Melumpuhkan KPK, Memuluskan Agenda Siapa?
berita
Ekonomika
Ilustrasi watyutink (gie/watyutink.com) 20 September 2019 14:30
Penulis
Watyutink.com - Melalui proses pengajuan super kilat, Revisi Undang-undang KPK resmi disahkan DPR RI pada Rabu (17/9). Presiden Jokowi bahkan ikut mendukung revisi tersebut, meski terdapat protes keras masyarakat yang menolak revisi UU KPK.  

UU KPK hasil revisi, secara sistematis dianggap telah mengamputasi beberapa kewenangan penting KPK dalam penegakan hukum kasus korupsi. Satu contoh misalnya pada UU KPK sebelum revisi Pasal 21 ayat 4 tentang kewenangan Pimpinan KPK sebagai penyidik dan penuntut umum, serta Pasal 6 tentang Pimpinan KPK sebagai penanggung jawab tertinggi Komisi Pemberantasan Korupsi, setelah revisi malah diubah menjadi tanggung jawab secara kolektif kolegial. Pasal 6 UU KPK sendiri kemudian dihapus pada revisi UU KPK.

KPK juga akan dilengkapi dengan Dewan Pengawas (Pasal 37 E) yang akan diangkat dan ditetapkan oleh Presiden RI. Dewan Pengawas bertugas mengawasi pelaksanaan tugas dan wewenang KPK, termasuk memberikan izin penyadapan atau penggeledahan.

Menjadi pertanyaan, seberapa urgent UU KPK mendadak harus direvisi dengan melibatkan dua lembaga negara super, yakni Eksekutif dan Legislatif. Kemudian, atas kepentingan siapa revisi UU KPK digulirkan dengan serba tergopoh-gopoh dan menabrak semua aturan perubahan Undang-undang? Bahkan, KPK sendiri secara kelembagaan tidak dilibatkan dalam perbincangan revisi UU KPK, yang notabene menyangkut bidang tugas dan fungsi pokok para pelaksana tugas KPK di dalamnya.

Tak heran, banyak kritikus dan pemerhati sosial menyikapi dengan penuh kecurigaan akan adanya agenda tertentu yang menyangkut pihak-pihak yang merasa berkepentingan dengan pelumpuhan KPK sebagai lembaga anti korupsi. Hal itu diulas dalam bahasan diskusi LP3ES tetang Revisi UU KPK pada rabu (18/9) di Jakarta.  

Pertanyaan berikutnya adalah, setelah revisi UU KPK disahkan, mau seperti apa KPK kelak berjalan? Dengan beberapa amputasi kewenangan penting dan kekhususannya, dan juga izin dari Dewan Pengawas, masih efektifkah KPK bertindak sebagai ujung tombak paling penting dalam perang panjang melawan korupsi di negeri ini?

Padahal, KPK dulu dibentuk justru karena dua lembaga penegak hukum lain seperti kepolisian dan Kejaksaan kehilangan kepercayaan publik atas penanganan kasus-kasus korupsi. KPK kemudian berdasarkan UU KPK mendapat kewenangan khusus sejak penyadapan, menerbitkan surat perintah penyelidikan, penyidikan, penahanan, penggeledahan, dan surat perintah penuntutan.

Dengan kiprah selama ini, KPK menjadi lembaga yang paling dipercaya publik dalam operasi pemberantasan korupsi. Sepak terjang KPK dalam upaya penyelamatan uang negara memang telah membuat tidak nyaman banyak pihak--swasta maupun aparatur pemerintahan--yang berniat hendak menggerogoti anggaran negara baik APBN ataupun APBD. Termasuk para legislator di Senayan yang kerap menjadi sasaran OTT KPK.

Data pencapaian kinerja KPK pada 2018, KPK telah berhasil menyelamatkan uang negara sebanyak Rp500 miliar dan telah disetor ke kas negara melalui PNBP hasil penanganan perkara. Sementara pada 2017 berhasil menghimpun kerugian negara sebesar Rp2,9 triliun selama 2017. Jumlah tersebut terdiri dari Rp2,67 triliun dari sektor pencegahan dan Rp276,6 miliar dari penindakan.

Sepanjang 2018, 157 kegiatan penyelidikan, 178 penyidikan, dan 128 kegiatan penuntutan telah dilakukan. Baik kasus baru maupun sisa penanganan perkara tahun sebelumnya. Selain itu, dilaksanakan juga eksekusi terhadap 102 putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

Nah, dengan catatan di atas, kiranya bisa dimengerti bahwa ada pihak-pihak yang memang merasa terganggu dengan sepak terjang KPK selama ini. Apalagi kasus terbanyak yang ditangani KPK adalah kasus penyuapan yang pasti melibatkan aparatur pemerintahan. Konon, oligarki yang merasa dihambat dan tidak bisa tidur nyenyak karena diincar KPK lah yang membuat desakan merevisi UU KPK menjadi bahasan panas hari-hari terakhir ini.

