Dana Desa, Bijak Memahami Akar Masalah vs Kelicikan Koruptor
berita
Ekonomika
Ilustrasi kan watyutink 25 November 2019 17:15
Penulis
Watyutink.com - Pemerintah per November 2019 ini akhirnya menghentikan untuk sementara pencairan program dana desa, akibat ditemukannya sejumlah kasus pencairan dana desa kepada desa yang rupanya hanya fiktif belaka.

Merasa “dikerjai” aparat di pemerintahan daerah tertentu, Kementerian Keuangan selain menghentikan pencairan dana desa, juga menugaskan tim untuk mengusut tuntas dalam penyelidikan bersama Kemendagri atas hal memalukan tersebut, sampai pasti berapa total desa fiktif yang terdata dan berapa jumlah kerugian Negara dari hasil keusilan tersebut.

Padahal, hingga Oktober 2019, realisasi penyaluran dana desa telah mencapai Rp52 triliun atau 72,4 persen dari total pagu APBN 2019 sebesar Rp70 triliun (Tempo.co,18/11/2019). Total selama empat tahun ini, telah dikucurkan dana desa mencapai Rp 187 triliun. Rinciannya, 2015 sebesar Rp 20 triliun, lalu 2016 mengucur lagi Rp 47 triliun, serta pada 2017 dan 2018 masing-masing sejumlah Rp 60 triliun.

(Baca juga : https://watyutink.com/topik/ekonomika/Dana-Desa-Menyemai-Harapan-Menuai-Hukuman?)

Secara fisik, sebagaimana dapat dilihat sekilas memang dana desa telah berhasil membangun sarana dan prasarana fisik desa seperti jalan desa, embung, fasos (olahraga dan sosial keagamaan) di desa, wc umum dan lain-lain infrastruktur sederhana, yang dianggap mampu mengantarkan desa untuk mandiri.

Namun yang menjadi pertanyaan kemudian, seberapa berhasilkan dana desa dalam memperbaiki taraf hidup warga desa sehingga punya kemampuan daya beli untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari? Lebih jauh, apakah berhasil mempersempit ketimpangan distribusi pendapatan dalam rasio gini? Jika disebutkan perlu tahapan pembangunan infstruktur terlebih dulu baru kemudian membangun daya beli, apakah konsep tersebut tidak timpang dan menafikan persoalan serius yang sebenarnya terjadi di desa?

Seriusnya persoalan di desa-desa kita sudah ditunjukkan oleh--kalau boleh disebutkan—hasil survei Asian Development Bank (ADB) baru-baru ini yang menyebutkan selama empat tahun terakhir 22 juta orang Indonesia menderita kelaparan kronis. Tak heran jika kasus-kasus balita stunting melanda para generasi penerus diakibatkan oleh semakin sulitnya warga masyarakat miskin mendapatkan akses memperoleh makanan dan asupan gizi tambahan bagi ibu hamil.

(Baca juga : https://www.watyutink.com/topik/ekonomika/Menyoal-Program-Dana-Desa)

Mungkinkah dana desa dapat mengcover berbagai masalah mendasar dan serius yang seperti disebutkan barusan? Belum lagi ihwal ketimpangan struktural ekonomi yang terjadi, yang berakibat pada tidak kunjung membaiknya rasio gini.

Kita sebetulnya sama-sama berharap bahwa penggelontoran dana cash ke desa dapat di  create berdasarkan pada apa yang sebenarnya dibutuhkan oleh desa, sekaligus tingkat akurasi dalam memotret potensi desa dan bagaimana meningkatkan daya beli masyarakat desa.

Pemberian dana desa juga seharusnya ikut mengantisipasi culture shock yang terjadi pada warga desa akibat kejatuhan “durian runtuh” mendapat kucuran dana maksimal Rp1 miliar per desa.

Kasus ditangkapnya ratusan aparat desa dan kepala daerah, serta yang terakhir desa fiktif, dapat dijadikan pelajaran penting bahwa korupsi memang sudah bukan sekadar kejahatan biasa. Dia adalah kejahatan sistemik yang melibatkan aparat pemerintahan desa, saling terkait dengan para pejabat di atasnya.

Padahal, sudah ada kerjasama tiga lembaga Polri, Kemendes PDT, dan Kemendagri dalam ikut mengawasi dana desa. Kok masih kebobolan juga?

Apa pendapat Anda? Watyutink?

