Kematian Petugas Medis di Pedalaman; Ironi Kemanusiaan
berita
Humaniora
Sumber Foto : Keepo.me (gie/watyutink.com) 25 June 2019 19:30
Watyutink.com - Petugas kemanusiaan kerap ditugaskan ke daerah pedalaman, seperti Papua, Kalimantan dan pulau-pulau terluar Indonesia. Berbekal semangat dan panggilan hati seorang petugas kemanusiaan tentu saja layak disebut sebagai pejuang kemanusiaan. Sebab, tak semua orang mau dan memiliki komitmen untuk melayani di wilayah terpencil serba kekurangan.

Ironisnya, pejuang kemanusiaan yang berjuang di pedalaman sering mengalami kesusahan bahkan ada yang sampai kehilangan jiwanya kala bertugas. Misalnya, Mantri Patra seorang petugas medis yang meninggal sendirian Kampung Oya Distrik Naikere, Teluk Wondama, pedalaman Papua. Lho, kok bisa sih?

Kisahnya sungguh miris, dikirim tugas berdua dengan partner-nya sejak Februari dan akan dijemput kembali pulang pada Mei dan diganti dengan petugas berikutnya.. Namun, helikopter tak kunjung datang menjemput, hingga mati sendirian karena setia dalam tugas. Membantu menyelamatkan nyawa manusia lain, namun justru ia kehilangan nyawanya sendiri.

Selama di pedalaman Papua, Mantri Patra dikenal sangat dekat dengan masyarakat dan melayani sepenuh hati. Hingga akhirnya ajal menjemput karena helikopter tak kunjung datang. Mantri Patra bisa saja memutuskan turun ke kota Wasior sebagaimana partner-nya, meninggalkan tempat tugas sebab masa bakti telah usai sesuai kontrak, namun Mantri Patra memilih setia menjalankan tugas.

Kisah Mantri Patra ini tentu bukan yang pertama kita dengar. Ada begitu banyak petugas medis yang justru mengalami kesulitan hingga kehilangan nyawa ketika bertugas di pedalaman Indonesia, karena akses maupun fasilitas yang tidak memadai. Meski telah disumpah untuk menyelamatkan nyawa manusia, tentu tidak layak jika justru petugas medis kehilangan nyamanya saat bertugas dikarenakan kelalaian maupun karena tidak adanya perlindungan yang diberikan oleh negara.

Kisah lain karena keterbatasan akses, baru baru ini (26/02/2019) seorang dokter dan perawat meninggal dunia di Yapen, Papua karena kecelakaan perahu. Faktor kecelakaan kerja, terutama bagi petugas medis karena keterbatasan fasilitas dan akses hendaknya menjadi perhatian.

Perlindungan ketenagakerjaan hendaknya adil dan merata, tidak luput dari pengawasan pemerintah. Jika justru banyak petugas yang gugur konyol akibat kelalaian instansi yang menugaskan tentu harus menjadi evaluasi. Bagaimana mungkin kita bisa berbicara tentang menyelamatkan kemanusiaan jika petugas kemanusiaan saja tidak mendapatkan prioritas dalam menjalankan tugas?

Kita tentu sepakat menganggap kisah ini heroik karena berjuang untuk kemanusiaan. Tetapi akan berapa banyak lagi petugas medis yang akan gugur jika fasilitas, akses dan sistem serta perlindungan ketenagakerjaan bagi petugas medis khususnya di daerah pedalaman tidak segera diperbaiki? Apakah negeri yang berperikemanusiaan ini justru sudah lalai terhadap kemanusiaan itu sendiri?

Bagaimana menurut pendapat AndaWatyutink?

SHARE ON
OPINI PENALAR
Ketua Dewan Penasehat MKEK IDI, Dekan FK UPN

Seorang tenaga kesehatan sesungguhnya dilindungi oleh Undang-Undang Tenaga Kesehatan dan juga Undang-Undang Ketenagakerjaan. Jika petugas medis adalah Aparatur Sipil Negara (ASN), juga dilindungi oleh Undang-Undang tentang Aparatur Sipil Negara.

Seseorang yang ditempatkan didaerah terpencil harus menjadi tanggung jawab negara, karena kriteria terpencil negara yang menetapkan. Ada peraturan tersendiri bahkan sistem skoring tingkat keterpencilannya yang diatur oleh Permenkes Nomor 90/2015 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Kawasan Terpencil Dan Sangat Terpencil.

Menteri, gubernur, bupati atau walikota bertanggung jawab atas pembinaan dan pengawasannya. Jadi, sudah ada Standar Operasional Prosedur (SOP) ketika mengirimkan petugas medis atau petugas sosial lainnya ke daerah terpencil. Problemnya adalah keteledoran, dan ketidakpatuhan akan SOP yang sudah ada.

Umumnya orang yang dikirim sudah paham akan keterpencilan dan tingkat kesulitan. Yang sering terjadi masalah adalah monitoring dan evaluasi secara berkala dari institusi yang membina dan mengawasi. Daerah terpencil dengan skoring yang tinggi harusnya SOP monevnya ketat dan dilakukan secara berkala. Supaya dapat mengantisipasi permasalahan yang akan timbul.