Apa pendapat Anda? Watyutink?

SHARE ON
OPINI PENALAR
Dosen Ilmu Politik Universitas Paramadina

Pada tahun 2016, 2017, 2018, 2019 telah dilakukan survei dengan cross tabulasi untuk mencari relasi antara kepuasan publik terhadap KPK dan juga kepuasan publik terhadap presiden.

Ternyata memang ada korelasi yang cukup kuat. Artinya, approval rate publik yang tinggi terhadap presiden mempunyai relasi yang kuat terhadap kepuasan publik terhadap KPK.

Pesan politik yang ingin disampaikan--dan ini sudah kami sampaikan sebelum revisi UU KPK digulirkan—bahwa presiden sebaiknya berhati-hati untuk memainkan narasi tentang KPK, karena keberpihakan presiden dalam konteks KPK berimplikasi politik yang cukup signifikan terahdap approval rate presiden di masa mendatang. Dan, kalau itu sudah dikonfirmasi dengan clear bagaimana pada fase awal kepresidenan Jokowi dan Jusuf Kalla--ingat dulu ketika ada dinamika cukup serius antara KPK dan Polri terkait penominasian Kapolri—dan waktu itu ada langkah-langkah yang dianggap tidak produktif. Faktanya terkonfirmasi, bahwa approval rate terhadap kinerja Pak Jokowi mengalami penurunan cukup signifikan.

Oleh karena itu yang terjadi saat ini adalah, Presiden Joko Widodo sedang menggali kuburnya sendiri.   

Mengapa? Karena pada 9 Mei 2019 lalu Jokowi sudah mengatakan bahwa di periode kedua ini dia tidak memiliki beban dan ternyata fakta “beban” yang dimaksud adalah salah satunya ditunjukkan dengan memiliki keberanian yang surplus untuk melakukan perubahan terhadap UU KPK. Dan implikasinya sangat fatal.

Sebagian orang mengatakan hanya beberapa variabel, tetapi memiliki dampak domino yang cukup signifikan.

Pada saat yang sama, kita harus kembali mengingatkan presiden untuk tidak menggali kubur sendiri. Karena, bagaimanapun presiden adalah nakhoda dari agenda pemberantasan korupsi. Setiap penindakan yang menyangkut elit-elite yang berada di lingkup pemerintahan, pasti presiden diberi tahu oleh KPK. Bisa jadi akan menyangkut menteri A atau menteri B, C dan sebagainya.

Dan selama ini kita memahami KPK adalah instrumen yang paling efektif untuk menjaga stabilitas dalam quote by quote koalisi, dan menjadi instrumen yang bisa mengendalikan partai politik.

Sekarang, setelah otoritas KPK dilemahkan, maka itu berarti presiden sedang menyerahkan kartu truf nya kepada partai–partai politik, dan kita akan melihat pada tahun ke tiga dimana UU KPK sudah berjalan, maka loyalitas partai politik terhadap presiden akan mengalami kegamangan di sana.

Oleh karenanya, sebenarnya mengonfirmasi apa yang menjadi tradisi pemikiran strukturalis bahwa kita sangat percaya dengan kekuatan civil society. Tapi pada saat yang sama kita juga menyaksikan tudingan kelompok strukturalis bahwa civil society cenderung terpolarisasi atau terfragmentasi, sekarang terbukti.

Contohnya, dalam tiga hari terakhir pada peristiwa pelemahan KPK, semua aliansi grup WA pengajar lintas perguruan tinggi telah berganti grup sebanyak tiga kali. Sudah keluar/left, tiba-tiba ada meng-invite lagi, begitu sampai tiga kali. Kecuali yang menggunakan nomor WA luar negeri.

Terdapat keanehan ketika para dosen ditelepon oleh nomor-nomor asing tidak jelas. Dan karena kami tidak bisa ditelepon maka dijapri terus oleh seseorang yang namanya saya catat, menanyakan perkembangan situasi.

Jadi, apa yang ditulis oleh kawan-kawan dari University of Melbourne, kawan-kawan dari Australian National Unversity, bahwa sekarang ada kecenderungan dari apa yang disebut dengan “Neo Suharto”. 

Pada era Suharto sebenarnya ada narasi yang cukup baik, mengadopsi pemikiran neo Liberal Fungsionalis. Sebuah tradisi pemikiran ekonomi, bahwa pembangunan ekonomi akan signifikan terjadi ketika berada dalam posisi yang ditopang oleh stabilitas politik.

