Tuntutan Publik Terhadap RUU Haluan Ideologi Pancasila Sudah Diakomodir
berita
InfoTink
Sumber Foto : BPIP/ Amos 29 June 2020 13:54
Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) menyelenggarakan acara Webinar Nasional pada Minggu, (28/6/2020) dengan tema “RUU Haluan Ideologi Pancasila Penguatan atau Degradasi Ideologi”.

Sekretaris Utama (Sestama) Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP), Karjono Atmoharsono, memaparkan kronologi dan latar belakang Rancanangan Undang-Undang Halauan Ideologi Pancasila (RUU HIP) yang kini tengah menjadi polemik nasional. RUU HIP tercantum dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) nomor urut 25 judul RUU tentang Pembinaan Haluan Ideologi Pancasila.

Namun, dalam usulan Ketua DPR ke Presiden, RUU berubah menjadi RUU tentang Haluan Ideologi Pancasila. Terakhir masyarakat menghendaki RUU itu berubah menjadi Pembinaan Ideologi Pancasila, dan lebih berfokus pada penguatan lembaga yang bertugas melakukan pembinaan ideologi Pancasila, dalam hal ini BPIP. Polemik ini sepenuhnya menjadi kewenangan DPR dan Pemerintah untuk menyelesaiakan dan mengambil keputusan.

RUU HIP ini inisiatif Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), dan berdasarkan Keputusan Ketua DPR tanggal 22 Januari 2020, Nomor 1/DPR RI/II/2019-2020 masuk Prolegnas Prioritas, RUU ini disampaikan ketua DPR kepada Presiden pada tanggal 20 Mei 2020, Nomor LG/05920/DPR.RI/V/2020 namun sampai saat ini pemerintah belum terlibat dalam pembahasan, dan pemerintah menunda pembahasan dengan maksud memberikan kesempatan kepada DPR untuk berdialog dan menjaring lebih jauh lagi aspirasi atau masukan dari setiap elemen masyarakat, sampai saat ini juga belum menyampaikan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM), lantaran banyaknya pro dan kontra di kalangan masyarakat, dan lebih memilih untuk fokus dalam melakukan upaya-upaya yang memiliki urgensi tinggi yakni penanggulangan wabah Covid-19.

Namun, berdasarkan Pasal 49 ayat (2), UU 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan UU 15/2019, bahwa Presiden menugasi menteri yang mewakili untuk membahas rancangan Undang-Undang bersama DPR dalam jangka waktu paling lambat 60 (enam puluh) hari terhitung sejak surat pimpinan DPR diterima, atau paling lambat tanggal 20 Juli 2020.

Karjono menegaskan RUU HIP inisiatif DPR besar dari Badan Legislasi (Baleg), kita tidak perlu nyari siapa yang salah, anggota DPR, Baleg, Fraksi, Partai Politik dan lain sebagainya karena pengusulnya DPR, dan yang bertanggungjawab DPR secara kolektif dan kolegial. maka kita merasa prihatin jika ada anggota atau dari unsur parlemen yang komentar tidak sejalan RUU ini, karena sejatinya akan menyalahkan diri sendiri. Untuk itu Karjono menghimbau dan mengajak seluruh elemen bangsa, masyarakat untuk saling mewangikan, mengharumkan, dan menjunjung tinggi proses pembentukan peraturan perundang-undangan kepada DPR dan Pemerintah dengan tetap mendengarkan suara rakyat.

Baca Juga

Menurut Karjono Atmoharsono, Pemerintah dalam hal ini BPIP merespon kehendak masyarakat, utamanya kontroversi pro kontra yang berkembang di publik, seperti pencatuman frasa Tri sila, Ekas Sila dalam RUU HIP, dan belum dimasukkan dalam diktum mengingat Tap MPR Ketetapan Majelis Permusyawaratan Sementara Nomor XXV/MPRS/1966 tentang Pembubaran Partai Komunis Indonesia, Pernyataan sebagai Organisasi Terlarang di Seluruh Wilayah Negara Republik Indonesia bagi Partai Komunis Indonesia dan Larangan Setiap Kegiatan Menyebarkan atau Mengembangkan Faham atau Ajaran Komunis/Marxisme-Leninisme, maka Kajono juga setuju frasa Tri Sila dan Eka Sila dihapus, karena sudah selesai dengan proses Pancasila 1 Juni, 22 Juni Piagam Jakarta dan 18 Agustus 1945, dan setuju Tap MPRS Nomor XXV/MPRS/1966 tersebut dimasukkan dalam Diktum Mengingat.

