Deputi Pengkajian dan Materi Paparkan Pokok-Pokok Pikiran GBHIP kepada Internal BPIP
berita
InfoTink
Sumber Foto : BPIP 10 September 2019 09:30
Garis Besar Haluan Ideologi Pancasila (GBHIP) adalah dokumen yang disusun oleh Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP), sesuai dengan amanat Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Pembentukan BPIP. Menurut Perpres tersebut, salah satu tugas BPIP adalah menyusun GBHIP. 

Deputi Pengkajiaj dan Materi BPIP, Prof.Dr. Adji Samekto, S.H.,M.Hum. menginformasikan, rancangan dokumen GBHIP telah selesai disusun, dan akan disampaikan kepada Presiden Terpilih.

"Dokumen GBHIP yang rancangannya telah selesai disusun oleh Kedeputian Pengkajian Dan Materi BPIP, oleh Dewan Pengarah akan disampaikan kepada Presiden terpilih,segera setelah dilakukan proses akseptasi melalui beberapa diskusi terpumpun dengan Kementerian dan Lembaga serta pakar," disampaikan Prof.Dr.Adji Samekto S.H.,M.Hum. dalam Diskusi Kajian Rutin Pancasila II, Senin (9/9/2019).

Kajian Rutin Pancasila II dipandu oleh Direktur Pengkajian Materi BPIP, Dr. Muhammad Sabri M.Ag, dihadiri oleh para Deputi, Staf Khusus Dewan Pengarah BPIP, Direktur, serta staf di lingkungan BPIP.

Menurut Deputi Pengkajian dan Materi BPIP, pesan utama dari presentasi itu adalah untuk menyatakan bahwa Pancasila bukan sekadar penuntun tingkah laku warga Indonesia agar selalu berada dalam koridor nilai-nilai Pancasila. Tetapi lebih dari itu, Pancasila adalah dasar negara, pandangan hidup (weltanschauung) serta ideologi negara, yang nilai-nilainya harus diwujudkan dalam kehidupan ketatanegaraan untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur. 

"Untuk mencapai itu, maka nilai-nilai Pancasila dijadikan landasan nilai untuk mewujudkan sasaran-sasaran pembangunan," tandas Prof.Dr. Adji Samekto S.H.,M.Hum.

GBHIP memuat pokok-pokok pikiran Pancasila yang memuat: Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara; Nilai-nilai Dalam Pancasila; Sendi Pokok Pancasila; Empat Upaya Untuk Mewujudkan Masyarakat Pancasila (Catur Upaya Pancasila) dan pemahaman tentang Demokrasi Pancasila, yang didasari semangat gotong royong untuk menciptakan keadilan sosial.

Untuk membangun keyakinan tentang kebenaran nilai-nilai Pancasila, langkah yang penting dilakukan secara mendasar adalah melakukan objektifikasi atas nilai-nilai Pancasila. Objektifikasi adalah proses untuk membuktikan tentang kebenaran nilai-nilai Pancasila untuk kehidupan berbangsa dan bernegara Indonesia, dengan menggunakan metode yang dapat dipertanggungjawabkan secara akademik. 

Objektifikasi merupakan langkah untuk menghindarkan kesan keliru bahwa pengarus-utamaan Pancasila di era kekinian hanya dilatarbelakangi agenda politik. Hal seperti itu yang dihindari melalui upaya objektifikasi.

Hasiholan Sirait, Staf Khusus Dewan Pengarah dalam acara tersebut memberikan penekanan tentang pemahaman Pancasila sebagai ideologi. Dengan merujuk pada karya Deliar Noor, Hasiholan mendeskripsikan bahwa ideologi merupakan cita-cita mendalam dan luas, bersifat jangka panjang dan dalam hal-hal tertentu bersifat universal. 

Masukan menarik juga disampaikan Dwi Maharani, staf bagian keuangan BPIP yang mengusulkan agar GBHIP diterjemahkan dalam berbagai bahasa untuk semakin memperkenalkan Pancasila kepada dunia.

SHARE ON
OPINI PENALAR
close

TOPIK TERPOPULER

PENALAR

PENALAR TERPRODUKTIF

Christianto Wibisono

Analis Bisnis/ Pendiri Pusat Data Bisnis Indonesia (PDBI)

Didin S. Damanhuri, Prof., Dr., SE., MS., DEA

Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Manajemen (FEM) IPB

Riza Annisa Pujarama

Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (INDEF)

FOLLOW US

Presiden sedang Menggali Kuburnya Sendiri             Duet Tango DPR & KPK             Utamakan Tafsir Moral ketimbang Tafsir Hukum dan Ekonomi             Langkah Menkeu Sudah Benar dan Fokuskan pada SKM 1             Industri Rokok Harus Tumbuh atau Dibiarkan Melandai             Perizinan Teknis Masih Kewenangan Daerah             Kiat Khusus Pangkas Birokrasi Perizinan di Indonesia             Politik Etika vs Politik Ekstasi              Kebutuhan Utama : Perbaiki Partai Politik             Pengaruh High Class Economy dalam Demokrasi di Indonesia (Bagian-1)