Kami melihat ada kecenderungan yang sama pada era sekarang dimana target-target ekonomi lebih dikedepankan, tetapi pada saat yang sama penegakan hukum tidak diberikan porsi yang memadai. Karena, terdapat statement dari stakeholder pemerintahan bahwa pemberantasan korupsi tidak boleh menciptakan instabilitas politik.

Padahal, sebenarnya faktanya harus dipahami bahwa kerja anti korupsi bukan sekadar kerja-kerja legal, tapi anti korupsi adalah kerja-kerja politik. Oleh karena itu Presiden, Perdana Menteri, Kanselir, memiliki political will of the top political leader, yang menjadi kunci dari berhasil atau tidaknya agenda pemberantasan korupsi.

CPIP di Singapore tidak akan bisa hebat menciptakan Singapura yang sangat bersih kalau tidak mendapatkan backup yang memadai dari Lee Kuan Yew. Kemudian di Hongkong juga sama, ketika Gubernur Jenderal Hongkong diberikan otoritas oleh Westminster melakukan pembersihan dari korupsi di tubuh kepolisian, jika tidak mendapatkan backup politik yang memadai, maka tidak akan berhasil.

Nah, KPK sekarang telah ditinggalkan oleh Jokowi. Risikonya, bisa jadi Corruption Perception Index RI akan mengalami penurunan.

Kalau jokowi menargetkan investasi meningkat dan pertumbuhan ekonomi meningkat di tengah iklim ekonomi dunia (trade war) yang semakin mengkhawatirkan, dan kondisi ekonomi Indonesia juga cukup critical, maka trend ke depan Jokowi akan mengalami reduksi dukungan.

Lagipula, problem utama mengapa investasi asing yang masuk tidak kunjung membaik, sebabnya sudah bisa dikonfirmasi karena adanya ketidakpastian hukum.

Dan pelemahan KPK adalah indikator yang paling vulgar bahwa ketidakpastian hukum akan semakin terjadi. Mungkin sebagian akan mengatakan justru dengan melemahnya KPK maka akan mendorong pertumbuhan ekonomi, karena sebagaimana mazhab neo liberal tahun 70-an yang menganggap korupsi sebagai grease (oli) bagi berjalannya mesin ekonomi. Tapi pada saat yang sama pada 1998 kita sama-sama menyaksikan bagaimana pondasi kenegaraan kita hancur lebur karena korupsi. (pso)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Analis Bisnis/ Pendiri Pusat Data Bisnis Indonesia (PDBI)

Dunia dan Indonesia memang harus menyaksikan duet tango antara kubu "malaikat" vs kubu "pinokio". Semua pihak tentu merasa jadi "malaikat" baik Trump, Kim Jong Un maupun BoJo (Boris Johnson) dan Bolsonaro Presiden Brasil yang ditegur G7 gara-gara kebakaran hutan di Amazon. 

Bolsonaro berteriak dengan suara mantan presiden sayap kiri Lula bahwa Brazil tidak sudi cuma jadi satpam pengawas dan pemadam kebakaran untuk memelihara dan melestraikan hutan tropis Amazone. Lula ini dulu bersama Presiden SBY membentuk Forest koalisi negara hutan tropis untuk bargaining dengan negara maju yang selalu memojokkan negara tropis penghasil sawit dengan perambah hutan dan membahayakan .lingkungan. 

Nah, dalam konteks politik internal domestik, kita menghadapi isu dan masalah karhutla yang setara karena skala regional karhutla kali ini. Elite selalu pintar gonta ganti posisi untuk tetap jadi populis dan populer. begitu juga dengan isu KPK.

Sudah sejak zaman demokrasi liberal menteri rawan penahanan oleh lawan politik. Yang penting itu supremasi hukum, jadi right is right wrong is wrong, right or wrong is right or wrong,  Jangan di biaskan dengan right or wrong is my party, my corps, my country (jadi Nazi kalau kebablasan).

Memang ada dua mazhab Kumbokarno (right wrong my brother & my country) atau Wibisono (right or wrong is right or wrong).  Nah dalam konteks itulah maka "konflik DPR-KPK" bisa dilihat bahwa ternyata kualitas elite dari kedua kubu itu oknumnya tidak berbeda, semua merasa bisa jadi malaikat padahal semua juga bisa terpeleset jadi pinokio. Maka segala kasus seharusnya dilihat secara holistik komprehensif, jangan ada pinokio disembah kayak malaikat dan yang nyaris malaikat malah di down grade jadi "pinokio".  

Sejak awal Proklamasi, elite kita berebut kuasa dengan pelbagai cara "hoax tapi legal". Kalau sukses ya jadi penguasa formal, kalau gagal, ya dibui bahkan risiko tertembak mati karena konfliknya jadi pemberontakan dan penumpasan seperti PKI Musso Madiun yang menewaskan mantan PM ke-3 RI Amir Sjarifudin dan juga Tan Malaka ikut terbunuh, padahal dia Murba yang anti PKI Musso. 