SHARE ON
OPINI PENALAR
Peneliti, Redaktur LP3ES dan Penulis Buku Politik Antikorupsi di Indonesia

Dalam masalah dana desa yang menyimpang dalam penggunaanya di daerah atau bahkan dicoba curi dengan data fiktif desa, maka point nya adalah, memang mungkin saja ada pengawasan yang mengendur. Selama ini Pusat menganggap mereka sudah memberikan banyak kebaikan-kebaikan ke daerah sampai pada tingkat paling bawah, tetapi kemudian tidak disertai dengan pengawasan yang ketat.

Pusat agaknya lupa satu hal, bahwa “korupsi itu mengikuti kemana uang mengalir”. Itu prinsip yang dilupakan sejak dulu. Dalam bahasa sehari-hari, Pusat kita sebut selalu menggunakan positif thingking.

Repotnya, kalau penegak hukum selalu menggunakan prinsip positif thingking maka dia tidak akan menemukan kasus. Padahal dalam Negara yang penyakit korupsinya sudah sedemikian parah seperti di Indonesia, tidak perlu menggunakan positif thingking. Harus negatif thingking. Bahwa setiap aliran uang akan selalu potensial untuk dikorup ketimbang tidak. Maka pada titik itulah perlunya pengawasan yang harus diperketat.

Ihwal sudah adanya kerjasama pengawasan dana desa oleh tiga lembaga Polri, Kemendes PDT dan Kemendagri, kadang kita tidak percaya akan efekftivitas pengawasan. Sebabnya, harus disadari bahwa kesadaran itu baru ada pada tingkat Pusat. Kesadaran Pusat sepertinya sudah cukup tinggi karena mungkin mereka yang menghasilkan produk tersebut.

Sementara di bawah banyak hanya melaksanakan dan banyak elemen desa tidak pernah mendengar hal tersebut.

Kita sebaiknya percaya bahwa kalau mau ada perubahan, harus diupayakan bagaimana tangan Pusat itu sampai ke daerah-daerah. Selama ini kontrol yang dilaksanakan hanya dari pusat melalui himbuan, juga edaran. Jadi ini masalah yang memang berat.

Sedihnya, kadang kita mendengar ada kongkalingkong antara badan pemeriksa pusat dengan terperiksa di daerah. Kerjasama auditee dengan auditor. Kita tidak tahu kenapa bisa selalu terjadi seperti itu. Tetapi itulah yang terjadi.

Ada juga faktor desa yang “kaget” karena tiba-tiba mendapat kucuran dana segar rata-rata Rp700 juta per desa. Sementara itu intensitas hubungan desa dan kota saat ini hampir tidak ada jarak lagi. Infrastruktur dan fasos komunikasi sudah lumayan baik, dan dalam interaksi itu kemudian orang kota menunjukkan keberpunyaan.

Oleh karena itu begitu mendapatkan guyuran dana pusat, maka bisa merubah niat dan pikiran warga desa. Padahal sudah ratusan aparat desa yang ditangkap dan di KPK sendiri sejak beberapa tahun lalu sudah masuk 10 ribuan laporan penyimpangan dana desa.

Memang yang bisa mengatasi dan mencegah penyelewengan itu adalah para pimpinan atau kepala daerah (Bupati dan Walikota), yang memimpin langsung pengawasan penggunaan dana desa. Agar jangan sampai terjadi, maka pemerintah harus kembali mengingat bahwa korupsi itu mengikuti kemana uang mengalir. Itu prinsip yang harus dipegang. Karena sekarang riil orang desa juga ikut-ikutan menjadi koruptor.

Usulan agar KPK membuka perwakilan di setiap propinsi sudah diakomodasi dalam UU KPK 19 tahun 2019 Pasal 6 dan 7 disebutkan dalam 3 elemen bahwa KPK akan menjadi garda terdepan dalam memperkuat fungsi pencegahan korupsi. Pada sisi itu sebenarnya cukup melegakan. Tapi nanti akan bisa dilihat bagaimana sepak terjang KPK selanjutnya.

KPK sekarang agak rumit, karena berada pada posisi yang tersudutkan dan bingung mau berbuat apa lagi ke depan. Jika KPK diarahkan hanya untuk mencegah, maka itu harus dilakukan sampai ke desa.

Mencegah dana desa di korupsi oleh aparat paling bawah di daerah adalah sebuah persoalan besar. Jadi bukan hanya soal statistik bahwa kasus penyimpangan dengan desa fiktif itu hanya berkisar nol koma sekian persen. Itulah perlunya memahami bahwa korupsi akan terus mengikuti kemana uang mengalir.