Karjono juga mengusulkan Tap MPR Nomor I/MPR/2003 tentang Peninjauan Terhadap Materi dan Status Hukum Ketetapan MPRS dan Ketetapan MPR RI Tahun 1960 sampai dengan Tahun 2002, karena ketetapan ini merupakan Tap MPR sapujagat, dengan satu Tap MPR ini sudah mengakomodir raturan Tap MPR/MPRS yang lain.

Menurut Karjono berdasarkan UU 12/2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang telah diubah dengan UU 15/2019, dalam Lampiran Nomor 28, bahwa Dasar Hukum Mengingat memuat Dasar Kewenangan dan Dasar yang Memerintahkan pembentukan peraturan perundang-undangan, maka diktum mengingat cukup dengan Pasal 20 dan Pasal 22 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan Tap MPR/MPRS serta dasar mengingat yang lain sudah tidak perlu dicantumkan.

Menurut Karjono, RUU HIP sebenarnya bertujuan untuk memperkuat kelembagaan BPIP yang bertugas melaksanakan pembinaan ideologi Pancasila. Saat ini berdirinya BPIP diatur berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 7 Tahun 2019. Karena itu, ia mendukung pengesahan RUU HIP agar BPIP bisa diperkuat dengan dasar hokum Undang-Undang utamanya untuk menjaga dan memperkuat Haluan Ideologi Pancasila melalui Pembinaan Ideologi Pancasila.

Wakil Ketua Komisi Hukum dan Perundang-Undangan, Majelis Ulama Indonesia (MUI) Prof. Zainal Arifin Hoesein yang menjadi salah satu narasumber pada Webinar juga menjelaskan bahwa Pancasila sebagai staats fundamental norm kaidah pokok yang fundamental itu mempunyai hakikat dan kedudukan yang tetap, kuat dan tidak berubah bagi negara tersebut. Dalam konsensus pendirian negara terdapat tiga hal utama yang harus diperhatikan. “Cita-cita bersama sebagaimana tertuang dalam UUD 1945, kesepakatan tentang landasan penyelenggara negara, dan kesepakan tentang bentuk dan prosedur negara,”,maka Pancasila tidak boleh berubah termasuk dalam pengaturan RUU HIP jelas Zainal.

“Pancasila adalah sumber dari segala sumber hukum, karena itu RUU yang terkait dengan pelembagaan sebetulnya bisa saja diterima, dengan catatan bahwa TAP MPRS XXV 1966 yang menegaskan terhadap larangan paham Komunisme harus dicantumkan," lanjut Zainal.

Anggota Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD.RI) Abdul Kholik, menguraikan pandangannya pada aspek proses dan mekanisme lahirnya sebuah UU. Beliau mengatakan bahwa polemik terhadap RUU HIP ini sulit dihindari oleh karena sebagian masyarakat melihat prosesnya yang terlalu cepat, dan berharap agar dalam melakukan proses pembahasan Undang-Undang juga melibatkan DPD.

Pengamat dari FISIP UIN Syarif Hidatullh Jakarta, Zaki Mubarok, menyebutkan, terjadinya polemik RUU HIP merupakan proses yang harus dipahami sebagai pencarian titik keseimbangan dari dua golongan ekstrem. “Tidak dicantumkannya TAP MPRS XXV 1966 dan munculnya istilah trisila dan ekasila dipandangan bahwa RUU HIP bersifat sekuler. Secara substansi ditengarai sebagai tindakan yang mencoba memonopoli tafsir terhadap nilai-nilai Pancasila,” ucap Zaki.

Dosen Universitas Pamulang (Unpam), Tohadi, selaku narasumber webinar menjelaskan perjalanan sejarah lahirnya Pancasila secara tuntas, dan setuju terhadap penguatan kelembagaan pembinaan Pancasila, karena memang sangat diperlukan untuk menghadapi tantangan yang dihadapi bangsa ini makin berat. Hal itu seiring dengan arus informasi yang sulit dikendalikan, utamanya oleh kemajuan teknologi. Namun, ia menekankan, DPR perlu lebih peka terhadap aspirasi masyarakat dalam membahas RUU HIP.

SHARE ON
OPINI PENALAR
close

PENALAR

PENALAR TERPRODUKTIF