Dana Riset Seret, Kreativitas Mampet
berita
Humaniora
Ilustrasi watyutink (kan/watyutink.com) 06 July 2019 12:00
Watyutink.com - Dana riset Indonesia dianggap masih terlalu kecil. Hal ini tentu bukan masalah yang baru kita dengar. Kecilnya dana riset Indonesia dikeluhkan oleh berbagai pihak peneliti, LIPI (02/07/2019) misalnya menganggap bahwa proses publikasi hasil riset terbentur pada dana. Lalu, benarkah dengan menambah proporsi dana riset akan serta merta meningkatkan kualitas dan kuantitas hasil riset?

Komisi  VII DPR RI telah menyepakati pagu indikatif Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi dalam RAPBN ditingkatkan menjadi Rp1.05 triliun. Berdasarkan pernyataan Menristekdikti, Mohamad Nasir dari jumlah total dana tersebut pada RAPBN dalam koordinasi Kemenristekdikti untuk Tahun Anggaran 2020 mengalami pengurunan menjadi Rp39.7 triliun.

Idealnya dana riset Indonesia adalah 1.5 persen dari PDB, yakni Rp150 triliun, namun pada kenyataannya baru mencapai 0.3 persen pada 2019, yaitu Rp30 triliun. Hal ini dikeluhkan oleh berbagai instansi penelitian, sebab penelitian itu harus berkelanjutan sementara terbentur pada dana yang terlalu sedikit. Kurangnya dana juga memicu hasil penelitian yang belum mencapai target.

Pada tahun 2018, tercatat baru 5.250 jurnal Indonesia yang dipublikasikan di taraf internasional. Sementara negara tetangga, Malaysia sudah mencapai 28.000 jurnal dan Thailand 9.500 jurnal. Data ini membuktikan bahwa ada korelasi antara ketersediaan dana riset dengan jumlah sekaligus kualitas jurnal yang dihasilkan. Tentu saja faktor pendorong lainnya juga berpengaruh seperti ketersediaan akses dan juga sumber daya manusia yang memadai.

Beberapa negara yang maju dalam bidang riset juga berkomitmen untuk mengucurkan dana besar. Misalnya, di Malaysia mengalokasikan 1.3 persen dari PDB mereka, Singapura kini sudah mencapai 2.6 persen dari PDB, sementara Jepang 3.5 persen dari PDB dan tertinggi adalah Korea Selatan yaitu 4.6 persen dari total PDB.

Ironisnya, dari jumlah dana riset yang sudah sedikit ada juga kasus korupsi yang menimpa. Contohnya, seorang mantan Pembantu Rektor IV Universitas Islam Riau, menjadi tersangka penyimpangan dana riset. Atas perbuatannya itu, tersangka di penjara selama empat tahun. Tentu saja hal ini perlu kita sadari bersama bahwa membangun negeri harus dilakukan bersama-sama dan berbarengan. Sebab, tidak bisa maju jika hanya stau pihak berjuang sekeras tenaga dan pihak lainnya bekerja keras melakukan korupsi.

Kembali ke persoalan di atas, dana riset yang kecil akan menghambat peneliti melakukan penelitian dan tentunya menghambat publikasi. Namun apakah dengan meningkatkan dana riset akan serta merta menjamin peningkatan kualitas dan kuantitas hasil riset kita? Ataukah yang selama ini menjadi masalah adalah keterbatasan akses dan keterbatasan sumber daya manusia? Lantas, bagaimana menyiasati dana riset yang sedikit tapi hasilnya optimal? Apakah DPR RI dan pemerintah tak punya political will untuk menaikkan dana riset?

Apa pendapat Anda? Watyutink?

SHARE ON
OPINI PENALAR
Kepala Lembaga Pengetahuan Indonesia (LIPI)

Pertama, perlu dipahami bahwa dana riset dari APBN tidak hanya anggaran yang dialokasikan ke Kemristekdikti dan LPNK Ristekdikti seperti LIPI, tetapi juga tersebar di berbagai Balitbang Kementerian. Secara total sebesar Rp31 triliun pada 2016, dengan sumber APBN Rp25 triliun dan sisanya non-APBN.

Sesuai standar UNESCO, anggaran riset ideal adalah satu sampai dua persen dari PDB. Untuk negara dengan PDB cukup besar seperti Indonesia, angka satu persen dianggap ideal. Tetapi sumber anggaran tersebut campuran dari APBN dan non-APBN (swasta, LN, dan lain-lain), dan sesuai standar UNESCO rasio APBN : non-APBN = 1 : 4 (satu banding empat). Anggaran APBN Rp25 triliun diatas  lk 0,21 persen dari PDB. Artinya sudah memenuhi standar UNESCO. Sehingga masalah utama bukan kekurangan anggaran absolut dari APBN, tetapi rendahnya porsi anggaran non-APBN!

Hal di atas sebenarnya menunjukkan ketidakmampuan Iptek Indonesia. Karena anggaran non-APBN bukan dari sumbangan, tetapi sebagian besar dari perolehan hibah riset berbasis kompetisi di dalam/luar negeri.

Mengapa iptek Indonesia tidak berkembang, seperti halnya Malaysia?

Salah satu problem mendasar adalah critical mass yang rendah, baik di aspek kuantitas dan kualitas SDM, infrastruktur riset maupun anggaran. Anggaran secara total cukup besar, tetapi terdistribusi di hampir 100 institusi litbang. Demikian juga dengan SDM, dan infrastruktur riset. Sehingga banyak riset yang hanya sampai level mencoba, tanpa mampu menghasilkan invensi dan inovasi seperti seharusnya.

Untuk itulah sejak tiga tahun terakhir LIPI fokus melakukan investasi infrastruktur riset yang kemudian dibuka untuk dimanfaatkan semua pihak. Dengan cara ini, pemenuhan infrastruktur riset bisa dipenuhi secara efisien. Karena infrastruktur dapat dipakai secara optimal secara bersama untuk mencegah peralatan idle.

Inisiatif ini juga memungkinkan pusat-pusat penelitian di LIPI menjadi hub kolaborasi bagi para peneliti dari berbagai institusi dan level. Ini sekaligus memecahkan sebagian masalah terkait critical mass SDM, karena peneliti sebidang akan berkumpul dan berinteraksi di lokasi peralatan berada. (yed)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
close

PENALAR

PENALAR TERPRODUKTIF

Lana Soelistianingsih, Dr., S.E., M.A.

Ekonom Universitas Indonesia, Kepala Riset/ Ekonom Samuel Aset Manajemen

Mohammad Faisal

Direktur Centre of Reform on Economic (CORE) Indonesia

Ahmad Heri Firdaus

Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (INDEF)

FOLLOW US

Perubahan Nomenklatur Tak Efektif dalam Jangka Pendek             Ketergantungan pada Komoditas Dikurangi, Perbanyak Industri Olahan Berbasis Komoditas             Setia Ekspor Komoditas Alam, atau Diversifikasi Ekspor?             Perlu, Optimalisasi Non Tariff Measure (NTM)             Kebijakan NTM akan Bermanfaat, Selama Tidak Berlebihan.             Sesuaikan pilihan jenis NTM dengan karakteristik produk impor             Kebijakan Mandek Terganjal Implementasi, Koordinasi, Eksekusi               Pemerintah Sibuk Urusi Poliitk             Tinjau Kembali Struktur Industri Nasional             Benahi Dulu ICOR Indonesia