Belum lagi ke depan jika ada dana RT RW, itu akan kembali terjadi percobaan penyimpangan dana. Hal itulah yang dikatakan bahwa bangsa ini sudah mengalami dekadensi moral akut. Apapun yang akan digunakan pasti akan disalahgunakan juga.

Dana desa harus diakui adalah satu niat baik pemerintah pusat. Bagaimana mengembangkan pembangunan sampai ke desa-desa atau membangun dari pinggiran.

Sekarang penting bagi KPK untuk segera mengambil tindakan terhadap masalah itu. Untuk mengcounter lembaga lain misalnya Kemendes yang membantah  terjadinya penyimpangan di desa, dan menyatakan yang terjadi hanya mal adminitrasi.(pso)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Jurnalis Senior

Menanggapi masalah dana desa kontemporer, maka dapat diberikan pandangan dengan memahami dulu bahwa desa adalah satu bagian dari ekonomi nasional. Kalau sistem ekonomi nasional tidak disiapkan dengan baik, maka akan sia sia.

Jika disebutkan dana desa sudah berhasil dalam membangun infrastruktur desa, dalam jangka pendek mungkin bermanfaat, tetapi hal itu juga masih debatable. Infrastruktur baru akan bermanfaat kalau dia terkait dengan design pembangunan dan pertumbuhan ekonomi riil. Tetapi masalahnya sekarang kelihatannya baik secara nasional maupun kurang dipersiapkan dengan matang.

Jadi kesannya hanya membangun infrastruktur. Semestinya hal itu dipersiapkan satu paket.

Pada akhir 1970 an Thailand membangun suatu daerah kering yang kurang subur, dan membangun satu kawasan pertanian terpadu dengan tanaman sederhana, yakni singkong.

Tetapi Thailand membangun kawasan itu dengan satu design besar yang  integrated. Dibangun satu paket kawasan pertanian yang lengkap mulai dari faktor pertanian, budidaya, pengolahan sampai ekpor. Jadi satu design terpadu, dari kawasan pertanian, bibit, masyarakatnya, sampai infrastruktur jalan sehingga produk singkong bisa melalui jalan itu untuk menuju kawasan pelabuhan ekspor. Pada saat yang sama ketika itu, Indonesia juga mengirim transmigran ke Lampung dan menanam singkong. Tetapi karena ketika itu jalan tidak dibangun, akibatnya harga singkong jatuh. Petani rugi, dan hal itu berlangsung terus sampai sekarang.

Di Thailand, mereka membangun pertaniannya dengan pemetaan yang bagus sehingga ketika panen semuanya bisa diangkut dengan cepat, diolah dan dikeringkan, diolah menjadi gaplek. Gaplek-gaplek itu kemudian disimpan di silo-silo raksasa dan kemudian pada saat nya bisa diekspor. Telah ada sistem transportasi dengan dukungan jalan yang baik, sehingga pada tahun 1980 awal gaplek Thailand telah menjadi komoditas ekspor terbesar dari seluruh komoditas ekspor Thailand.

Hal itu yang dimaksud agar pembangunan desa dan infrastruktur bisa dibangun secara terpadu.

Pembangunan desa penting, tapi tidak bisa berdiri sendiri. Dia memerlukan perlindungan dari sistem ekonomi nasional. Memang jika dibangun jalan jalan tol dimana-mana akan kelihatan megah, kalau kita banyak mempunyai dana berlimpah. Tetapi kalau dana diperoleh dari utang, maka ke depan akan menciptakan beban. Kecuali kawasan-kawasan ekonomi terpadunya merupakan satu bagian integrated dari design pembangunan yang utuh. Hal itulah yang kurang nampak saat ini.

Jadi pembangunan desa memang bermanfaat dalam jangka pendek, tetapi kalau sistem ekonomi nasional seperti ini maka tidak akan mungkin menciptakan kemakmuran desa. Sistem ekonomi, politik dan budaya nasional sebenarnya harus mengikuti dengan benar ajaran Trisakti Soekarno.

Trisakti yang berisikan ajaran berkepribadian dalam budaya, mandiri dalam ekonomi, dan berdaulat dalam politik, tapi justru saat ini ketiga prinsip itu dihantam oleh kekuatan global.

