Korupsi, Kesenjangan, Kemiskinan di Periode II Jokowi
berita
Ekonomika
Foto Ilustrasi Kawasan Kumuh 17 February 2020 14:30
Penulis
Watyutink.com – Rapor ketimpangan dan kemiskinan di Tanah Air membaik dalam tiga tahun terakhir. Ini merupakan prestasi yang patut mendapatkan acungan jempol. Pembangunan yang dilakukan dalam beberapa tahun terakhir membuahkan hasil.

Angka ketimpangan yang diukur melalui indeks gini per September 2019 sebesar 0,380. Angka ini lebih rendah dibandingkan dengan gini ratio Maret 2019  (0,382) dan gini ratio September 2018 (0,384). Capaian indeks gini tersebut menempatkan distribusi pengeluaran di Indonesia dalam kategori sedang. Indikator kemiskinan juga mengalami perbaikan. Per September 2019, angka kemiskinan di Indonesia berada pada angka 9,22 persen.

Pertanyaannya, apakah prestasi tersebut bakal berlanjut pada tahun-tahun yang akan datang? Apakah ini merupakan prestasi yang berkesinambungan? Apakah ada hal-hal yang patut dicurigai akan berdampak negatif terhadap prestasi yang sudah dicapai tersebut?

Di tengah membaiknya rapor ketimpangan dan kemiskinan, sebenarnya ada dua hal yang mengganggu keberlanjutan pencapaian tersebut di periode kedua pemerintahan Presiden Joko Widodo yakni korupsi dan perlambatan ekonomi.

Agenda pemberantasan korupsi di Indonesia redup dengan adanya pelemahan KPK. Revisi UU tentang KPK yang baru lalu membuat lembaga antirasuah ini kehilangan marwah. Kasus OTT salah satu kader partai berkuasa menjadi bukti nyata pelemahan KPK.

Di luar soal korupsi, faktor yang dapat membuat tingkat ketimpangan dan kemiskinan berbalik arah, meningkat lagi, karena adanya perlambatan ekonomi yang terjadi pada 2019. Ekonomi hanya tumbuh sebesar 5,02 persen, menjadikan perjalanan agenda pemberantasan kemiskinan semakin berat.

Jangan dianggap sepele kesenjangan dan kemiskinan, karena ia seperti bensin yang siap berkobar, membakar apa saja, jika terpantik sedikit saja oleh ‘api’ yang berasal dari hal-hal sepele. Kesenjangan dan kemiskinan dapat memicu kecemburuan sosial yang berujung perpecahan, bentrokan, pengrusakan, hingga disintegrasi bangsa.

Kesenjangan dan kemiskinan juga menjadi cawan yang subur bagi tumbuhnya embrio radikalisme. Rakyat miskin cenderung mudah diprovokasi untuk melakukan satu tindakan anarkis, melawan hukum, merusak ketertiban demi perut.  Radikalisme tidak selalu muncul karena alasan ideologi atau paham keagamaan yang keliru.

Agar radikalisme tidak berubah menjadi tumor ganas yang bisa merusak sendi-sendi kebangsaan, pemerintah perlu mengatasi sumber masalah yang menjadi pemicunya antara lain kesenjangan dan kemiskinan. Tentu banyak faktor yang bisa menaikkan kembali tingkat kesenjangan dan kemiskinan.

Apa sebenarnya yang menyebabkan kesenjangan dan kemiskinan sulit diberantas di Tanah Air? Apakah pemerintah punya andil atas terjadinya kesenjangan dan kemiskinan di Tanah Air? Apakah kesenjangan dan kemiskinan juga diakibatkan oleh praktek korupsi yang masif? Bagaimana dengan kebijakan redistribusi aset?

Apakah faktor politik turut mempengaruhi kondisi kesenjangan dan kemiskinan? Apakah diperlukan partiisipasi publik yang lebih luas lagi untuk mengatasinya? Model pembangunan seperti apa yang cocok di Indonesia untuk mengurangi kesenjangan dan kemiskinan?

Apa pendapat Anda? Watyutink?

SHARE ON
OPINI PENALAR

Bagaimana pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam mengatasi kesenjangan ekonomi yang sudah lama terjadi dan cenderung bersifat laten?