Di zaman liberal itu ada juga Jaksa Agung yang berani melawan arus. Mr Gatot Tarunmiharja berani mengusul KOl dr Ibnu Sutowo dalam kasus barter Priok meski berakibat kecelakaan lalu lintas misterius dan Gatot diganti, hanya menjabat beberapa bulan.

Kol. Soeharto juga diberhentikan dari Pangdam Diponegoro 1959 karena terlibat barter dengan cukong di Jawa Tengah. Dia sudah akan dipecat oleh KSAD Mayjen AH Nasution tapi diselamatkan oleh Wakasad Gatot Subroto, dikursuskan ke Seskoad Bandung. 

Pada 13 Agustus 1956 Pangdam Siliwangi Kol AE Kawilawang bahkan berani menahan Menlu Ruslan Abdulgani yang akan berangkat memimpin delegasi RI ke konferensi PBB di London tentang Suez. Untung Menlu sempat telepon dari bandara Kemayoran ke PM Ali Sastroamijoyo yang buru-buru menelpon KSAD Nasution untuk menyelamatkan Menlu tetap bisa berangkat ke London.  AE Kawilarang sebetulnya sedang dalam proses menjadi Atase Militer di Washington DC.

Jadi di zaman liberal itu, RI gonta-ganti Perdana Menteri nyaris setiap tahun.  PM pertama Bung Karno yang memimpin kabinet presidensial pertama 19 Agustus 1945, mendadak 14 November 1945 diganti jadi kabinet parlementer dipimpin PM Sutan Syahrir dari Partai Sosialis. Setelah dua kali reshuffle dan lolos dari kudeta 3 Juli 1946 , Syahrir jatuh diganti Amir Syarifuddin juga dari Partai Sosialis, Amir akan meneken persetujuan Renville tapi DPR menjatuhkan Amir, dan kabinet diambil alih Wapres Moh Hatta. Amir malah ikut konflik Madiun dan tewas.

Setelah Hatta, Masyumi memimpin dua kabinet di bawah Natsir dan Sukiman. Lalu diganti oleh kabinet Wilopo dan Ali Sastroamojoyo dari PNI. Pada 1955 kabinet Burhanudin Harahap dari Masyumi menyelenggarakan pemilu terjujur karena yang menang adalah PNI dan bukan petahana Masyumi di nomor dua.

Nah disitulah terjadi saling tahan bekas menteri lawan politik dari partai berseberangan. Setelah militer masuk politik dan menguasai ex perusahan Belanda yang diambil alih jadi perusahaan negara, maka gebrakan anti korupsi juga dilakukan, tapi kurang mencapai greget kakap atau tingkat menteri kecuali beberapa nama di atas.

Kembali ke KPK yang sudah 17 tahun, memang harus dikaji kembali kinerja optimalnya, apakah "genderang kosong nyaring bunyinya dan malah pinokio bercitra malaikat” termasuk DPR nya juga berpenyakit “malaikat bin pinokio” atau “pinokio bin malaikat”.

Dalam buku pengalaman saya melamar jadi capim KPK edisi 2007 saya menyatakan bahwa keberhasilan KPK yang saya pimpin adalah bila pada akhir periode saya, KPK selesai bertugas dan Kapolri serta Jaksa Agung akan berfungsi efektif.

Selama memimpin KPK justru berkoordinasi dengan Kapolri dan Jaksa Agung supaya aparat penegak hukum steril dan efektif berfungsi optimal. Dalam lima tahun pelembagaan tindakan anti korupsi, maka suksesnya KPK adalah dalam proses pemulihan kembali fungsi Polri dan Kejaksaan. Tentu saja ini dianggap resep gendeng dan saya gugur di 22 besar.

Salam sejarah dari dongeng malaikat dan pinokio. (pso)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Penulis Buku Politik Antikorupsi di Indonesia

Korupsi adalah soal moralitas

KPK sekarang telah didudukkan di suatu tempat yang membuatnya tersudut. Ini tentu paradoks bagi sebuah bangsa yang tengah mengalami dekadensi moral. Soal runtuhnya moral bangsa ini, banyak bukti yang dapat diajukan. Sebutlah, korupsi berlangsung secara massif, sistematis, meluas dengan konfigurasi yang sangat beragam, vertikal dan horizontal sekaligus. Mungkin tak ada bangsa di dunia yang bilik penjaranya dihuni oleh anak dan ayah, anak dan ibu, paman dan ponakan, suami dan istri, karena melakukan tindak pidana korupsi. Mungkin pula tak ada bangsa di dunia ini yang praktik korupsinya merambah hingga ke simbol-simbol agama: pengadaan al-Qur’an, pembangunan rumah ibadah—masjid, gereja, pura dan lain-lain (horizontal), dan merambah dari Pusat hingga ke desa-desa (vertikal). Inilah beberapa bukti bahwa dekadensi moral benar-benar telah terjadi. Dengan kata lain, korupsi rupanya bukan persoalan hukum, politik atau ekonomi semata.  Korupsi adalah masalah moralitas.