Seringkali kalau sudah mengirim tidak pernah atau lupa melakukan monitoring. Untuk daerah terpencil, mestinya dinilai apakah akan selamanya terpencil atau tidak. Untuk itu pengawasannya harus jalan. Kalau sampai terjadi kecelakaan berarti monitoringnya tidak mulus.

Pengalaman saya 35 tahun dahulu diletakan di daerah terpencil kepala dinas yg harus mengawasi saya saja enggan karena saking terpencilnya. Jangan jangan budayanya masih sama sehingga tingkat kecelakaan bahkan kematian petugas medis masih bisa dikatakan lumayan.

Solusinya adalah jadikan daerah terpencil menjadi salah satu indikator keberhasilan gubernur, bupati atau walikota serta menteri terkait dalam membuatnya menjadi daerah tidak terpencil secepat cepatnya dalam waktu 5 tahun misalnya. Jika dalam 5 tahun kinerja tetap masih jadi daerah sangat terpencil atau terpencil. Dalam artian tidak naik kelas ke arah yang lebih baik (menjadi tidak terpencil), maka dapat dipakai sebagai indikator kegagalan.

Setiap pimpinan harus melakukan upaya untuk membuka keterpencilan. Jika itu dikerjakan otomatis monevnya jalan dan SOPnya jalan. Dengan demikian persoalan seperti ini tidak akan terulang lagi dan lagi. (yed)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Pengamat Kebijakan Publik, Managing Partner PH&H Public Policy Interest Group

Mantri Patra petugas medis dari Dinas Kesehatan Teluk Wondama, Papua. Status petugas medis yang bertugas menjadi penentu siapa yang bertanggung jawab atas penugasan dan penjemputan kembali pasca bertugas.

Sebagai petugas sosial tentu sudah tahu risiko yang akan ditanggung. Meskipun negara juga harus mengurus penyebab kematian petugas medis tersebut. Tetapi, sebagai petugas sosial kita sudah mengetahui risiko apa yang akan kta tanggung.

Keterlambatan penjemputan petugas medis ini menjadi tanggung jawab yang menugaskan, dalam hal ini Dinas Kesehatan Teluk Wondana. Alasan keterlambatan ini juga harus ditelurusi lebih jauh sesuai dengan kontrak kerja, apakah penjemputan harus menggunakan helikopter, darat atau sungai misalnya. Jika helikopternya rusak berarti harus tunggu diperbaiki. Jika petugas sosial pulang sendiri dengan upaya sendiri tentu menyalahi aturan kontrak, karena kontrak ditandatangani oleh yang bersangkutan.

Solusinya adalah bahwa selanjutnya, institusi/lembaga yang mengirim petugas medis harus lebih terencana, mulai dari pengiriman, pergantian petugas hingga penjemputan kembali pasca bertugas.

Tetapi kembali lagi, kondisi dan risiko sebagai petugas sosial sudah diketahui oleh yang bersangkutan sesuai dengan kontrak karena petugas sosial banyak jenisnya, misalnya banyak tenaga pengajar yang juga mengabdi ke daerah pedalaman setelah lulus. (yed)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Dosen Hubungan Internasional & Sekretaris Jurusan Ilmu Politik, FISIP UNCEN, Jayapura, Papua.

Kematian seorang petugas medis, Mantri Patra yang diutus oleh negara dalam misi pelayanan kesehatan bagi masyarakat pedalaman Papua berakhir dengan tragis. Kematian Patra menambah catatan sejumlah mereka yang juga telah menjadi gugur dalam tugas di daerah terpencil.

Peristiwa ini harus menjadi catatan serius Presiden Jokowi, DPR RI, DPR Papua dan Daerah Kapubaten/Kota di Papua dan Kinerja Kementerian Kesehatan RI bertanggungjawab dan mengambil langkah untuk melakukan reformasi birokrasi dan penataan manajemen terkait program unggulan tersebut.

Beberapa catatan kritis: pertama, saya mengamati, di dalam instansi kesehatan baik pusat, Kementerian hingga daerah belum memiliki sistem dan strategi pelayanan kesehatan di daerah terpencil dengan maksimal. Kedua, program pengiriman tenaga medis ke daerah terpencil masih bersifat project, belum menjadi prioritas unggulan.

Sebagai program pemerintah untuk pengiriman petugas tenaga kesehatan ke daerah terpencil terutama di Papua yang medannya sangat berat. Jika perlu, yang dikirim adalah putra daerah asal Papua, sehingga bisa mampu bertahan secara fisik di daerah-daerah yang memiliki ancaman penyakit seperti Malaria.

Kementerian Kesehatan perlu melakukan pembenahan, pertama Kemenkes RI harus melakukan evaluasi dan perlu mekanisme kordinasi dengan pemerintah daerah. Kedua,  perlunya lembaga independen lokal dan nasional yang semestinya ikut mengawasi program tersebut.

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) dalam bidang Antropologi Papua dan Fakultas  Kedokteran Universitas Cenderawasih tentu harus dilibatkan, sebagai perencana dan penyiapan sistem emergency local dalam mengantisipasi situasi yang berbahaya di medan kerja yang terisolasi dan terbatas akses komunikasi.