Hasilnya, gini rasio mengalami sedikit penurunan, tetapi tetap lebih jelek dibandingkan pemerintahan pada masa Orde Baru jika dilihat dari sekadar angka gini rasio pengeluaran keluarga (bukan pendapatan yang sebenarnya).

Saya tidak mengatakan Jokowi tidak melaksanakan kebijakan pemerataan pembangunan, tetapi kebijakan tersebut hanya bersifat instan, sangat minimal, bahkan bisa dikritik tuna kebijakan, karena tidak serius dan tidak kuat. Banyak kebijakan bersifat populis tuna strategi seperti bagi-bagi uang ke desa karena memang itu desakan politik untuk menyenangkan konstituen

Tidak salah kebijakan itu, tetapi kebijakan itu masuk dalam kategori kebijakan bermutu rendah. Format kebijakan bagus tapi di lapangan lain.

Ada program dana desa, tetapi itu politis sekali untuk membeli suara karena dipromosikan oleh partai politik tanpa desain yang bagus. Seperti bagi-bagi uang ke “konstituen”, bermanfaat tapi kurang produktif. Dana desa naik pesat sekali tapi gini rasio relatif tetap tinggi dibandingkan dengan masa pemerintahan yang lalu.

Transfer ke daerah juga mengucur deras tetapi tidak selaras dengan perbaikan kesenjangan dan penurunan kemiskinan.

Isu kesenjangan ekonomi dari pihak pemerintah selalu mengemukakan data gini ratio dari BPS, yang mengalami penurunan. Ada dua reaksi kritis bersifat ekonomi politik terhadap data tersebut. Pertama, angka gini rasio pada saat ini masih jauh lebih tinggi dari pada masa Orde Baru sehingga penurunan tersebut bukan suatu prestasi khusus.

Kedua, angka BPS tersebut hanya bisa dipakai dalam wilayah terbatas semisal ruang akademik, tetapi tidak bisa memngukur masalah kesenjangan nyata di lapangan.

Alasan data BPS tidak bisa dipakai secara kritis untuk melihat kesenjangan di lapangan karena alat ukur kesenjangan tersebut bukan untuk mengukur kekayaan, tetapi mengukur pengeluaran (yang kemudian dianggap sebagai pendapatan dan bisa diklaim sebagai indikasi kekayaan). Pendekatan seperti ini secara akademis dimaklumi tetapi kenyataan ekonomi politik tidak bisa, karena yang super rich tidak bisa diukur oleh alat ukur BPS tersebut.

Alat ukur apa yang bisa membantu untuk lebih mendekati kenyataan, menggantikan data BPS tersebut? Indikator pengganti ini penting sebab meski gini rasio tergolong rendah tetapi Indonesia bersama Rusia, Thailand, dan India adalah negara yang tergolong paling tinggi tingkat kesenjangan ekonominya.

Pertama, bisa dipakai gini ratio pemilikan tanah sebagai pendekatan pemilikan dan lebih terang mengukur kesenjangan yang ada di tengah masayarakat. Gini ratio pemilikan tanah dua kali lebih tinggi dari gini rasio pengeluaran masyarakat yang ada di data BPS, yakni sekitar 0,7. Angka ini adalah gini rasio sangat berat tetapi dibiarkan. Solusi bagi-bagi sertifikat tidak salah, tetapi hanya polesan di permukaan saja.

Kebijakan pertanahan di Indonesia tergolong paling liberal di muka bumi ini sehingga kesenjangan pemilikan tanah sangat lebar menganga seperti terlihat dari angka gini rasio tanah tersebut. Petani tuna tanah sangat besar jumlahnya. Konsentrasi pemilikan tanah sebenarnya tergolong penyakit berat. Hal ini memicu ketidakstabilan sosial di Amerika Latin.

Alat ukur apa lagi yang bisa melihat kesenjangan lebih terang? Salah satunya adalah pemilikan harta kekayaan berupa tabungan atau deposito. Dari data Bank Indonesia, sebanyak satu persen nasabah di perbankan nasional memiliki hampir separuh tabungan dan deposito perbankan nasional. Sekitar 15,6 persen nasabah memiliki hampir seluruh tabungan deposito di perbankan (97,6 persen). Sisanya, 84,4 persen adalah  nasabah liliput, yang memiliki tabungan total hanya 2,4 persen saja.  Distribusi kekayaan dalam hal pemilikan aset dalam bentuk uang sangat timpang.