Bahwa korupsi lebih merupakan masalah moralitas ketimbang hukum, politik, ekonomi dan lain-lain juga tercerminkan dari survei BPS (2016) dan LSI (2017) yang menyatakan bahwa tidak ada korelasi positif antara kesalehan individual dengan kesalehan sosial. Survei BPS (2018) bahkan menyatakan tingkat antikorupsi masyarakat Indonesia menurun dari 3,71 (2017) menjadi 3,66 (2018) dari skala 5 (semakin dekat ke angka 5 semakin antikorupsi). Dan survei BPS yang dirilis 16 September 2019 menyatakan bahwa masyarakat semakin permisif terkait korupsi. Semakin banyak hukum antikorupsi yang dibuat, semakin banyak pula praktik korupsi, bukan sebaliknya, lagi-lagi menjadi indikasi kuat runtuhnya moralitas itu. Tatkala moralitas sudah runtuh maka sistem yang baik sekalipun akan disalahgunakan. Untuk kasus Indonesia, korupsi dilancarkan dengan berbagai cara dan modus dan dilakukan dengan persiapan matang. Ketika isu korupsi dijauhkan dari persolan moralitas, korupsi mulai melekat dalam pelayanan publik. Korupsi lalu membonceng pada demokratisasi: naiknya indeks demokrasi justru eningkatkan angka korupsi dan bukan sebaliknya, semakin banyak aturan yang dibuat semakin banyak pula korupsi. Juga, pembangunan ekonomi melaju paralel dengan lajunya praktik korupsi. Begitulah demoralisasi membiakkan pengaruhnya ke segala sektor kehidupan. Maka benarlah Karl Kraus dengan mengatakan bahwa korupsi lebih buruk daripada pelacuran. Pelacuran merusak moral individu, korupsi merusak moral seluruh bangsa, katanya. Tak pelak, demoralisasi dan korupsi menjalin relasi negatif: demoralisasi menyuburkan korupsi, korupsi adalah akibat dari demoralisasi.

Munculnya KPK menimbulkan kekhawatiran banyak pihak. Politisi, pelaku ekonomi (terutama yang besar), pejabat publik, adalah pihak-pihak yang paling banyak menjadi korban operasional KPK sejauh ini. Di satu pihak, rakyat berada di belakang KPK. Tetapi di pihak lain, muncul kekhawatiran beberapa kalangan. Dari kalangan pemerintah umpama, kita biasa mendengar pernyataan bahwa banyaknya penyelenggara negara yang ditangkap oleh KPK menimbulkan ketakutan, dan hal itu dinilai mengganggu kinerja mereka. Di suatu daerah, pernah diberitakan sejumlah pejabat mengundurkan diri karena takut ditangkap kalau-kalau mereka melakukan kesalahan dalam menjalankan tugas sebagai abdi negara. Kejadian ini tentu tidak bisa dibaca sebagai dampak buruk gerakan antikorupsi yang dilancarkan KPK, apalagi jika hal itu mau dijadikan alasan untuk mempreteli kewenangan KPK.

Menyoal revisi UU KPK

Kalau revisi UU No.30/2002 tentang KPK yang menuai pro-kontra dicermati, tampak bahwa revisi itu sendiri menjadi bukti kemenangan tafsir hukum (yang dalam beberapa hal didukung tafsir ekonomi), atas tafsir politik. Sementara masyarakat sipil pendukung KPK dan anti-revisi gagal membangun kontra narasi.

KPK adalah anak kandung reformasi. Di titik ini, KPK menuai dukungan politik yang sangat kuat, tidak hanya di dalam parlemen (pada awal-awal kelahirannya) tapi lebih dari rakyat. Maka ketika ada upaya untuk mengganggu KPK, sontak rakyat dan elemen masyarakat sipil membelanya. Akan tetapi, dukungan ini mulai menunjukkan keretakan, setidak-tidaknya pada akhir masa jabatan pimpinan KPK jilid III, yang ujungnya adalah kriminalisasi Abraham Samad dan Bambang Widjojanto. Abraham Samad sendiri bahkan sempat dilaporkan oleh elemen LSM. Keduanya pun harus lengser sebelum masa jabatannya berakhir. Sampai di sini, dukungan politik kepada KPK tidak lagi bulat. Tafsir politik mulai goyah.