Kekuatan global itu juga punya tiga prinsip pertama, mengembangkan budaya yang bebas lepas yang banyak bertentangan dengan nilai-nilai luhur Nusantara. Budaya nasional kita adalah gotong royong, keharmonisan dan tidak individual, serta menjunjung tinggi etika. Tetapi budaya yang dibawa oleh globalisasi dengan teknologi digital itu amat individual.

Kedua, ekonominya persaingan bebas dan bukan ekonomi kemasyarakatan gotong royong yang sesuai dengan Pasal 33 UUD 1945 yang asli. Belum lagi ekonomi digital yang pengaruhnya luar biasa. Ada marketplace, e-commerce dan lain-lain.

Pasar bebas dengan sebuan barang impor baik langsung maupun lewat e-commerce telah merusak kemandirian ekonomi bangsa kita. Di pasar-pasar dapat dilihat barang-barang impor yang sudah masuk dari cangkul, jarum dan lain-lain. Kalau tidak segera diatasi, maka ekonomi nasional atau sektor riil akan hancur.

Perkembangan bisnis online gojek dan lain-lain hanya semu. Keuntungan akhir pasti akan jatuh ke luar negeri. Sementara para driver ojol harus memodali sendiri mulai dari kendaraan, bensin, makan, asuransi, dan lain-lain. Uang ojol masuk dulu ke perusahaan e-commerce baru bagian kecil dibagi ke driver.

Ketiga, sistem politik. Sistem politik global berdasarkan pada pemilihan bebas individualism-one man one vote.

Jadi ada lima plus syarat pembangunan desa yang bermanfaat :
Pertama, sifat komunitas, gotong royong dan keharmonisan. Kedua, harus mengutamakan keunggulan dan kearifan lokal. Kalau ekonomi kreatif dia harus  berlandaskan kearifan lokal. Jika bertumpu pada benda,maka juga harus bertumpu pada SDM dan SDA Lokal yang ada. Kalau semua berbahan baku impor maka tidak ada gunanya.

Ketiga, eksploitasi sumber daya harus mempertimbangkan kelestarian ekonomi, kelestarian alam dan budaya atau konservasi alam dan budaya. Keempat, harus berpihak pada rakyat, pro peoplepro poor. Berpihak pada rakyat dan harus mengentaskan kemiskinan.

Kelima, harus mengandung nilai tambah yang berkelanjutan. Bukan nilai tambah sesaat. Plus dikemas dalam sentuhan akhir kepariwisataan. (pso)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Ketua Program Doktoral Ilmu Politik Sekolah Pasca Sarjana Universitas Nasional

Harus disepakati terlebih dulu, dalam penegakan hukum di sebuah negara, tidak ada demokrasi bisa tegak dengan baik kalau hukum belum menjadi panglima. Atau democracy by the law. Artinya semua harus sepakat bahwa yang menjadi panglima adalah hukum, baru kemudian berbicara demokrasi.

Kalau tidak, maka kita bisa menafsirkan bahwa yang berkuasa adalah sebuah negara kekuasaan. Jadi bukannya kedaulatan rakyat, tetapi penguasalah yang memonopoli kekuasaan.

Kita harus sepakat bahwa semua harus berawal dari situ, meskipun kita mengklaim bahwa negara kita adalah negara demokrasi. Tetapi sebenarnya proses-proses demokrasi itu tetap dibajak oleh kekuasaan yang ada.

Hal itu bisa dilihat yang paling dekat adalah kasus korupsi. Kasus korupsi di Indonesia bukanlah kasus kriminal biasa. Tetapi korupsi di Indonesia adalah suatu konspirasi para elit yang melibatkan siapa saja yang terkait dengan pembagian kekuasaan.

Itu digambarkan pada sistem banyak partai, namun sayangnya hal itu tidak punya korelasi dengan meningkatnya fungsi kontrol. Relasi kekuasaan tidak memunculkan aktifnya fungsi check and balances. Bangunan relasi kekuasaan seperti tu kemudian mendikte pada struktur di bawahnya, sampai ke desa.

Jadi aparat hukum tidak bisa lepas dari pengaruh kekuasaan. Apalagi kita lihat aparat kepolisian tidak bisa netral.

Hal itu semua ada hubungannya dengan sistem demokrasi yang kita bangun bahwa sesungguhnya tida ada single majority, yang bisa memiliki satu kekuasaan yang efektif.