Bagaimana hubungannya dengan korupsi? Di Indonesia isu korupsi sangat sensitif dan merupakan bagian dari reformasi sehingga lembaga anti rasuah sangat kuat dan independen. KPK hasil reformasi menjadi dambaan para pegiat anti korupsi.  Kondisi ini berlangsung hampir dua dekade dan memberi harapan bagi perbaikan pemerintahan, politik, dan birokrasi ke depan.

Tetapi sejak akhir 2019, KPK lemah dan dipenggal kekuatanhya. DPR dan presiden menginisiasi perubahan UU KPK ini dan melakukan sidang gelap tertutup. Sejak dulu sudah ada upaya dari DPR untuk memberangus KPK, tidak pernah berhasil karena presiden SBY tidak setuju. 

Namun kali ini ketika presiden menyetujui inisiatif perubahan tersebut, maka jadilah KPK lemah. Tanpa persetujuan dan keterlibatan presiden, maka tidak akan terjadi perubahan. Meskipun rakyat menolak dengan gelombang demonstrasi besar-besaran tetapi gerakan tersebut gagal sehingga KPK selanjutnya adalah macan ompong yang tidak mempunyai kekuatan substansial lagi.

Bagaimana melihat fenomena ini secara lebih jauh dari kacamata teoritis? Demokrasi politik seharusnya memperkuat demokrasi ekonomi karena demos berarti rakyat, dengan keharusan berorientasi kepada rakyat. Tetapi dalam demokrasi sekarang kesenjangan lebih tinggi dibandingkan dengan kesenjangan pada masa orde baru.

Mengapa demokrasi liberal sekarang menghasilkan dorongan tambahan pada kesenjangan ekonomi? Jawabnya adalah model demokrasi Indonesia jatuh menjadi bentuk demokrasi ologarki. (msw)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Peneliti INDEF

Penurunan kemiskinan di Indonesia mendapatkan empat tantangan serius. yakni perlambatan ekonomi, sifat kemiskinan yang satu digit (the last mile problem), ketidakpastian ekonomi global dan nasional yang semakin besar, dan korupsi

Hal tersebut di atas akan mempersulit tujuan pertama Sustainable Development Goals yang menyebutkan bahwa tahun 2030, dunia terbebas dari kemiskinan, tidak terkecuali Indonesia.

Seperti diketahui, penurunan angka kemiskinan sejak tahun 1970 menunjukkan capaian yang luar biasa dengan penurunan lebih dari 50 persen. Pada tahun 1970, tingkat kemiskinan di Indonesia mencapai 60 persen. Per September 2019, tingkat kemiskinannya turun menjadi 9,22 persen. Sebuah capaian yang perlu diapresiasi.

Perlambatan Ekonomi

Seperti diketahui, pertumbuhan ekonomi Indonesia semakin melambat. Terakhir pada tahun 2019 kemarin, ekonomi Indonesia hanya tumbuh 5,02 persen. Pada 2020, Indef memproyeksikan ekonomi Indonesia hanya tumbuhan 4,8 persen. Kondisi tersebut di atas akan memengaruhi kemampuan pertumbuhan ekonomi dalam mengurangi kemiskinan.

Hal ini terlihat dari elastisitas pertumbuhan ekonomi terhadap angka kemiskinan periode 2010-2014 dibandingkan dengan 2015-2019. Pada periode 2010-2014 di mana pertumbuhan ekonomi nasional pernah mencapai 6 persen, rata-rata elastisitas pertumbuhan ekonomi dalam penurunan kemiskinan sebesar 0,53. Sedangkan pada periode 2015-2019 sebesar 0,42. Semakin rendah elastisitas maka semakin rendah kemampuan pertumbuhan ekonomi dalam menurunkan kemiskinan atau dengan kata lain, pertumbuhan ekonomi semakin tidak responsif/elastis terhadap penurunan angka kemiskinan.

