Kebijakan Blunder Pengurai Macet Pemkot Depok
berita
Humaniora
Ilustrasi watyutink (gie/watyutink.com) 20 July 2019 12:00
Penulis
Watytink.com - Pemerintah Kota (Pemkot) Depok berencana akan memutar lagu di lampu merah yang ada di kota Depok. Lagu ini diputar tiap kali lampu merah menyala terutama yang durasi berhentinya lama dan simpul kemacetan. Speaker dan peralatan penunjang akan dipasang di beberapa titik kemacetan yang cukup parah. Jika upaya tersebut efektif, rencananya Pemkot akan memasang di seluruh titik lampu merah.

Di sepanjang jalan Margonda Depok memang sering kali terjadi kemacetan. Hal ini karena volume kendaraan yang melebihi kapasitas jalan yang tersedia. Pihak Pemkot Depok berdalih, kebijakan ini sebagai upaya mengatasi kemacetan. Apa iya memutar lagu di lampu merah yang padat pengendara dapat mengatasi kemacetan?

Banyak yang menanyakan apa sebenarnya tujuan Wali Kota Depok mengeluarkan kebijakan ini. Kebanyakan dari masyarakat tidak menemukan alasan utama kebijakan ini diterapkan di Kota Depok. Alhasil, banyak yang berpendapat jika kebijakan ini bisa jadi hanya ajang cari popularitas dan sensasi Pemkot Depok saja.

Masalah utama lalin di Depok dan juga kota besar lainnya adalah kemacetan. Alih-alih mencari solusi atas kemacetan, Pemkot Depok justru malah fokus pada tingkat stress pengguna jalan. Mereka mengatakan pemutaran lagu ini untuk mengurangi tingkat stress pengguna jalan. Lagu yang akan diputar adalah lagu yang kabarnya diciptakan dan dinyanyikan oleh Wali Kota Depok dan lagu tradisional Betawi. Apa iya dengan memutar lagu-lagu di lampu merah dan simpul kemacetan dapat mengurangi stres pengendara?

Pihak pemkot mengatakan kebijakan ini merupakan salah satu bagian dari upaya mengatasi kemacetan. Kemacetan biasanya berhubungan dengan jumlah kendaraan yang melintas, ketersediaan atau kapasitas jalan umum dan ketersediaan transportasi umum yang memadai. Banyak yang mempertanyakan keefektifitasan kebijakan ini. Lantas mampukah kebijakan ini mengurangi kemacetan?

Dalam mengeluarkan sebuah kebijakan, seharusnya pemerintah di berbagai level seharusnya juga mempertimbangkan sisi kemanfaatan. Apakah sebuah kebijakan ini memberikan manfaat yang signifikan bagi masyarakat. Karena saat mengeluarkan kebijakan pasti akan berhubungan dengan kebijakan. Artinya, jika kebijakan tidak berguna, sementara tetap mengeluarkan anggaran daerah, maka masyarakat akan mencap ini sebuah pemborosan anggaran atau bisa jadi ini sebuah kebijakan untuk sekedar menghabiskan anggaran.

Lalu bagaimana seharusnya mengatasi kemacetan yang kompleks? Bukankah seharusnya kebijakan itu harus tepat guna? Kebijakan yang tidak bisa dipertanggung jawabkan pada akhirnya akan membuat seorang pemimpin dicap cari sensasi, popularitas bahkan pemborosan anggaran. Ujung-ujungnya bisa ‘kencan’ dengan aparat penegak hukum.

Apa pendapat Anda? Watyutink?

SHARE ON
OPINI PENALAR
Pengamat Kebijakan Publik Universitas Trisakti

Dari sudut kebijakan publik, menurut saya ini tidak jelas arah dan tujuannya. Jadi kan kebijakan itu punya maksud dan tujuan secara kepentingan publik. Namanya juga kebijakan publik. Yang ada di Depok itu menurut saya, pertama, cuma untuk menghibur orang atau penyeberang jalan sekaligus pemberitahuan kepada para pengguna jalan supaya hati-hati di jalan, sosialisasi supaya masyarakat tertib. Kedua, menurut saya kebijakan itu hanya untuk mencari popularitas.

Dari sisi kebijakan publik, kebijakan itu tidak signifikan. Karena yang signifikan itu bagaimana mengurangi kemacetan. Bagaimana lalin lancar. Bagaimana tata tertib di dalam berlalu lintas. Jadi asas yang harus diperhatikan adalah asas kemanfaatan. Kebijakan ini tidak jelas manfaatnya dan tujuannya apa.

Menurut saya kebijakan ini memang inovasi kebijakan tetapi inovasi tidak ‘menjual’. Cenderung hanya improvisasi saja. Ini susah untuk dipertanggung jawabkan karena sekedar upaya agar Depok sebagai kota yang ramah kemudian cantik, warna-warni kota. Jika memang tujuannya ini sih OK saja.