Kekuasaan yang pas-pasan ini memerlukan topangan instrumen kekuasaan lain termasuk aparat keamanan. Hal itu mencerminkan keadaan yang sama dengan era orde baru, hanya dulu tentara yang dilibatkan. Sekarang polisi yang diseret ke dalam sistem kekuasaan.

Jadi walaupun di desa ada lembaga kepolisan dan lain-lain, tetap tidak secara otomatis bisa efektif mencegah perilaku korup. Jadi korupsi yang tejadi di Indonesia terdapat pegaruh kekuasaan yng sangat luar biasa. Wajar kalau kemudian upaya pemberantasan korupsi juga sangat lamban.

Problem yang kedua adalah, kucuran dana desa seharusnya tidak seperti membagi-bagi begitu saja dana kepada masyarakat. Sebelum dana desa dikucurkan sebetulnya telah banyak pendapat publik yang mengatakan bahwa ada indikasi dana tersebut dikucurkan sebelum Pemilu. Jadi lagi-lagi ada motif kekuasaan. Bagaimana memobilisai dukungan dengan menggunakan anggaran negara. Dari pemberian dana desa itu transaksi politik menjadi tidak bisa dihindari.

Tidak bisa dipungkiri bahwa setiap partai juga mempunyai ruang untuk “memonetisasi kebijakan” dengan membagi-bagi kapling. Parpol menjadi instrumen yang bisa dimanfaatkan untuk mengalokasikan dana itu.

Ketiga, menjadi pertanyaan juga apakah sebelum dikucurkan dana desa itu, sudah dilakukan identifikasi potensi desa. Apakah desa sudah disiapkan, perangkat aturan yang disiapkan menjadi tidak cukup karena itu hanya salah satu hal. Yang paling penting justru harus ada identifikasi potensi desa, apa prasyarat unggulnya.

Kalau satu desa unggul di sektor pertanian, apakah lahan yang tersedia memadai? Bagaimana dengan irigasi dan penyuluh? Apakah sudah cukup tersedia pasar untuk menyerap produk-produk pertanian? jadi masalah paska panen dalam istilah berbeda. Saat ini mekanisme pasar sudah agak sulit karena masuknya barang-barang impor.

Lalu juga apakah keunggulan desa itu mempunyai multiplier effect. Tentu saja mestinya pemerintah sudah mempunyai data jika satu desa dikucurkan dana desa, apakah bisa memunculkan multipier effect. Bagaimana dalam pelaksanaannya jika terjadi penyimpangan. Adakah aturannya.

Desa fiktif dalam kasus dana desa di daerah adalah satu kejahatan yang luar biasa. Seharusnya dijatuhi hukuman mati. Memang, budaya fiktif itu sudah lama dan selalu ada motif kekuasaan di situ. Pola itu adala pola lama yang terus berulang-ulang terjadi.  

Hal itu sudah menjadi problem struktural-sistemik yang sangat luarbiasa. Wajar kemudian jika otonomi daerah menjadi tidak kunjung menguat karena relasi kekuasaan di daerah ya sama saja. Ada partai, ada pemodal dan ada penguasa, ada proyek dan ada sumber daya alam.

Itu semua tidak ada hubungannya dengan kepentingan rakyat. Semua hanya kepentingan dari aktor-aktor yang mengejar sumber-sumber ekonomi dan kekuasaan. Saling melakukan pertukaran. Penguasa mendapat imbalan materi dan yang punya materi dapat dukungan dari penguasa.

Transaksi itu khas politik di Indonesia. termasuk dalam masalah kebakaran hutan. Kami ada beberapa penelitian mahasiswa yang menggambarkan bahwa semua elemen daerah terlibat dalam kasus kebakaran hutan. Baik aparat kemanan maupun aparat penegak hukum.  Jadi amat parah penegakan hukum kita. Ironisnya kita masih memakai negara demokrasi yang tidak jelas demokrasi macam apa.

Jadi tidak heran kalau muncul kasus kelaparan 22 juta orang, Itu akibat distorsi kekuasaan yang berimbas pada kebijakan-kebijakan pembangunan ekonomi yang tidak menyentuh orang-orang miskin.

Amat menyedihkan menemukan kemiskinan di sekitar kita. Di kota saja para driver ojol bisa bercerita bagaimana terjadi penurunan taraf kehidupan ekonomi masyarakat yang luar biasa. Apalagi di desa-desa. (pso)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest

PILIHAN REDAKSI

close

PENALAR

PILIHAN REDAKSI

PENALAR TERPRODUKTIF