The Last Mile Problem

Menurunkan angka kemiskinan dari level 20 persen ke 15 persen lebih mudah dibandingkan dengan menurunkan angka kemiskinan dari 9 persen ke 8 persen. Pada kemiskinan 20 persen kebijakan padat karya dan penyertaan modal usaha bisa mengentaskan angka kemiskinan, namun tidak pada level satu digit.

Hal itu disebabkan oleh perbedaan karakteristik orang-orang yang berada di kelompok dua digit dan satu digit kemiskinan. Pada level double digit, orang miskin yang melekat adalah mereka memiliki level pendidikan yang layak, akses kesehatan bagus, namun belum beruntung dalam akses ekonomi.  Oleh karenanya kebijakan yang bersifat ke ekonomi bisa lebih mudah dalam mengentaskan mereka dari jurang kemiskinan

Namun tidak pada angka kemiskinan satu digit. Penduduk yang berada pada kemiskinan single digit tidak saja terbatas aksesnya ke ekonomi, tapi juga kesehatan dan pendidikan. Oleh karena itu, kebijakan penurunan angka single digit perlu langkah yang berbeda dengan kebijakan ketika kemiskinan pada angka level double digit. Kolaborasi program ekonomi, kesehatan, pendidikan dan akses politik diperlukan dalam kemiskinan  single digit.

Perlambatan penurunan kemiskinan jelas terlihat. Ada data yang menarik, pada periode 2014-2019 (Kemiskinan per September), delta pengurangan kemiskinan desa lebih kecil dari pada delta kemiskinan kota. Delta penurunan kemiskinan desa 1,16 persen, sedangkan kota 1,6 persen.

Padahal di desa pada periode 2014-2019 ada program dana desa. Angka tersebut di atas menjadi entry point untuk menggali lebih lanjut efektifitasnya dalam menurunkan angka kemiskinan di desa.

Ketidapastian Global dan Nasional

ketidapastian tersebut sering disebut Black Swan Theory. Teori Black Swan adalah peristiwa langka yang sulit diprediksi, namun saat terjadi akan berdampak besar dan di luar perkiraan umum.

Uncertainty akan berpengaruh terhadap kebijakan ekonomi nsaional dalam rangka mencapai pertumbuhan yang optimal dan inklusif yang berujung pada pengurangan angka kemiskinan.

Peristiwa langka yang sulit diprediksi, namun saat terjadi akan berdampak besar dan di luar perkiraan umum dalam satu tahun terakhir adalah virus Corona, ketegangan geopolitik dunia akibat terbunuhnya Jenderal Iran oleh USA, konflik Laut China Selatan,  dan Brexit. Di dalam negeri ada kasus Jiwasaraya dan Asabri. Kejadian-kejadian tersebut membuat konsentrasi pemerintah dalam perwujudan pertumbuhan ekonomi terganggu

Korupsi

Korupsi membuat alokasi sumber daya ekonomi tidak efisien dan terkonsentrasi hanya pada satu dua kelompok/entitas. Akibatnya, pertumbuhan ekonomi/pembangunan ekonomi tidak optimal. Analoginya,  output ekonomi  seharusnya 10, tapi yang didapatkan hanya 6.

Korupsi juga menjadi sumber ketimpangan, karena akses sumber daya ekonomi tidak merata dan hanya dikuasai oleh kelompok tertentu.

Untuk itu, pemerintah seharusnya: 1. Melakukan kolaborasi dengan banyak stakeholder dan multi sektor dalam rangka penurunan angka kemiskinan yang semakin terjal tantangannya. Program PKH adalah contoh yang bagus dalam penyelesaian kemiskinan tersebut/kemiskinan yang bersifat multidimensi, 2. Menjadikan pemanfaatan dana desa lebih ke community development, bukan sekadar pembangunan fisik/infrastruktur. 3. Pengarusutamaan pemberantasan korupsi. kembalikan marwah KPK seperti sedia kala. (msw)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Sekretaris Kabinet Indonesia Bersatu II (2009-2014); Sekretaris Jenderal D-8 (Developing Eight), Istanbul, Turki (2006-2010)

Di negara tetangga kita, Thailand secara formal pemberantasan korupsi menjadi salah satu fokus pemerintah.  Tetapi konstitusi baru negara itu telah memberikan kekuasaan yang sangat besar kepada rezim militer, sehingga merenggut kebebasan berdemokrasi dan pengawasan yang independen atas kinerja pemerintah. Itu sebabnya, merujuk kepada Indeks Persepsi Korupsi (Corruption Perceptions Index, CPI) yang disusun oleh Transparansi Internasional, skor CPI Thailand cenderung stagnan. Dalam tiga tahun terakhir, skor CPI Thailand secara berturut-turut adalah 37 (2017), 36 (2018) dan 36 (2019).