Tapi kalau ini sifatnya terkait kepentingan publik ya harus dipertanyakan. Karena jika menyangkut kepentingan publik, maka pertimbangannya itu harus bermanfaat untuk publik. Kedua, ini menyangkut anggaran. Kan kalau membuat kebijakan seperti itu, kan pasti memanfaatkan APBD. Apakah ini nantinya akan masuk kategori pemborosan anggaran, atau mencari popularitas atau keuntungan pribadi. Ini jadi banyak pertanyaan makanya publik mencibir, karena banyak yang patut dipertanyakan. 

Yang harus diperhatikan seorang pemimpin saat akan membuat kebijakan adalah pertama ada kepastian hukum. Kebijakan itu harus mengandung kepastian hukum. Artinya dengan kebijakan itu dia, memperoleh sesuatu yang pasti. Kalau kebijakan ini menurut saya tidak ada kepastian untuk apa.

Kedua adalah adanya keterbukaan. Ini persoalannya, keterbukaan apa yang diperoleh dari situ, kan ga ada. Publik tahunya cuma ada hiburang-hiburan yang mereka sendiri tidak tahu maksud dan tujuan itu apa. Ketiga adalah akuntabilitas atau pertanggungjawabannya. Pertanggungjawabannya itu terkait dengan anggaran tadi.

Ada juga asas-asas yang harus diperhatikan dalam kebijakan publik. Asas kemanfaatan, asas keadilan, asas pemerataan. Itu ada. Kalau kebijakan ini, kemanfaatannya apa? Keadilan dimananya? Pemerataan, dalam hal apa?

Dalam kebijakan publik ada juga namanya partisipasi publik. Itu kan mestinya ada keterlibatan masyarakat. Jadi masyarakat ada perasaan self belonging dan bertanggung jawab atas kebijakan yang dilakukan.

Saya melihat adanya ketidakmampuan dalam kepemimpinannya. Dia tidak menguasai masalah, kemudian dia juga terlihat lemah dalam pemahaman tupoksi sehingga yang terpikir hanya pencitraan. (mkn)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Pengamat Transportasi, Paktisi Pendidikan

Menurut saya, kebijakan dari Pemerintah Kota Depok itu tergantung tujuan awalnya. Jika tujuannya untuk memberikan semacam hiburan bagi mereka yang terjebak di kemacetan, ga apa-apa asal musiknya juga bagus. Tapi jika tujuannya untuk mengurangi kemacetan, ya tidak akan mencapai sasaran.

Jadi sangat tergantung pada apa yang mau dicapai melalui pemasangan musik itu. Tidak ada relevansinya jika pemutaran musik itu dengan upaya untuk mengurangi kemacetan. Tetapi itu hanya relevan untuk menghibur para pengguna jalan yang stress akibat terlalu lama menunggu traffic light. Jadi saya kira Pemkot Depok perjelas dulu tujuan kebijakan ini untuk apa.

Lagu yang diputar salah satunya menurut kabar, lagu yang berisi himbauan untuk tertib lalu lintas. Menurut saya tidak apa-apa jika tujuannya memang untuk ajang edukasi publik supaya lebih tertib berkendara sehingga bisa mengurangi kecelakaan dan hiburan itu tidak apa-apa. Berati itu kan fungsinya untuk edukasi publik.

Setiap kebijakan pasti ada yang pro dan kontra. Tapi yang paling penting adalah fungsi kebijakan itu untuk apa. Kalau mengurangi kemacetan jelas tidak bisa. Malah bisa jadi menambah kemacetan. Karena pengguna jalan menjadi penasaran ingin mendengarkan lagu apa yang sedang ramai dibicarakan.

Solusi dasar mengurangi kemacetan adalah perbaikan angkutan umum. Agar makin banyak warga menggunakan angkutan umum dan tidak naik kendaraan pribadi. Kalau pemerintahnya concern dengan memberikan alokasi anggaran yang besar untuk angkutan umum, saya kira itu bisa mengurangi kemacetan. Orang akan berpikir ngapain menggunakan kendaraan pribad? Capai dan boros. Sedangkan angkutan umum sendiri sudah bagus. (mkn

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
close

TOPIK TERPOPULER

PENALAR

PENALAR TERPRODUKTIF

Ujang Komarudin, Dr., M.Si.

Pengamat Politik dan Dosen Universitas Al Azhar Indonesia

Jerry Massie, Dr., M.A., Ph.D.

Direktur Eksekutif Political and Public Policy Studies

Yahya Agung Kuntadi, Ir., M.M.

Kepala Kantor UGM Kampus Jakarta, Institute of Research and Community LPPM UGM

FOLLOW US

Konsep Sudah Benar, Implementasinya Gagal             Tugas Terbesar Negara, Mencerdaskan Bangsa!             Indonesia Butuh Terobosan-terobosan Progresif Bidang SDM             Penekanan pada Memobilisasi Kapasitas Modal Manusia Lokal Secara Otentik             Meritokrasi vs Kabilisme             Kendalikan Harga Pangan untuk Menekan Inflasi             Utang Semakin Besar, Kemampuan Membiayai Pembangunan Berkurang             Perhatikan Belanja Non K/L yang Semakin Membesar             GBHN Isu Elite Politik Saja             Kepentingan Politik Lebih Menonjol