Akhir-akhir ini, mulai muncul pula tafsir-tafsir ekonomi yang tampaknya juga menggelayuti pemikiran kelompok yang pro revisi. Maka wajar jika muncul dugaan bahwa tindakan OTT yang gencar dilakukan oleh KPK berdampak tidak baik pada iklim perekonomian nasional. Pandangan ini selain sulit dibuktikan, lebih-lebih tidak memiliki pijakan teoretis yang kuat. Memang, beberapa ilmuan dalam tulisannya beberapa dasawarsa lalu menyebut korupsi sebagai minyak pelumas. Tapi pendapat itu kemudian dimentahkan oleh pendapat yang muncul kemudian yang diekstraksi dari penelitian yang dilakukan secara saksama. Dengan kata lain, korupsi justru merusak iklim perekonomian (investasi), bukan sebaliknya.

Bagaimana kedua tafsir ini hendak dibaca dalam kaitannya dengan revisi UU KPK beberapa hari lalu? Patut diduga bahwa tafsir ekonomi yang tak berdasar itu, turut dimanfaatkan dalam membangun alasan atau narasi oleh kelompok pro revisi untuk meng-goal-kan revisi UU KPK.

Tafsir lainnya yang juga dapat dicermati di sini ialah tafsir hukum. Ingin dikatakan, bahwa kasus korupsi yang berproses di pangadilan adalah medan pertarungan di antara para ahli hukum. Ahli hukumlah (baca: jaksa KPK) yang melakukan penuntutan terhadap pihak yang disangkakan melakukan korupsi. Mereka ini akan berhadapan dengan ahli hukum lainnya (baca: pengacara) yang melakukan pembelaan hukum terhadap tersangka.

Menariknya, tafsir hukum ini membonceng di atas supremasi hukum yang menyataka bahwa Indonesia adalah negara hukum (UUD 1945 Pasal 1 ayat (3), yang dalam beberapa hal tampaknya didukung oleh tafsir ekonomi, sebagaimana telah disinggung di atas. Tafsir hukum juga digunakan untuk menempatkan kelembagaan KPK di bawah Eksekutif, membentuk Dewan Pengawas, mengatur penyadapan, menjadikan pegawai KPK sebagai ASN, dan lain-lain. Adanya niat dari awal untuk menjinakkan KPK kemudian dikaitkan-kaitkan dengan, misalnya, investor asing yang katanya lebih memilih Vietnam ketimbang RI. Suatu pendapat yang masih harus dibuktikan kebenarannya.

Memperkuat KPK, Menjamah Ranah Hulu

Bangsa ini masih membutuhkan KPK dengan kinerja yang gencar dan tanpa pandang bulu dalam melakukan penindakan terhadap pelaku korupsi. Ini salah satu aspek penguatan KPK. Aspek lainnya ialah mulai mengarahkan KPK agar menambah energinya untuk memaksimalkan fungsi pencegahan. Berangkat dari aspek pencegahan ini, maka dengan sendirinya KPK mau tidak mau akan ambil bagian dalam upaya membenahi SDM dalam berbagai dimensinya. Hal yang paling krusial di sini adalah moralitas itu tadi. Artinya, KPK mesti menjamah ranah hulu (upstream) dengan intensitas dan energi berlipat-lipat daripada yang selama ini dilakukannya. Tentu saja tanpa mengabaikan ranah hilir (down stream), dalam hal ini penindakan. Itulah mengapa saya mendambakan sebuah KPK yang melakukan pembenahan manusia, manusia yang sudah mengalami dekadensi moral, krisis moralitas. Mengapa? Sistem apa pun yang kita buat dan terapkan, tidak akan efektif kalau moralitas manusianya tidak dibenahi. Dan sudah barang tentu ini membutuhkan waktu yang tidak singkat.

Kritik saya terhadap politik pemberantasan korupsi saat ini adalah perhatian terlalu difokuskan pada penanganan ranah hilir, sementara ranah hulu kurang disentuh. Akibatnya, penindakan yang gencar dilakukan oleh KPK tidak juga menimbulkan efek jera, karena moral manusianya sudah runtuh. Jika dianalogikan sebuah pohon, dipangkas di utara akan muncul di selatan, dipangkas di barat sesaat kemudian muncul lagi di timur, begitu seterusnya. Pemangkasan di sini adalah OTT yang dilakukan KPK.  

Saya harus katakan bahwa revisi UU KPK saat ini lebih potensial melemahkan KPK, ketimbang menguatkannya (seperti diklaim oleh kelompok pro revisi). Tapi KPK belum habis, tentu dengan catatan, KPK saatnya untuk mulai menjamah ranah hulu yang saya sebutkan di atas. Bila ini dilakukan, KPK akan tampil sebagai kekuatan inti membenahi moralitas. Tentu saja, sekali lagi, tanpa mengendurkan fungsi penindakan.