Isu kesenjanagan dan keadilan ekonomi adalah isu krusial di banyak negara, termasuk Thailand.  Ini terkait dengan drama penembakan massal yang dilakukan oleh oknum tentara Thailand pada 9 Februari 2020. Sesudah beraksi selama 16 jam, pelakunya, Jakrapanth Thomma, akhirnya berhasil ditembak polisi. Aksi penembakan yang menewaskan 29 orang dan melukai puluhan lainnya itu pantas membuat kita waspada. Sebab, ada isu sengketa dan korupsi yang menyeruak di balik peristiwa nahas tersebut.

Sebagaimana diakui oleh Panglima Militer Thailand Jenderal Apirat Kongsompong dalam konferensi pers hari Selasa, 11 Februari 2020, pihak militer kini sedang menyelidiki Kolonel Anantharot Krasae, salah satu korban aksi penembakan kemarin, terkait isu kecurangan dan sengketa tanah sebagaimana dituntut oleh Thomma sebelum melakukan aksi brutalnya. 

Apirat mengatakan bahwa komandan tersebut telah mengambil suatu keuntungan dari Thomma dalam kesepakatan tanah di mana ada sebuah perjanjian yang dilanggar oleh komandan tersebut. Sebelum melakukan aksi brutalnya, Thomma memang diketahui sempat mengunggah status yang menyinggung soal kekayaan dan ketamakan di akun media sosialnya.

Salah satu penyumbang rendahnya skor indeks tadi adalah korupsi yang terjadi di sektor publik, termasuk dalam bidang administrasi pertanahan di Thailand. Ini diperparah oleh korupsi yang juga terjadi di lembaga peradilan. 

Menurut The Bertelsmann Foundation Transformation Index (BTI), meskipun Thailand memiliki program anti-korupsi, namun penegakannya sangat bervariasi, di mana kasus-kasus korupsi tingkat tinggi tidak pernah benar-benar terjangkau oleh hukum. 

Sebenarnya, sebelum terjadinya kudeta militer tahun 2014, Thailand memiliki peradilan yang secara konstitusional independen. Namun, di bawah junta militer, lembaga peradilan telah dikontrol oleh kepentingan politik, sehingga tak lagi berfungsi sebagai pengawas bagi eksekutif. 

Sebagaimana diakui oleh NACC (The National Anti-Corruption Commission), atau KPK-nya Thailand, sektor publik masih dipenuhi oleh kolusi dan korupsi, di mana kasus penyalahgunaan kekuasaan, standar ganda, serta intervensi terhadap organisasi independen mudah sekali ditemui.

Konflik dan kekerasan sangat erat hubungannya dengan keadilan ekonomi. Pejabat Human Rights Watch, sebagaimana dikutip The New York Times, yang menyatakan jika peristiwa tersebut tidak boleh dilihat hanya sebagai kasus individu Sersan Mayor Jakrapanth Thomma dengan atasannya Kolonel Anantharot Krasae belaka. Kasus tersebut harus juga dilihat dari kacamata lebih luas. Saya menyebutnya sebagai sudut pandang struktural, yang melihat sebuah persoalan berdasarkan relasinya dengan sejumlah faktor sosial, ekonomi dan politik sekaligus. Di situlah isu korupsi mencuat.

Korupsi, serta penyelewengan kekuasaan yang merajalela, bisa membuat orang merasa frustrasi. Ditambah oleh tekanan ekonomi, rasa frustrasi itu bisa meledak menjadi apa saja, termasuk tindakan brutal sebagaimana yang terjadi kemarin.