Dengan demikian, kita berharap kedepannya jangan lagi ada petugas kesehatan yang menjadi korban, hanya karena management pemerintah yang kurang responsif dengan aspek keselamatan diri petugas sosial yang ditugaskan. (yed)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Pengamat Kebijakan Publik, Wartawan Senior

Kematian Mantri Patra dikhawatirkan seperti fenomena gunung es. Dibalik kejadian tragis ini sebenarnya masih banyak kejadian hal-hal yang sangat buruk menimpa petugas medis di daerah-daerah terpencil. Hal ini harus diselidiki secara serius oleh pemerintah.

Selain kematian, sebenarnya masih banyak kejadian miris yang menimpa petugas medis di daerah terpencil. Petugas medis ini kekurangan makanan, tingkat kesehatan menurun termasuk stress saat menjalankan tugas. Hal ini disebabkan karena tidak adanya persiapan yang serius sebelum berangkat dan mereka seakan berangkat dengan one way ticket.

Persoalan ini disebabkan kebijakan yang masih kurang tepat dan persiapan yang kurang matang. Sehingga pengiriman petugas medis dijadikan korban lip service, seolah-olah pemerintah sudah bekerja dengan baik dan serius mengatasi permasalahan kesehatan.

Sebenarnya bukan hanya pertugas medis saja yang menjadi korban. Banyak petugas sosial lainnya seperti penyuluh pertanian yang menjadi korban lip service dari pemerintah, korban pencitraan.

Para pengampu kebijakan harus koreksi diri dan mau menerima kritik. Kritik harus diterima sebagai masukan yang positif, dan sebaiknya tidak selalu dianggap sebagai ujaran kebencian. Dan tidak setiap kritikan harus ditanggapi secara politik, jangan bertindak seperti otoritarian.

Perbaikan kebijakan dan tindakan tegas terhadap jatuhnya korban. Jangan selalu dianggap sebagai suatu kelalaian tetapi harus bisa ditindak secara tegas dan adil. Jangan sampai muncul kesan bahwa petugas lapangan hanya sebagai pion saja bahkan korban. (yed)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam Kabinet Kerja 2014-2019

Membangun Tanah Papua membutuhkan konsep pemikiran yang rasional dan komprehensif karena berbagai persoalan krusial yang tak kunjung terjawab. Persoalan Papua tidak sederhana sehingga memerlukan pendekatan yang lebih intensif.

Pertama, Analysis Strength, Weakness, Opportunity, Threat (SWOT) perlu dibuat oleh lembaga pendidikan tinggi  bidang sosial anthropology. Hal ini penting, sebagai kajian akademis sebelum melakukan misi pelayanan kemanusiaan ke daerah 3T (Terluar, Tertinggal, Terisolasi) khususnya di Tanah Papua.

Atas dasar kajian tersebut maka konsep pembangunan dan konsep-konsep antisipatif  dalam berhadapan dengan segala persoalan, seperti infrastruktur, sarana prasarana, SDM, SDA, dan lain lain bisa tertangani. Kalau langsung masuk tanpa kajian lebih dulu maka pasti akan terjadi benturan-benturan yang tak disangka muncul.

Kedua, konsep Tiga Tungku harus digunakan melalui pendekatan adat, tokoh agama dengan pihak pemerintah. Segala sesuatu dapat diselesaikan lewat pendekatan ini, sehingga siapapun yang bekerja di daerah 3T ini apalagi yang berasal dari luar Papua dapat terkontrol, terintegrasi, terkomunikasi baik lewat konsep tiga tungku ini. 

Dengan demikian Papua yang keadaan geografisnya terdiri dari gunung, lembah, hutan belantara yang merupakan tantangan berat dapat terjawab yang tentu saja membutuhkan proses dan waktu. Apakah yang dialami oleh Pak Patra sudah melalui tahapan yang saya uraikan diatas? Siapapun yang bekerja di Tanah Papua membutuhkan pendampingan via Tiga Tungku. (yed)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest

PILIHAN REDAKSI

close

PILIHAN REDAKSI

PENALAR TERPRODUKTIF

Ujang Komarudin, Dr., M.Si.

Pengamat Politik dan Dosen Universitas Al Azhar Indonesia

Nanang Djamaludin

Direktur Eksekutif Jaringan Anak Nusantara (JARANAN), Konsultan Keayahbundaan dan Perlindungan Anak.

Ahmad Heri Firdaus

Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (INDEF)

FOLLOW US

Rekonsiliasi ala Amien Rais Tidak Beretik Demokrasi             Indonesia Butuh Rupiah Kuat             Pembangunan Kodim untuk Wilayah 3T Urgen             Harus Disesuaikan dengan Kebutuhan dan Ancamanya             Rekonsiliasi Transaksional Rusak Mental Bangsa             Tak Ada Rekonsiliasi Tanpa Power Sharing             Polisi Tunduk Pada Hukum             Inovasi Kebijakan yang Tidak Menjual             Kebijakan Tergantung Tujuan Awalnya             Kebaya Tak Perlu Dipertanyakan