KPK Masa Depan

Menjamah ranah hulu inilah yang mau saya sebut sebagai tugas masa depan KPK, bagi KPK masa depan. Saya percaya bahwa lebih banyak publik yang mendukung penguatan KPK ketimbang yang menginginkan sebaliknya. Bila KPK mengambil tugas ini, maka KPK mau tidak mau harus hadir di setiap provinsi dengan membuka kantor perwakilan. Itu artinya, KPK akan hadir dalam misi internalisasi  nilai-nilai antikorupsi secara lebih intensif kepada segenap warga bangsa di seluruh daerah, secara simultan. Tentu banyak hal yang harus disiapkan agar KPK benar-benar siap mengemban misi suci ini. Dalam rangka itulah, mau tidak mau KPK lagi-lagi harus diperkuat, misal melalui penguatan kewenangan, SDM, teknologi, anggaran dan lain-lain.

Sebagai penutup tulisan ini, saya ingin mengatakan bahwa dalam rangka pelaksanaa tugas maha besar itu, mungkin perlu dipikirkan untuk mengubah nomenklatur KPK menjadi KPPK: Komisi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi.(pso)

 

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Pengajar Departemen Politik dan Pemerintahan (DPP) UNDIP, Direktur Center for Media and Democracy LP3ES

Sedari awal sejak diumumkannya hasil seleksi pimpinan KPK, sudah dicurigai bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Termasuk ketua KPK, dan hal itu kini ternyata benar. Lalu usulan revisi UU KPK yang disahkan memperkuat hal-hal yang memang kita curigai bersama.

Upaya kekuatan sipil melalui aktivisme digital sebagai cara untuk melakukan perlawanan terhadap pelumpuhan KPK, diantaranya dilakukan oleh para akademisi di Jawa Tengah khususnya di UNDIP Semarang. Media perlawanan dilakukan dengan menggunakan Whatsapp group (WA grup) para dosen, termasuk para mahasiswa S1 yang juga masuk sebagai anggota WA group para dosen.

Dari WA group bisa dimunculkan gerakan dan gambar-gambar yang menunjukkan awareness para akademisi kampus terhadap situasi yang berkembang khususnya revisi UU KPK. Ada juga karikatur atau meme yang menunjukkan sosok yang dulunya aktivis anti korupsi lalu sekarang tiba-tiba hilang. 

Intinya ingin menunjukkan bagaimana media digital digunakan untuk mendukung gerakan anti korupsi di Indonesia. Bagaimana dampaknya terhadap gerakan itu, faktor apa saja yang mempengaruhi keberhasilan dan kegagalannya, lalu bagaimana masa depan gerakan anti korupsi di Indonesia, dan bagaimana sikap gerakan anti korupsi dengan telah adanya UU KPK yang baru direvisi.

Meryna Lim seorang aktivis digital (digital activism) berteori bahwa gerakan aktivisme digital akan berhasil bila narasinya simpel, risikonya rendah, dan sesuai dengan narasi dari media mainstream seperti nasionalisme dan keagamaan. Keberhasilan gerakan aktivisme digital akan sulit dicapai jika narasi yang dikedepankan bertentangan dengan media mainstream.

Peneliti media digital lain Ross Tapsell (Australia) mengatakan bahwa media digital akan memperkuat oligarki media/pemilik modal namun sebenarnya pada saat yang sama dia bisa memperkuat masyarakat sipil secara umum. Di Indonesia, media digital memperkuat dua sisi, pemilik modal dan juga masyarakat sipil.

Ditilik dari kasus aktivisme digital di Indonesia terkait gerakan anti korupsi, bisa ditelusuri dari bagaimana gerakan itu bermula - “from whatsapp to wake up”.

Di Undip kami menginisiasi gerakan aktivisme media digital bersama seorang dosen muda, dengan statemen-statemen di WA group tentang upaya menolak revisi UU KPK. Beberapa pejabat kampus kemudian berhasil diajak serta dalam WA group dosen anti korupsi, dari dekan sampai wakil rektor, hingga akhirnya berhasil menghimpun sekitar 50 akademisi yang kemudian mendukung petisi untuk menolak revisi UU KPK melalui sebuah konferensi pers. Ada berbagai media dan ratusan mahasiswa yang terlibat untuk menandatangani petisi menolak revisi UU KPK. Langkah kemudian anggota WA group bergabung dalam aliansi akademisi nasional.

Ada 34 universitas dan 3300 dosen di seluruh Indonesia yang kebanyakan akademisi hukum dan punya track record yang baik, yang menolak upaya revisi UU KPK. Berita itu kemudian menjadi headline nasional.

Tiba-tiba pada satu hari kami mendapat pesan dari seorang kawan dosen di Jogja dan menyatakan bahwa KPK dalam kondisi darurat dan sangat memungkinkan sedang dikendalikan secara perorangan, dan mengajak mendukung revisi UU KPK. Kawan dosen yang biasanya menolak revisi, tiba-tiba jadi pro revisi UU KPK. Pesan dalam bahasa Indonesia nya juga tak beraturan.