Tingkat ketimpangan ekonomi di Thailand juga tergolong buruk, seperti terjadi di Rusia, India dan Indonesia. Dua tahun lalu, menurut data dari Global Wealth Report 2018 yang dikeluarkan oleh Credit Suisse, Thailand menjadi negara dengan tingkat ketimpangan kekayaan terburuk di dunia.  

Sebanyak satu persen orang terkaya di Thailand menguasai 66,9 persen total kekayaan negara itu. Angka ini lebih buruk dari Rusia (57,1 persen), Turki (54,4 persen), dan India (51,5 persen). Padahal, dua tahun sebelumnya (2016), Thailand masih berada di peringkat ketiga setelah Rusia dan India.

Elise Must (2016), atau Klaus Abbink, et. al. (2008), ketimpangan memiliki relasi kuat dengan munculnya konflik dan ketegangan sosial, termasuk dalam memicu munculnya kerusuhan (riots). Itu sebabny,a ketamakan dari segelintir orang, atau sekelompok masyarakat tertentu, tidak bisa dianggap sebagai urusan personal belaka, sebab perkara itu bisa memicu terjadinya konflik luas. Dalam konteks itulah kenapa kasus penembakan yang terjadi di Thailand perlu dilihat dari layar yang lebih lebar (wide screen).

Kekerasan, konflik tidak berdiri sendiri.  Kita di Indonesia juga patut waspada terhadap isu-isu serupa. Mengingat, tingkat ketimpangan di Indonesia, misalnya, juga tidak jauh dari Thailand. Pada 2018, merujuk data yang sama sebagaimana disusun oleh Credit Suisse, satu persen orang terkaya di Indonesia menguasai 46,6 persen kekayaan nasional. Angka ini meningkat dari tahun sebelumnya yang tercatat 45,4 persen. Dengan ketimpangan kekayaan sebesar itu, posisi Indonesia tahun 2018 adalah terburuk kelima di dunia, setelah (1) Thailand, (2) Rusia, (3) Turki, dan (4) India.

Di Indonesia isu korupsi juga kembali naik daun sejalan dengan pelemahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) oleh DPR dan Presiden. Rakyat menolak dengan gelombang demonstrasi besar-besaran bertajuk “Reformasi Dikorupsi” oleh para mahasiswa dan pelajar kala itu. Meski aksi demonstrasi itu kini tak berlanjut, masyarakat saya kira terus mengawasi dengan jengah. Apalagi, sesudah isu pelemahan KPK, kini mencuat sejumlah kasus mega korupsi yang melibatkan sejumlah perusahaan BUMN, mulai dari Jiwasraya hingga Asabri.

Isu ketimpangan, ketidakadilan, juga korupsi, memang tidak bisa dilihat hanya dari kacamata tunggal. Sebab, risiko yang dihadapi isu tersebut selalu lebih kompleks dari persoalan awalnya. Bank Dunia sendiri sudah mengingatkan jika ketimpangan pendapatan yang melebar di Indonesia dalam 15 tahun terakhir, misalnya, cukup berisiko menimbulkan ketegangan sosial. Di tengah keberagaman etnik dan agama, risiko yang kita hadapi bisa berkali lipat skalanya.

Menghadapi risiko itu, Pemerintah harus berhati-hati dalam menyusun kebijakan. Setiap beleid yang potensial memperbesar ketimpangan, atau mencederai rasa keadilan publik, sudah seharusnya tidak dirilis, sebab hanya akan memperbesar risiko terjadinya konflik di masa mendatang.

Saya juga khawatir Pemerintah gegabah melangkah. Rancangan Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja yang digagas pemerintah, misalnya, yang telah memancing reaksi keras kalangan buruh, sejak awal sudah kelihatan hanya akan memunculkan gejolak di tengah masyarakat. 

Di satu sisi Pemerintah melibatkan banyak sekali pengusaha dalam penyusunan draf omnibus law tersebut, namun di sisi lain kaum buruh yang juga akan terdampak justru dipinggirkan atau diabaikan suaranya. Itu jelas bukan pola manajemen konflik yang bagus. Secara dini pemerintah justru telah membuka keran potensi konflik.

