China memiliki perjanjian yang berbeda-beda dengan setiap negara, termasuk jangka waktu pembayaran utang. Nah, jangka waktu pembayaran tersebut  bisa dinegosiasi sehingga Indonesia tidak terkena "debt trap"

Selain itu, Indonesia harus pandai mengarahkan investasi China ke sektor-sektor yang dapat menguntungkan, untuk kepentingan ekspor ulang seperti pertanian. China juga sedang gencar di sektor Islamic Finance. Ini bisa menjadi peluang bagi Indonesia.  (sar)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
close

PENALAR

PENALAR TERPRODUKTIF

Ujang Komarudin, Dr., M.Si.

Pengamat Politik dan Dosen Universitas Al Azhar Indonesia

Tabrani Yunis

Pengelola majalah POTRET dan Majalah Anak Cerdas. Direktur Center for Community Development and Education (CCDE) Banda Aceh

FOLLOW US

People Power and Power of Love             Polisi Tak Boleh Berpolitik             Laksanakan Reformasi Perpajakan Secara Konsekuen             Tunjukkan Sikap Politik yang Matang             Menagih Janji Deregulasi dan Perbaikan Infrastruktur Investasi             Perlu Inventarisasi Perundangan dan Peraturan             Bukan Jumlah Peraturan Tapi Korupsinya Yang Penting             Sektor Pertanian Masih Gunakan Paradigma Lama             Gelombang Spekulasi Politik             Demokrasi Tanpa Jiwa Demokrat