Dari situ kemudian anggota group curiga dan membuat group baru dengan nama berbeda. Muncullah grop baru. Tapi tiba-tiba muncul lagi group baru dengan nama aneh, dan kemungkinan sudah diretas. Kemudian hari berikutnya kami mendapat ratusan telepon dengan nomor asing dari berbagai negara. Ketika diangkat tidak dijawab. Di WA group, anggota yang lain juga mendapatkan hal serupa, ditelepon nomor asing. Rupanya, semua anggota aliansi dalam group WA mendapatkan teror telepon. Akhirnya satu-persatu para dosen left group.

Di Tasikmalaya ada mahasiswa kami yang tidak masuk dalam WA group dosen juga mendapat teror telepon dari nomor luar negeri. Hal itu juga dialami oleh beberapa aktivis mahasiswa anti korupsi di Bandung dan Yogya.

Dari hal-hal di atas bisa disimpulkan bahwa kegagalan gerakan aktivisme digital menolak revisi UU KPK dilatarbelakangi oleh dua hal :

Pertama, tidak adanya soliditas gerakan karena terjadinya fragmentasi masyarakat sipil terhadap isu revisi UU KPK, sehingga tidak terjadi konsolidasi isu gerakan yang masif dan berskala luas dan sanggup mendesak negara untuk membatalkannya. Yang paling menyedihkan, masyarakat sipil menjadi begitu lemah dan terfragmentasi sehingga tidak bisa mencegah semua itu terjadi. Bahkan dalam keadaan kritis seperti itu masih banyak elemen masyarakat sipil yang justru menyerang kawan-kawannya sendiri yang tetap berjuang menolak revisi UU KPK di tengah peretasan teror telepon.

Lemahnya masyarakat sipil ini juga disebabkan oleh karakter gerakan itu sendiri yang “many click but little sticks”. Boleh jadi sipil punya banyak WA group yang meributkan revisi UU KPK, tapi sayangnya hanya ribut di dalam WA group itu. Aktivisme digital sebetulnya gagal punya basis di akar rumput yang berskala luas. Hal itu juga merefleksikan kegagalan masyarakat sipil untuk menjadikan kampanye antikorupsi sebagai sebuah idealisme yang diterima secara luas.

Survei Kompas menemukan bahwa 44 persen publik setuju revisi UU KPK mewakili gambaran itu. Hal lain, kritik terhadap kampus yang juga gagal untuk mensosialisasikan tentang pentingnya KPK.

D sisi lain, serangan balik dari kekuatan oligarki predatoris pendukung revisi yang melakukan peretasan dan teror cyber, memunculkan adanya persepsi atas risiko dari aktivisme yang cukup serius.

Risiko itu tidak hanya mencegah mereka yang ada di luar untuk masuk ke dalam gerakan namun juga membuat mereka satu per satu mundur dari gerakan.

Kemudian, dari semua itu apa dampaknya bagi demokratisasi Indonesia ke depan? Yang patut disoroti bukan hanya tentang mengapa gerakan itu gagal, namun juga bagaimana dia gagal.

Ketika peretasan kepada mereka yang mengeluarkan pendapatnya sudah dilakukan, maka sebenarnya Indonesia berada dalam satu tahap baru situasi demokratisasi Indonesia yang belum pernah terjadi sebelumnya. Ada ungkapan negara totalitarian dari novel George Orwell “1984”, di mana semua aktivitas warganya diawasi di luar sana yang diibaratkan sebagai “Big Brother is watching you”. (pso)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
close

PENALAR

PENALAR TERPRODUKTIF

Lana Soelistianingsih, Dr., S.E., M.A.

Ekonom Universitas Indonesia, Kepala Riset/ Ekonom Samuel Aset Manajemen

Mohammad Faisal

Direktur Centre of Reform on Economic (CORE) Indonesia

Ahmad Heri Firdaus

Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (INDEF)

FOLLOW US

Perubahan Nomenklatur Tak Efektif dalam Jangka Pendek             Ketergantungan pada Komoditas Dikurangi, Perbanyak Industri Olahan Berbasis Komoditas             Setia Ekspor Komoditas Alam, atau Diversifikasi Ekspor?             Perlu, Optimalisasi Non Tariff Measure (NTM)             Kebijakan NTM akan Bermanfaat, Selama Tidak Berlebihan.             Sesuaikan pilihan jenis NTM dengan karakteristik produk impor             Kebijakan Mandek Terganjal Implementasi, Koordinasi, Eksekusi               Pemerintah Sibuk Urusi Poliitk             Tinjau Kembali Struktur Industri Nasional             Benahi Dulu ICOR Indonesia