Di sisi lain, saya melihat cara pemerintah untuk meredam konflik akibat kesenjangan dan ketidakadilan juga kian mendekati cara-cara Orde Baru. Kita ingat, pada 1978 dulu, saat Indeks Gini Indonesia mencapai 0.38, yang merupakan rekor tertinggi ketimpangan ekonomi, sehingga meningkatkan angka ketidakpuasan dan turunnya kepercayaan terhadap pemerintah, yang dilakukan oleh rezim militer Orde Baru justru adalah meluncurkan program P4 (Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila). Isu struktural ketimpangan dan ketidakadilan, yang seharusnya direspon oleh kebijakan teknokratik, justru direspon dengan proyek ideologisasi.

Jadi, potensi konflik bukannya diredam dengan menciptakan kebijakan yang lebih adil, atau strategi pembangunan yang lebih memberdayakan masyarakat (bukan sekadar memperbesar kue ekonomi para elite), tapi justru diredam dengan Pancasila. Buntutnya, semua suara kritis terhadap Pemerintah kemudian dicap sebagai tidak Pancasilais, bahkan dianggap merongrong Pancasila.

Pada 2010 lalu, saat angka ketimpangan mencapai rekor terbaru 0.41, yang merupakan angka terburuk sepanjang sejarah kita, mirip dengan yang dilakukan oleh Orde Baru, Pemerintah justru mengeluarkan Perpres No. 54/2017 mengenai pembentukan Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila (UKP-PIP), yang kini diubah lagi menjadi BPIP (Badan Pembinaan Ideologi Pancasila). Saya melihat ada kesamaan pola di sini. Di tengah situasi ketimpangan, masyarakat justru dicekoki isu toleransi oleh pemerintah.

Indonesia sebenarnya punya sejumlah modal yang lebih baik dari Thailand. Meski sama-sama pernah dikangkangi oleh rezim militer, kini Indonesia telah melangkah menjadi negara yang lebih demokratis. Mengacu pada Indeks Demokrasi yang disusun oleh The Economist Intelligence Unit, pada 2019 Indonesia menempati peringkat 64 dari 167 negara di dunia. Di ASEAN, posisi Indonesia masih berada di atas Thailand (peringkat 68 dunia) dan Singapura (peringkat 75 dunia), meskipun berada di bawah Malaysia (peringkat 43 dunia) dan Filipina (peringkat 54 dunia).

Sesudah era Reformasi, para jenderal Indonesia yang masih punya minat pada dunia politik tidak lagi menjadikan militer sebagai kendaraan politik mereka. Mereka terjun ke politik melalui jalur demokrasi, yaitu dengan pensiun dari karir militernya dan kemudian mendirikan partai politik yang berkontestasi secara fair dalam Pemilu. 

Jenderal Susilo Bambang Yudhoyono, misalnya, yang dua periode menjabat Presiden RI, mendirikan Partai Demokrat. Begitu juga dengan Jenderal Wiranto, yang kini menjabat Ketua Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres), ia mendirikan Partai Hanura (Hati Nurani Rakyat). Atau, Letnan Jenderal Prabowo Subianto, yang kini menjabat Menteri Pertahanan, ia juga terjun ke politik dengan mendirikan Partai Gerindra (Gerakan Indonesia Raya).

Itu adalah preseden bagus dalam proses demokratisasi di Indonesia, yang menandai komitmen militer Indonesia terhadap demokrasi. Ini pula yang membedakan kita dengan Thailand. Saat pertama kali menulis mengenai Thailand di Mingguan Salemba pada pertengahan tahun 1970-an, saat saya masih kuliah, saya juga tidak bisa membayangkan kalau kita bisa mengakhiri rezim militer Orde Baru dengan rezim sipil yang demokratis.

Tentu harus jujur diakui, upaya itu bukan semata hasil kerja masyarakat sipil. Sebab, mustahil kita bisa mulus mengakhiri rezim militer Orde Baru tanpa dukungan dari figur-figur militer reformis di dalamnya. Persis di situ kita lebih baik dari Thailand. Nicholas Farrelly (2013) melihat bahwa apa yang terjadi di Thailand saat ini merupakan contoh kegagalan para elitenya mengkonsolidasikan demokrasi. (msw)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
close

PENALAR

PENALAR TERPRODUKTIF

Ahmad Heri Firdaus

Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (INDEF)